Cadangan Pangan Mulai Terisi, DPR Pertanyakan Impor

Pemerintah mulai mengisi cadangan sejumlah komoditas pangan. Namun, sebagian di antaranya berasal dari impor, termasuk beras yang dinilai surplus. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mengutamakan prinsip kemandirian.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh membongkar beras yang didatangkan dari Vietnam dengan menggunakan kapal Newsun Blue di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Akhir tahun lalu hingga pertengahan bulan ini pemerintah secara bertahap mendatangkan beras impor sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS — Cadangan pangan pemerintah berupa 11 pangan pokok mulai terisi. Namun, sebagian cadangan pangan itu masih bersumber dari impor. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa lepas dari ketergantungan impor.

Kesebelas cadangan pangan pemerintah (CPP) itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Cadangan beras, misalnya, sudah terisi 245.370 ton per 31 Maret 2023.

Begitu juga dengan kedelai yang sebanyak 775,77 ton, gula pasir 223.573,05 ton, serta daging sapi dan kerbau yang masing-masing 8.095,89 ton dan 241,03 ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, Senin (3/4/2023), menjamin kebutuhan pangan pokok pada Ramadhan dan Lebaran 2023 tercukupi. Setiap cadangan pangan itu sudah mulai terisi, baik dengan cara pengadaan dalam negeri maupun luar negeri.

Kendati begitu, ada sejumlah bahan pokok yang impornya perlu dipercepat, yakni daging ruminansia, gula konsumsi, dan bawang putih. Selain itu, peran Bulog perlu lebih dioptimalkan lagi dalam penyerapan gabah atau beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP).

”Ke depan, pemerintah diharapkan memiliki 5-10 persen stok dari kebutuhan nasional untuk setiap cadangan pangan tersebut. Perum Bulog dan ID Food akan memperkuat CPP itu secara bertahap dengan skema pembiayaan berbasis subsidi bunga pinjaman dan penjaminan dari pemerintah,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Ada sejumlah bahan pokok yang impornya perlu dipercepat, yakni daging ruminansia, gula konsumsi, dan bawang putih. Selain itu, peran Bulog perlu lebih dioptimalkan lagi dalam penyerapan gabah atau beras untuk CBP.

Berdasarkan data NFA, pada Maret-Mei, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, jagung 527.241 ton, kedelai 746.956 ton, bawang putih 190.325 ton, daging sapi 89.054 ton, dan gula konsumsi 448.550 ton. Sebelumnya, pemerintah telah mengimpor beras pada 2022 yang baru terealisasi pada awal 2023, yakni sebanyak 492.863 ton. Pemerintah juga telah merealisasikan impor jagung dan kedelai pada Januari-Februari 2023 masing-masing sebanyak 127.165 ton dan 352.666 ton.

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengaku kecewa karena pemerintah memutuskan impor sejumlah pangan pokok sebegitu mudahnya. Hal itu kurang sejalan dengan semangat Undang-Undang (UU) 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengedepankan kemampuan peningkatan produksi dan pengadaan cadangan pangan dari dalam negeri.

Ia juga mempertanyakan tentang data neraca kebutuhan pangan yang berbeda antara Kementerian Pertanian dan NFA. Padahal data itu sangat penting sebagai basis pijakan keputusan mengimpor atau tidak mengimpor. Dalam konteks beras, pemerintah memutuskan mengimpor beras. Padahal, produksi diperkirakan masih surplus cukup besar.

”Semangat UU Pangan adalah kemandirian dan kedaulatan pangan, bukan impor. Kalau dalam negeri cukup, kenapa harus impor? Impor beras juga diikuti dengan impor gula konsumsi oleh ID Food. Saya harap hitung dulu neraca produksi dan kebutuhan gula domestik dahulu,” kata Firman.

Firman juga berharap agar ID Food benar-benar menjalankan perannya untuk meningkatkan produksi. Hal itu terutama untuk menyubtitusi atau mengurangi ketergantungan impor garam, gula, dan daging sapi.

