Wapres: Antisipasi PMK, Cegah Pemindahan Hewan Terjangkit
Antisipasi dengan melakukan vaksinasi ditempuh pemerintah untuk menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak. Pengawasan pun dilakukan untuk mencegah pemindahan atau penjualan hewan terjangkit PMK ke pasar.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah penanganan kasus Covid-19 yang dinamis, tetapi masih terkendali, Pemerintah Indonesia terus mengantisipasi ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Merujuk data dari Siagapmk.id, per 21 Juni 2022 terdapat penularan PMK di 19 provinsi dan 208 kabupaten/kota.
”Ya, kalau PMK itu memang sudah diantisipasi pemerintah dengan melakukan vaksinasi dan kemudian juga mencegah pemindahan atau memindahkan hewan yang terjangkit ke tempat yang lain,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media seusai peresmian Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (Pusiba) di Jalan KH Noer Ali (Al-Makmur) Nomor 1, Ujung Harapan Bahagia, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (22/6/2022).
Ya, kalau PMK itu memang sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan vaksinasi dan kemudian juga mencegah pemindahan atau memindahkan hewan yang terjangkit ke tempat yang lain.
Pada kesempatan tersebut Wapres Amin menuturkan bahwa pemerintah sekarang juga kembali mengimpor vaksin PMK. ”(Selain itu) Meminta kepada tempat pemotongan-pemotongan dan pemasaran supaya mengawasi jangan sampai ada (hewan) yang sakit dan kemudian dijual di pasar. (Hal) Ini juga diawasi. Dari hasil laporan, terus banyak (hewan) yang sudah disembuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (21/2022) menuturkan, pemerintah Indonesia saat ini juga dengan cepat mengantisipasi ancaman penyakit lainnya, termasuk PMK pada hewan ternak.
PMK yang sebelumnya pernah terjadi, dan Indonesia dinyatakan bebas BMK pada 1990, kini kembali merebak. ”Dan, berdasarkan data dari Siagapmk.id per hari ini terdapat 19 provinsi dan 208 kabupaten kota yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Di mana 5 provinsi tertinggi adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” kata Wiku.
Menurut Wiku pemerintah merespons cepat; baik untuk kesehatan hewan dengan melakukan vaksinasi pada hewan ternak ataupun kesejahteraan masyarakat dengan menjaga distribusi hewan ternak terkendali dengan baik. Saat ini Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin langsung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta berbagai pemangku kepentingan lainnya melakukan kolaborasi lintassektor dalam bersama-sama menyelesaikan wabah PMK di Indonesia tersebut.
”Dan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019, BNPB dan Satgas Covid-19 juga berkomitmen membantu penanganan wabah PMK pada hewan ternak dengan melakukan penanganan darurat serta logistik dan peralatan, melakukan kolaborasi lintas sektor, memaksimalkan sumber daya, dan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut,” ujar Wiku.
Wiku menuturkan, dengan pembelajaran atas keterlibatan lintas sektor dan khususnya juga masyarakat untuk penanganan bencana, seperti Covid-19 ataupun wabah-wabah lainnya, maka perlu ada penerapan nilai yang sama juga dalam penanganan PMK ini.
Selain penerapan protokol kesehatan, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk juga menerapkan perilaku bersih dan sehat di mana pun Anda berada, termasuk saat berada di sekitar hewan ternak, apalagi menjelang hari raya Idul Adha mendatang.
”Oleh karena itu, selain penerapan protokol kesehatan, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk juga menerapkan perilaku bersih dan sehat di mana pun Anda berada, termasuk saat berada di sekitar hewan ternak, apalagi menjelang hari raya Idul Adha mendatang,” kata Wiku.