Pemerintah Pastikan Cadangan Beras Cukup sampai Akhir Tahun

Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 2 juta ton begitu beras impor yang salah satunya berasal dari Kamboja tiba.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Masyarakat menerima bantuan beras cadangan pemerintah di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Senin (11/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan memiliki cadangan beras tercukupi hingga akhir tahun lantaran impor beras sudah dalam tahap realisasi. Dengan demikian, cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun masih terjaga di atas target sebesar 1,2 juta ton kendati tetap menyalurkan bantuan pangan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023). Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi didampingi Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Presiden Jokowi menjelaskan, cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog saat ini tercatat mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 2 juta ton begitu beras impor yang salah satunya berasal dari Kamboja tiba.

”Sebetulnya ini, kan, sudah realisasi (impor beras) terus berjalan. Jadi, barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang Bulog, paling lama November,” kata Presiden.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo menyapa warga Kecamatan Kelapa Gading yang menerima bantuan pangan di Kompleks Pergudangan Bulog Sunter Timur II, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (11/9/2023). Warga pun antusias meminta foto bersama Presiden.

Menurut Presiden, impor beras itu untuk memastikan negara memiliki cadangan beras strategis. Hal itu juga untuk menjaga harga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi beras masih turun akibat El Nino.

Selain disebabkan oleh El Nino, kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh kondisi global, salah satunya ketika India mengumumkan larangan ekspor beberapa jenis beras pada 20 Juli 2023. Oleh karena itu, pemerintah terus menjajaki berbagai opsi impor beras dari negara lain yang berpotensi guna memenuhi stok beras dalam negeri.

Sebelumnya, pemerintah berencana menambah CBP melalui impor sebanyak 650.00 ton. Sebanyak 400.000 ton berasal dari Vietnam dan Thailand. Sisanya sebanyak 250.000 ton berasal dari Kamboja.

Jumlah itu diputuskan mengingat CBP di Bulog yang pada awal September 2023 tercatat 1,53 juta ton. Angka itu akan berkurang untuk penyaluran bantuan pangan pada September-November 2023.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Petugas Bulog tengah mengecek stok beras yang disimpan di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara. Senin (11/9/2023).

Selama tiga bulan tersebut, pemerintah mengalokasikan sekitar 640.000 ton beras bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan senilai Rp 8 triliun ini digelontorkan kepada masyarakat yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) per bulan selama tiga bulan.

”Biasanya, stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki 2 juta ton sehingga kita tidak usah khawatir. Oleh sebab itu, mulai 1 September, saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang setiap bulannya kira-kira berjumlah 210.000 ton, dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu, dan ini sudah dimulai,” ujar Presiden.

Biasanya, stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki 2 juta ton sehingga kita tidak usah khawatir.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menegaskan, dengan impor beras sebesar 400.000 ton tersebut, CBP di Bulog hingga akhir tahun masih terjaga di atas target pemerintah, yakni 1,2 juta ton. Adapun perhitungan CBP setelah dikurangi untuk alokasi bantuan pangan tersebut menjadi sekitar 1,4 juta ton.

Di sisi lain, penyerapan gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, ekuivalen beras, hingga kini terealisasi sekitar 760.000 ton. Realisasi tersebut masih di bawah target pemerintah sebesar 2,4 juta ton. Menurut Awaludin, penyerapan GKP petani tersebut bergantung pada kondisi panen dan kondisi pasar.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Kepala Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sela peninjauan ke Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

Melebihi HPP

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga rata-rata bulanan GKP per Agustus 2023 mencapai Rp 5.832 per kg atau tertinggi sejak Januari 2008. Bahkan, harga GKP di sejumlah sentra produksi padi di Jawa Timur dan Jawa Tengah telah mencapai lebih dari Rp 7.000 per kg (Kompas.id, 7/9/2023).

Padahal, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah ditetapkan Rp 5.000 per kg. Maka dari itu, lanjut Awaludin, berdasarkan penugasan dari pemerintah, pihaknya tidak dapat menyerap GKP di tingkat petani lantaran harganya telah melebihi HPP.

Baca juga: Kelas Bawah Tanggung Kenaikan Harga Beras Terbesar

”Namun, sebagai sebuah perusahaan umum, kami ada skema komersial sehingga bisa dibeli dengan skema tersebut. Akan tetapi, kami juga mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas hilir sehingga jangan sampai aksi kami justru mengakibatkan kenaikan harga beras di hilir,” katanya,

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (NFA), harga rata-rata beras medium di tingkat eceran per 11 September 2023 mencapai Rp 12.760 per kg. Harga tersebut naik 6,6 persen secara bulanan dan 16,63 persen secara tahunan. Selain itu, harga beras terkini juga telah di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 10.900 per kg.

Menanggapi hal itu, Budi mengatakan, bantuan pangan diharapkan mampu meredam dampak dari kenaikan harga beras. Berkaca pada penyaluran bantuan tahap pertama periode April-Juni 2023, upaya itu terbukti mampu menurunkan harga beras dan mempertahankan inflasi.

”Ini pasti akan berdampak pada penurunan harga. Ditambah lagi, kami diminta memasifkan suplai ke pasar-pasar dan pedagang-pedagang yang mempunyai jaringan langsung ke konsumen,” ujarnya saat mendatangi penyaluran bantuan pangan CBP di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara.

Budi mengharapkan bantuan pangan yang kini mulai disalurkan dapat menurunkan harga beras hingga mencapai HET yang ditentukan atau sekurang-kurangnya Rp 11.000 per kg. Selain menyalurkan bantuan, pihaknya juga turut menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras melalui operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke retail modern dan pasar-pasar tradisional.

Arief menambahkan, pemerintah melalui NFA melakukan berbagai upaya untuk menekan kenaikan harga beras, seperti penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan CBP yang disimpan di Bulog.

”Kemarin tidak dilepas begitu karena ini penugasan dari pemerintah kepada Bulog. Kalau sudah seperti ini (harga terus naik), (CBP) harus kami gelontorkan. Nantinya, upaya ini juga akan dilakukan di Pasar Induk Cipinang dan mekanismenya sedang kami persiapkan agar tata kelolanya tetap terjaga,” tuturnya.

Dengan upaya-upaya tersebut, Arief optimistis jika kenaikan harga beras perlahan akan teredam. Namun, kenaikan harga beras tersebut turut dipengaruhi oleh produksi beras dalam negeri mengingat pada semester II ini baru mencapai 30 persen.

Baca juga: Perlu Awas soal Potensi Gejolak Beras