Semangat UU Pangan adalah kemandirian dan kedaulatan pangan, bukan impor. Kalau dalam negeri cukup, kenapa harus impor?

Baca Juga: Meski Ada Bansos, Daya Beli Masyarakat Tetap Tergerus

FAKHRI FADLURROHMAN

Aktivitas bongkar muat gula kristal putih di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/4/2023). ID Food sebagai perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara Pangan mendatangkan gula kristal putih untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga gula di pasaran saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

CBP belum optimal

Dalam kesempatan yang sama, Bulog mengaku belum dapat merealisasikan CBP dengan optimal karena harga gabah dan beras di tingkat petani masih tinggi. Penggilingan-penggilingan mitra Bulog juga belum dapat menjual beras ke Bulog lantaran harga masih tinggi dan membutuhkan bahan baku untuk usaha mereka sendiri.

Per 31 Maret 2023, stok beras di Bulog sebanyak 245.223 ton. Dari jumlah itu, stok komersial sebanyak 11.561 ton dan CBP 233.661 ton. Dari total stok untuk CBP, hanya sekitar 86.813 ton merupakan pengadaan dari dalam negeri, sisanya berasal dari impor.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menuturkan, Bulog tidak dapat menambah CBP dengan cepat lantaran harga gabah kering panen dan beras masih tinggi. Perebutan pembelian gabah dan beras juga terjadi di daerah-daerah yang panen. Pembelinya tidak hanya berasal dari daerah itu, tetapi juga daerah-daerah lain.

Di sisi lain, Bulog mendapat penugasan untuk menyalurkan beras program bantuan sosial (bansos) sebanyak 640.000 ton untuk tiga bulan, yakni Maret, April, dan Mei 2023. Dengan stok CBP sebanyak 233.861 ton, hal itu tidak mungkin cukup.

”Kami juga sudah mendapatkan komitmen penjualan beras dari mitra penggilingan sebanyak 60.000 ton hingga Mei nanti. Namun, kami masih membutuhkan beras untuk program bansos. Kami akan berupaya menyerap semaksimal mungkin panenan petani dan kekurangannya telah diputuskan pemerintah untuk mengimpor,” tuturnya.

Pada tahun ini, lanjut Budi, pemerintah memberikan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton kepada Bulog untuk merealisasikan CBP. Dari jumlah itu, sebanyak 500.000 ton akan diimpor pada April-Mei 2023.

Saat ini, Bulog masih menjajaki negara-negaranya. Bulog juga telah diminta pemerintah untuk mempertimbangkan produksi di dalam negeri sehingga dimungkinan kuota sebanyak 2 juta ton itu tidak digunakan semua.

Bulog juga telah diminta pemerintah untuk mempertimbangkan produksi di dalam negeri sehingga dimungkinan kuota sebanyak 2 juta ton itu tidak digunakan semua.

Baca Juga: Impor Beras 500.000 Ton Segera Direalisasikan, Petani Dijamin Akan Dilindungi

Sementara itu, Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan, ID Food juga mendapatkan penugasan impor gula dan daging sapi untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan selama Ramadhan dan Lebaran 2023. ID Food telah memiliki stok gula sebanyak 127.900 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 107.900 ton berasal dari impor dan sisanya, 20.000 ton, merupakan pengadaan dalam negeri.

”Kami juga mengadakan stok daging sapi dari Brasil sebanyak 2.460 ton. Namun, kami berencana memobilisasi sapi hidup sebanyak 200-500 ekor dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta,” katanya.

Frans juga menyatakan, ID Food berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas gula, ayam, garam, dan sapi di dalam negeri. Salah satunya melalui PT Berdikari (Persero), ID Food berencana membangun bisnis peternakan ayam terintegrasi, penggemukan dan pembibitan sapi, serta susu sapi. Rencana bisnis itu akan digulirkan pada 2022-2025.

”ID Food juga akan menambah stok pangan dengan menjadi offtaker hasil panen petani mitra yang tergabung dalam program Makmur,” tegasnya.

Baca Juga: Pelan-pelan Berdikari Susu, Ayam, dan Sapi