Badan Pangan Nasional memastikan cadangan pangan pokok, seperti beras, jagung, dan kedelai, mencukupi hingga akhir 2022. Cadangan pangan akan terus ditingkatkan dengan cara bermitra dengan petani.
Oleh
Ayu Octavi Anjani
·3 menit baca
AYU OCTAVI ANJANI
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat door stop di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (7/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pangan Nasional memastikan cadangan beras, jagung, dan kedelai di Indonesia tersedia setidaknya hingga akhir tahun 2022. Khusus kedelai, pemerintah berupaya menambah pasokannya dengan menugaskan Perum Bulog mengimpor 350.000 ton.
”Cadangan pangan di Indonesia masih cukup dan akan ditingkatkan hingga akhir tahun. Kami akan siapkan jumlah cadangan pangan untuk beras, jagung, dan kedelai,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (7/11/2022).
Berdasarkan hasil survei cadangan beras nasional (SCBN) 2022 yang dirilis Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, stok beras nasional pada 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Sementara pada 30 April 2022 jumlahnya meningkat jadi 10,15 juta ton dan stok pada Juni 2022 menjadi 9,71 juta ton.
Cadangan beras ini dinilai mencukupi hingga Desember 2022. Berbeda dengan cadangan beras, ketersediaan kedelai justru menipis dan diperkirakan hanya cukup hingga pertengahan November 2022. Oleh karena itu, Bulog berencana menambah impor kedelai sejumlah 350.000 ton dari sebelumnya 700.000 ton.
Kompas
Taslim, pemilik kios beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, saat ditanya mengenai stok beras medium untuk program Ketersediaan Pasokan Stabilisasi Harga (KPSH) yang tersedia, Senin (7/11/2022).
”Bulog telah mengimpor kedelai sebanyak 50.000 ton dan akan ditambah 300.000 ton. Jadi, pemerintah akan memiliki stok cadangan kedelai sebesar 350.000 ton dan akan disalurkan oleh pemerintah ke perajin tahu dan tempe sebanyak 350.000 ton,” ujar Heru.
Selain itu, Heru menambahkan, kedelai telah diimpor dan perlu menunggu sekitar 40 hari untuk bisa sampai di Indonesia. Menurut dia, kedelai dapat diterima pada Desember 2022.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Pangan Whisnu Hermawan menyatakan, pihaknya memberikan dukungan pengawalan serta pengawasan terhadap distribusi dan cadangan pangan. Cadangan pangan di seluruh provinsi dan daerah di Indonesia dipastikan mencukupi hingga akhir Desember 2022.
”Pengawasan terhadap distribusi dan cadangan pangan ini tidak hanya beras, tetapi juga pangan lain. Kami mendukung Badan Pangan Nasional untuk selalu menjaga stabilitas pangan di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ujarnya.
Direktur Utama Holding Pangan ID Food dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Frans Marganda mengatakan, pihaknya bermitra dengan petani melalui program makmur. Kerja sama dilakukan dengan sesama BUMN yang terdapat di ekosistem pangan untuk bersama-sama membangun usaha pertanian.
”Misalnya, perusahaan Pupuk Indonesia akan membantu penyediaan pupuk. Kemudian, Himpunan Bank-bank Milik Megara (Himbara) yang menyediakan pendanaan. ID Food menjadi penjamin komoditas dari berbagai produk yang dihasilkan oleh petani,” kata Frans.
Menurut Frans, skema pendanaan yang dapat menyerap komoditas yang dihasilkan petani akan digunakan sebagai upaya pemenuhan cadangan pangan di seluruh wilayah Indonesia dengan bantuan Kementerian Keuangan dan Badan Pangan Nasional. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi inflasi, sudah tersedia cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai, kerja sama dengan petani lokal akan berdampak baik bagi produksi beras, kedelai, maupun jagung demi meningkatkan cadangan pangan Indonesia. Menurut dia, pangan impor justru akan membuat komoditas pangan dalam negeri menjadi kalah saing.
”Saya berharap tidak sering impor dan pemerintah dapat menetapkan regulasi yang jelas terkait biaya impor agar komoditas pangan kita dapat bersaing, misalnya kedelai,” ujar Henry.
Adapun penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat diatur oleh Badan Pangan Nasional.
