Problem Harga TBS dan Disparitas Harga Minyak Goreng Belum Teratasi

Harga TBS sawit petani mandiri di banyak daerah masih di bawah Rp 2.000 per kg. Sementara disparitas harga minyak goreng curah antardaerah masih relatif tinggi.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Seorang pekerja memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk di Desa Semoi 2, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Dua persoalan besar di sektor industri kelapa sawit masih belum terselesaikan. Kedua persoalan itu adalah masih rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit petani swadaya di beberapa daerah dan disparitas harga minyak goreng curah antardaerah relatif tinggi.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Kamis (11/8/2022), mengatakan, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani swadaya lambat naik. Harganya masih di bawah harga yang dijanjikan pemerintah Rp 2.000 per kilogram (kg).

Harga TBS sawit petani swadaya di Mamuju, Sulawesi Barat, masih di kisaran Rp 900-Rp 1.100 per kg. Padahal, harga TBS sawit di tingkat petani plasma sudah mencapai Rp 1.700-Rp 2.000 per kg.

Di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, harga TBS sawit petani swadaya di kisaran Rp 1.150-Rp 1.500 per kg pada 4 Agustus 2022. Kemudian, pada 11 Agustus 2022, kenaikannya tidak terlalu signifikan, yaitu menjadi di kisaran Rp 1.350-Rp 1.600 per kg.

”Ekspor sudah dipercepat dan pungutan ekspor sudah dibebaskan hingga akhir Agustus 2022, tetapi harga TBS belum sesuai harapan petani dan pemerintah,” kata Darto ketika dihubungi dari Jakarta.

Ekspor sudah dipercepat dan pungutan ekspor sudah dibebaskan hingga akhir Agustus 2022, tetapi harga TBS belum sesuai harapan petani dan pemerintah.

Darto menilai, ada praktik tidak sehat yang membuat harga TBS sawit petani swadaya belum mencapai Rp 2.000 per kg. Di Mamuju, misalnya, pembentukan harga TBS tidak adil lantaran ada monopoli mengingat hanya ada dua perusahaan kelapa sawit yang beroperasi.

Ia memperkirakan, harga TBS petani justru akan turun setelah pungutan ekspor diberlakukan lagi nanti. Selain itu, harga TBS akan mengikuti harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) global yang saat ini tengah bergejolak dan bakal cenderung turun.

Di Bursa Derivatif Malaysia, CPO diperdagangkan seharga 4.249 ringgit per ton pada 11 Agustus 2022. Harga tersebut meningkat 3,23 persen secara bulanan dan turun 5,03 persen secara tahunan.

Dalam kunjungan kerja di Jambi pada 2 Agustus 2022, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan harga TBS sawit akan mencapai Rp 1.800/kg dalam dua hari dan akan di atas Rp 2.000/kg hingga dua pekan ke depan. Petani diminta melapor bila harga masih di bawah target pemerintah (Kompas, 2/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Buah Sawit di Atas Rp 2.000/Kg

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan pers seusai serah terima jabatan dengan Muhammad Lutfi di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (15/6/2022) sore.

Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan percepatan dan insentif ekspor. Salah satunya menaikkan rasio pengali ekspor terhadap realisasi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) dari 1:7 menjadi 1:9.

Baca juga: Turut Distribusikan Minyakita, Perusahaan Bisa Ekspor CPO 13,5 Kali Lipat

Mengatasi disparitas

Selain mendongkrak harga TBS sawit petani, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah mengatasi disparitas harga minyak goreng curah antardaerah. Harga minyak goreng curah, terutama di wilayah timur Indonesia, masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (Kemendag), per 10 Agustus 2022, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.000 per liter. Di Aceh dan Sulawesi Tengah, harganya bahkan turun sangat signifikan jauh di bawah HET, yakni Rp 11.767 per kg dan Rp 12.000 per kg.

Kondisi itu jauh berbeda dengan sejumlah daerah di wilayah timur Indonesia. Harga rata-rata minyak goreng curah di Papua Barat mencapai Rp 20.500 per liter, Maluku Utara Rp 20.250 per liter, Rp 17.333 per liter, dan Nusa Tenggara Barat Rp 16.750 per liter.

Baca juga: Distribusi Minyak Goreng Curah ke Papua dan Maluku Tak Diminati

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Petugas mengecek kontainer berisi minyak goreng kemasan rakyat yang akan dikirim ke wilayah Indonesia timur dengan menggunakan kapal tol laut Gerai Maritim di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Sebanyak 1.200 ton minyak goreng kemasan rakyat dikirim ke Nusa Tenggara Timur dan Papua sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Untuk mengatasi persoalan di daerah tersebut, pemerintah berencana mendistribusikan minyak goreng kemasan bermerek Minyakita sebanyak 3.000 ton secara bertahap. Pada tahap pertama, Minyakita yang didistribusikan sebanyak 1.200 ton atau 1,32 juta liter.

Pendistribusian itu dilakukan melalui kapal tol laut Gerai Maritim yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis. Dalam pendistribusian itu, Kemendag bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, ID Food, dan PT Bina Karya Prima.

”Minyakita yang didistribusikan ke Kupang sebanyak 351,5 ton, Timika 100,5 ton, Merauke 217,7 ton, Papua Barat 271 ton, dan Papua 245 ton. Selanjutnya, pendistribusian akan digulirkan juga ke Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, dan Jayapura,” kata Zulkifli melalui siaran pers di Jakarta.

Pendistribusian itu merupakan bagian dari program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). Hingga kini, terdapat 18.944 pengecer mitra Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yang tersebar di 275 kabupaten/kota di 27 provinsi.

Program itu dikombinasikan dengan pendistribusian minyak goreng kemasan merek Minyakita. Dalam kemasannya, dicantumkan HET Rp 14.000 per liter. Hingga 10 Agustus 2022, sebanyak 111 perusahaan telah mendapatkan persetujuan penggunaan merek tersebut.

Zulkifli optimistis, Minyakita akan meningkatkan jangkauan program MGCR dan memperkuat mitra pengecer PUJLE di seluruh wilayah Indonesia. Dalam satu bulan ini, program itu diharapkan sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia timur.

Baca juga: RI Perlu Cermati Sejumlah Persoalan Pangan yang Bakal Muncul

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (NFA) Risfaheri yang menjelaskan mengenai ketahanan pangan nasional dalam webinar "Menangkis Ancaman Krisis Pangan Global" yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) di Jakarta. Selasa (9/8/2022).