Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Bebas Akses

Sibuk Mengimpor, Lupa Menanam

Ekonomi ·
Memuat data...

Regulasi sejatinya mengamanatkan industri gula untuk meningkatkan bahan baku dari kebun sendiri. Namun, alih-alih semakin mandiri, ketergantungan Indonesia terhadap gula impor justru semakin tinggi.

Memuat data...

Neraca gula nasional berpotensi kelebihan pasokan karena masih ada stok tertahan di gudang dan tambahan impor. Petani meminta importir gula menyerap hasil giling tahun ini.

Memuat data...

Industri gula berbasis tebu kini berpeluang mengimpor gula mentah atau ”raw sugar” sebagai bahan baku. Namun, pemerintah meminta pelaku industri memprioritaskan penyerapan tebu hasil panen petani rakyat.

Memuat data...

Petani tebu di Malang menilai gula impor berpotensi merusak harga gula lokal. Dengan kondisi yang ada selama ini, sejumlah permasalahan masih menghantui petani di Malang,

Memuat data...

Regulasi baru membuka peluang impor gula mentah bagi industri berbasis tebu guna mencukupi kebutuhan konsumsi. Ada celah yang justru berpotensi semakin menekan petani tebu di dalam negeri.

Memuat data...

Pemerintah telah mengeluarkan izin impor sekitar 680.000 ton gula mentah dan gula konsumsi sejak akhir tahun lalu. Gula impor diandalkan untuk mengatasi gejolak harga dan dijanjikan tidak mengganggu panen petani tebu.

Memuat data...

Ada sekitar 64.000 ton gula petani menumpuk di Kabupaten Malang. Gula itu tidak terbeli oleh investor. Gula impor yang berlebihan dan konsumsi masyarakat yang turun selama pandemi diduga jadi penyebabnya.

Memuat data...

Seluruh pemangku kepentingan mesti duduk bersama untuk memadukan data gula nasional.

Memuat data...

Kebijakan insentif impor dinilai bertentangan dengan arah pembangunan pergulaan nasional. Ada kemungkinan pelaku industri tidak patuh karena murahnya harga gula impor sehingga lebih menguntungkan dari sisi bisnis.

Memuat data...

Tantangan yang dihadapi oleh industri gula berbasis tebu di dalam negeri dinilai makin kompleks. Penyelesaian problem di hulu dan hilir memerlukan kebijakan yang komprehensif.

Halaman 1