Pemerintah Belum Putuskan Kelanjutan Subsidi Kedelai Impor
Kelanjutan program subsidi kedelai impor bakal ditentukan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal itu termasuk besaran dan mekanisme penyalurannya.
Oleh
Hendriyo Widi
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tren harga kedelai dunia terus naik sejak awal tahun ini sehingga membuat harga kedelai impor di dalam negeri tetap tinggi. Pemerintah belum memutuskan kelanjutan program subsidi kedelai impor, baik besaran maupun mekanisme penyalurannya.
TradingEconomics mencatat, harga kedelai berjangka diperdagangkan 15,23 dollar AS per gantang pada Kamis (19/1/2023). Dengan satu gantang setara 27,2 kilogram (kg) dan kurs Jisdor Rp 15.113 per dollar AS, harga kedelai berjangka itu sekitar Rp 8.462 per kg. Harga tersebut naik 2,94 persen secara bulanan dan 6,84 persen secara tahunan.
Tren kenaikan itu dipicu oleh perkiraan penurunan produksi kedelai di Amerika Serikat, Argentina, dan Brasil serta peningkatan permintaan dari China. Hal itu juga disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap hambatan ekspor biji-bijian akibat perang Rusia-Ukraina.
Di dalam negeri, harga rata-rata nasional kedelai impor berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan per 18 Januari 2023 sebesar Rp 15.200 per kg. Harga tersebut turun 0,65 persen dari hari sebelumnya dan naik 0,66 persen dari awal tahun.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kamis, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kelanjutan program penggantian selisih harga kedelai impor bagi produsen tempe dan tahu. Usulan itu akan dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
”Dalam rakortas nanti, besaran dan mekanisme subsidi juga akan dibahas dan ditentukan. Kita lihat nanti kemungkinan yang lebih sederhana, tetapi tertata dan terkelola dengan baik,” kata Arief ketika dihubungi dari Jakarta.
Dalam rakortas nanti, besaran dan mekanisme subsidi juga akan dibahas dan ditentukan. Kita lihat nanti kemungkinan yang lebih sederhana, tetapi tertata dan terkelola dengan baik.
Pada tahun lalu, pemerintah menyubsidi selisih harga kedelai impor Rp 1.000 per kg. Subsidi itu diberikan kepada perajin tempe dan tahu anggota koperasi melalui Perum Bulog. Pada tahun ini muncul usulan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar subsidi kedelai impor diberikan langsung ke importir.
Untuk menstabilkan harga kedelai, pemerintah juga menugaskan Bulog mengimpor 350.000 ton kedelai. Dari jumlah itu, Bulog baru merealisasikan impor kedelai sebanyak 56.000 ton dari Amerika Serikat melalui importir swasta.
Kedelai impor itu akan dijual ke produsen tempe dan tahu Rp 12.000 per kg atau sesuai dengan harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. HAP itu diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang HAP di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
Selain impor, Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah juga akan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Hal itu dalam rangka mewujudkan cadangan kedelai pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, realisasi produksi kedelai pada 2022 mencapai sekitar 300.000 ton. Jumlah realisasi itu melampaui target produksi yang sebanyak 280.000 ton.
”Pada tahun ini, kami menargetkan bisa memproduksi kedelai 370.000 ton,” ujarnya.
Realisasi produksi kedelai pada 2022 sekitar 300.000 ton. Pada tahun ini, kami menargetkan bisa memproduksi kedelai sebanyak 370.000 ton.
Budidaya kedelai juga dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dengan lahan seluas 4.750 hektar (ha). Lahan itu berada di Maluku Tengah, Seram Bagian Timur 1.000 ha, dan Maluku Tenggara 500 ha. Pemerintah setempat juga telah bekerja sama dengan PT Kedelai Inti Raya untuk menjamin serapan kedelai yang dibudidayakan petani seharga Rp 9.000 per kg.
Pemerintah melalui Bulog juga berkomitmen memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun ini. Selain itu, untuk menopang produksi tanaman pangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) juga menjamin ketersediaan pupuk subsidi dan nonsubsidi.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pada tahun ini, Bulog akan mengoptimalkan serapan gabah petani sebanyak 1,46 juta ton setara beras. Namun, hal itu bergantung pada harga gabah dan beras di tingkat petani.
Jika harganya lebih tinggi dari harga yang ditentukan pemerintah, Bulog pasti akan kesulitan menyerap. Bulog tidak dapat berinisiatif menaikkan harga karena itu wewenang dari rakortas.
”Tahun lalu, Badan Pangan Nasional sudah memberikan fleksibilitas harga kepada Bulog untuk membeli beras seharga Rp 8.800 per kg. Namun, dalam perjalanannya, harganya kian tinggi sehingga Bulog harus membelinya dengan skema komersial,” ujarnya.
Menurut Budi, Bulog juga akan menjaga CBP minimal berada di 1 juta-1,5 juta ton per tahun. Hal itu sembari menunggu usulan Badan Pangan Nasional agar Bulog memiliki CBP sebanyak 2,4 juta ton per tahun disetujui secara final oleh pemerintah.
Hal itu bakal ditunjang dengan kebijakan penyaluran dan penjualan beras. Bulog diperbolehkan menjual beras yang sudah disimpan selama minimal empat bulan di bawah harga pembelian awal agar beras tersebut tidak turun mutu karena disimpan terlalu lama. Selisihnya nanti akan diganti oleh pemerintah.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengemukakan, perseroan akan menyediakan pupuk sebanyak 12,8 juta ton pada 2023. Dari jumlah itu, sebanyak 7,85 juta ton untuk program pupuk bersubsidi, 3,75 juta ton untuk komersial atau nonsubsidi, dan sisanya untuk cadangan tahun depan.
Untuk mengatasi kesulitan mendapatkan pupuk nonsubsidi, Pupuk Indonesia akan menambah jumlah kios pupuk nonsubsidi atau Toko Pe-i sebanyak 500 toko pada tahun ini. Jumlah itu masih separuh dari target sebanyak 1.000 kios lantaran ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunannya, seperti permodalan dan persyaratan tempat.
“Tahun lalu, dari 1.000 kios yang ditargetkan, baru terealisasi 281 Toko Pe-i karena kami baru membangunnya pada Agustus 2022. Hal itu terjadi lantaran kami harus menunggu izin Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait klarifikasi persaingan usaha,” kata Bakir.