Badan Pangan Nasional telah menggelar 410 Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga pekan lalu di 108 kabupaten/kota dan 26 provinsi hingga akhir pekan ini. Kementerian Dalam Negeri meminta setiap daerah mengantisipasi inflasi.
Oleh
Hendriyo Widi
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus menggelar Gerakan Pangan Murah di sejumlah daerah di Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah tetap menjaga inflasi di daerah masing-masing menjelang Lebaran 2023.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, Sabtu (15/4/2023), mengatakan, NFA telah menggelar 410 Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga akhir pekan ini. GPM itu tersebar di 108 kabupaten/kota dan 26 provinsi.
NFA telah meminta 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menggelar GPM. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Perum Bulog, ID Food, asosiasi pengusaha, dan gabungan kelompok tani untuk menggelar GPM itu.
”Kegiatan ini penting tidak hanya untuk menstabilkan harga pangan, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.
Dalam GPM yang digelar di setiap daerah, pangan murah yang digulirkan antara lain beras, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan cabai. Beras Bulog berkapasitas 5 kilogram (kg), misalnya, dijual Rp 42.500 (Rp 8.500 per kg), minyak goreng kemasan merek Minyakita Rp 13.500 per kg, dan daging sapi Rp 105.000 per kg.
Harga tersebut jauh di bawah harga pasar. Berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 15 April 2023, harga rata-rata nasional beras medium Rp 11.900 per kg dan daging sapi Rp 135.970 per kg. Adapun harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana masing-masing Rp 14.980 per liter dan Rp 18.120 per liter.
NFA telah menggelar 410 Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga akhir pekan ini di 108 kabupaten/kota dan 26 provinsi. Kegiatan ini penting tidak hanya untuk menstabilkan harga pangan, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi dan mengendalikan inflasi. Hal itu menjadi salah satu poin dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.4.1/2205/SJ tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023.
SE yang diterbitkan pada 13 April 2023 itu mengamanatkan pemerintah daerah menggelar operasi pasar murah dan memberikan bantuan sosial bagi yang tidak mampu. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengecek kecukupan suplai pangan daerah masing-masing dan melakukan intervensi ketika terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.
”Pemerintah memperkirakan sekitar 123,8 juta orang akan mudik. Oleh karena itu, ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah, yakni pengendalian inflasi dan kelancaran arus mudik,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA melalui siaran pers.
Terkait dengan impor pangan, NFA menegaskan, pemerintah terpaksa mengimpor sejumlah bahan pangan, terutama beras, karena ada gangguan La Nina dan potensi EL Nino tahun ini. Impor dilakukan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP) dan stabilisasi harga pangan.
Menurut Arief, peningkatan dan serapan produksi pangan dalam negeri tetap diprioritaskan. Impor pangan dilakukan dalam rangka mengisi cadangan pangan dan menstabilkan harga pangan.
”Sebelum ke depan terjadi sesuatu, pemerintah harus punya CPP. Apalagi, pada tahun ini diperkirakan terjadi El Nino setelah pada awal tahun terjadi La Nina. Kalau jauh sebelumnya sudah mengetahui kondisi cuaca, pemerintah tidak perlu nabrak atau mengimpor cadangan pangan dari negara lain. Ini keputusan pahit, tetapi harus dijalankan,” katanya.
Arief menambahkan, demikian pula dengan keputusan mengimpor daging sapi dari Brasil. Pada saat nanti produksi lokal sudah lebih baik, impor harus dikurangi.
Demi merealisasikan CPP sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang CPP, jalan impor menjadi pilihan utama. Dari 11 komoditas yang bakal disiapkan sebagai CPP, enam di antaranya berasal dari impor. Berdasarkan data NFA, pada Maret-Mei 2023, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, jagung 527.241 ton, kedelai 746.956 ton, bawang putih 190.325 ton, daging sapi 89.054 ton, dan gula konsumsi 448.550 ton.
Sebelumnya, pemerintah telah mengimpor beras pada 2022 yang baru terealisasi pada awal 2023, yakni sebanyak 492.863 ton. Pemerintah juga telah merealisasikan impor jagung dan kedelai pada Januari-Februari 2023 masing-masing 127.165 ton dan 352.666 ton.
Pada tahun ini pula, pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Berbagai alasan dan pertimbangan digulirkan, seperti gagal panen pada Februari sebanyak 820.000 ton sebagai dampak La Nina dan potensi gangguan produksi akibat El Nino.
Sementara itu, Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berkomitmen menambah stok minyak goreng jika dibutuhkan untuk menjaga stok komoditas itu menjelang Lebaran 2023. Saat ini, perseroan masih memiliki stok minyak goreng yang cukup hingga Lebaran.
”Saat ini, stok minyak goreng kami sebanyak 17 juta liter. Jika dibutuhkan masyarakat, suplai minyak goreng dapat ditingkatkan karena kapasitas produksi kami mencapai 60 juta liter,” kata Direktur Utama Holding PTPN III.