BUMN yang mendapatkan penugasan impor diharapkan memilih harga pembelian yang kompetitif dari lelang yang digelar. Hal itu penting agar BUMN tersebut tidak merugikan negara dan membuka peluang bagi pemburu rente.
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat meminta badan usaha milik negara yang ditugasi pemerintah mengimpor pangan memperhatikan rambu-rambu impor pangan. Rambu-rambu itu antara lain terkait undang-undang pangan, bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta pemilihan distributor dan harga pangan impor yang lebih kompetitif.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan ID Food, Perum Bulog, dan Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Selasa (11/4/2023), di Jakarta. Permintaan itu menyusul rencana impor pangan oleh ID Food dan Bulog pada 2023.
Tahun ini, pemerintah menugaskan ID Food dan PTPN mengimpor gula kristal putih sebanyak 991.000 ton. Pada semester I-2023, kedua BUMN itu diminta merealisasikan masing-masing sebanyak 107.900 ton.
Selain itu, ID Food juga diminta mengimpor daging sapi beku dari Brasil sebanyak 2.460 ton. Adapun Bulog mendapat penugas mengimpor beras dengan alokasi sebanyak 2 juta ton dan daging kerbau 100.000 ton.
Anggota Komisi VI DPR, Luluk Nur Hamidah, mengatakan, impor pangan pada tahun ini cukup banyak. Hal itu jangan sampai membuat arah kebijakan pangan nasional tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
”Ke depan pemerintah harus dapat mengurangi impor dengan meningkatkan produksi dan membangun cadangan pangan pemerintah berbasis serapan dalam negeri. Bulog juga seharusnya dapat mengantisipasi kekurangan stok beras tahun ini dengan mengoptimalkan serapan pada tahun lalu,” katanya.
Ke depan pemerintah harus dapat mengurangi impor dengan meningkatkan produksi dan membangun cadangan pangan pemerintah berbasis serapan dalam negeri.
Per 6 April 2023, stok beras Bulog mencapai 283.883 ton. Stok tersebut terdiri dari 267.446 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 16.437 ton stok komersial. Bulog juga baru merealisasikan serapan beras dalam negeri sebanyak 143.311 ton. Jumlah itu terdiri dari pengadaan CBP sebesar 93.955 ton dan komersial 49.316 ton.
Terkait dengan impor daging sapi dan kerbau, Luluk juga meminta agar BUMN yang ditugasi mendatangkan komoditas pangan itu tetap mengedepankan kesehatan pangan. Dibukanya keran impor dari negara-negara yang belum sepenuhnya bebas PMK akan membuat penyakit itu menyebar kembali di Indonesia.
Setelah bebas PMK selama 36 tahun, penyakit tersebut kembali masuk di wilayah Indonesia pada awal April 2022. Pada 7 Mei 2022, Kementerian Pertanian menetapkan PMK sebagai wabah penyakit menular pada ternak di Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, meminta agar pemerintah benar-benar mengurangi ketergantungan impor sejumlah pangan. Hal itu antara lain diupayakan melalui agenda substitusi pangan impor yang digulirkan BUMN, seperti daging sapi dan gula.
Ia juga meminta agar BUMN yang mendapatkan penugasan impor dari pemerintah memilih harga pembelian yang kompetitif dari lelang yang digelar. Hal itu penting agar Bulog atau BUMN lain yang terkait tidak merugikan negara dan membuka peluang bagi pemburu rente.
Andre mengaku mendapat laporan harga pembelian beras impor pada tahun ini lebih mahal 15 dollar AS per ton. Hal itu berpotensi merugikan negara sekitar Rp 112 miliar. Padahal, ada pemasok-pemasok dari negara lain yang menawarkan harga beras dengan kualitas sama yang lebih murah.
”Saran saya, Bulog bisa kembali menghubungi pemasok-pemasok yang menawarkan harga beras yang lebih murah. Jangan sampai impor beras kali ini menjadi ajang memburu rente,” ujarnya.
Andre juga mempertanyakan perihal dugaan monopoli pendistribusian daging kerbau impor oleh Bulog. Ia berharap hal itu tidak terjadi pada tahun ini dengan cara membuka peluang bagi distributor-distributor lain.
Bulog bisa kembali menghubungi pemasok-pemasok yang menawarkan harga beras yang lebih murah. Jangan sampai impor beras kali ini menjadi ajang memburu rente.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso menuturkan, impor beras bukan permintaan Bulog lantaran CBP pada tahun ini sangat minim. Impor tersebut merupakan hasil keputusan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
Pada tahun lalu, Bulog juga sudah menyerap gabah dan beras di dalam negeri. Namun, sejak Agustus 2022, Bulog terus menggelontorkan beras untuk menstabilkan harga komoditas pangan tersebut yang mulai meningkat.
”Kebutuhan operasi pasar beras per bulan juga meningkat dari rata-rata 180.000 ton menjadi 190.000-200.000 per ton. Hal itu membuat CBP Bulog yang semula sekitar 1 juta ton tinggal 600.000 ton pada November 2022,” tuturnya.
Pada tahun ini, kata Budi, Bulog tidak mampu menyerap gabah dan beras di dalam negeri karena harganya tinggi. Selain itu, banyak pedagang lintas daerah yang saling berebut menyerap beras karena hasil panenan terbatas. Bulog tidak dapat menerapkan kebijakan fleksibilitas harga penyerapan, bahkan tidak mampu menjangkaunya dengan mekanisme komersial.
Terkait dengan harga beras impor, Bulog juga kesulitan mendapatkan beras dari sejumlah negara karena ada beberapa negara yang membatasi ekspor beras. Harga beras dunia juga masih tinggi. ”Beruntung kami bisa mendapatkan beras premium dengan harga Rp 9.000 per kilogram sampai di gudang Bulog,” ujarnya.
Sementara, menyangkut daging kerbau impor, Budi menyatakan tidak ada monopoli dalam pendistribusian daging tersebut. Bulog selalu membuka peluang bagi para distributor di dalam negeri untuk terlibat membeli dan menyalurkan daging kerbau impor tersebut.
Syaratnya, distributor itu harus memiliki jaringan pengecer dan gudang penyimpanan berpendingin. Mereka juga wajib menandatangani dokumen kesepakatan untuk menjual daging kerbau beku itu dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menjelaskan, impor gula dan daging sapi beku dari Brasil merupakan keputusan pemerintah. ID Food hanya menjalankan penugasan dengan izin dari Kementerian BUMN.
”Kami juga akan menghentikan impor gula kristal putih sebanyak 107.900 ton pada Mei 2023 atau saat memasuki musim giling tebu agar tidak merugikan petani tebu,” katanya.