Pemda Terlibat dalam Program Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sinergi dan harmonisasi dengan pemerintah daerah digalang untuk menjalankan program kerja ekonomi dan keuangan syariah. Kolaborasi lintas pihak dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem syariah dan produk halal Indonesia.

BPMI - SETWAPRES

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022). Pada pertemuan tersebut, Menkeu melaporkan persiapan rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang menurut rencana digelar pada 30 Mei 2022 di Kementerian Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus berupaya mempercepat perwujudan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka dunia. Sinergi dan harmonisasi dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan untuk menjalankan program kerja terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan seusai beraudiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022). Pada pertemuan tersebut, Menkeu Sri Mulyani melaporkan persiapan rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang menurut rencana digelar pada 30 Mei 2022 di Kementerian Keuangan.

Pleno tersebut merupakan pertemuan berkala enam bulanan KNEKS. Tema yang akan diusung pada pleno 2 KNEKS adalah ”Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia”. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pleno 1 KNEKS pada November 2021.

”Di mana (pada pleno November 2021) KNEKS bertemu dan waktu itu Bapak Wapres (Ma’ruf Amin) meminta agar seluruh anggota, (yakni) kementerian (dan) lembaga, dan bahkan sekarang kita juga akan mengundang pemerintah daerah, untuk bisa bersinergi dan lebih harmonis di dalam menjalankan program-program kerja untuk keuangan dan ekonomi syariah,” kata Sri Mulyani.

Bapak Wapres (Ma’ruf Amin) meminta agar seluruh anggota, (yakni) kementerian (dan) lembaga, dan bahkan sekarang kita juga akan mengundang pemerintah daerah, untuk bisa bersinergi dan lebih harmonis di dalam menjalankan program-program kerja untuk keuangan dan ekonomi syariah.

Baca juga : Wapres: Agar Jadi Pusat Halal Dunia di 2024, Sinergi Program KNEKS Harus Berbuah Nyata

BPMI - SETWAPRES

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan seusai beraudiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).

Dalam laporannya kepada Wapres Amin, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan format acara pleno KNEKS, di mana beberapa kementerian koordinator dan kementerian penting pendukung KNEKS akan menyampaikan laporan awal. Substansi laporan tersebut akan dilihat dan selanjutnya akan disampaikan beberapa program prioritas yang akan dimutakhirkan dalam pleno pekan depan.

”Pertama, mengenai pengembangan industri produk halal, terutama sesudah dibukanya kompleks industri halal, bagaimana supaya dapat dikembangkan lebih jauh. Kemudian mengenai sertifikasi halal, (yakni) bagaimana terutama mendukung usaha kecil menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas,” ujar Menkeu.

Baca juga : Sasar Pasar Halal Dunia, Riset Terus Dikembangkan

Selain itu juga menyangkut peranan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam memberikan laboratorium untuk pengujian sertifikasi halal, termasuk dalam memproduksi barang-barang strategis yang sangat dibutuhkan di Indonesia. ”Untuk industri syariah juga akan dilakukan update (pemutakhiran) mengenai pengembangan industri keuangan syariah,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan, menyangkut wakaf, akan dilakukan pemutakhiran mengenai jumlah dan modalitasnya. Selain itu, akan dilakukan pembahasan mengenai kerja sama publik dan badan usaha, terutama untuk pembangunan rumah sakit di Provinsi Aceh.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa milik Pemkot Banda Aceh, Provinsi Aceh, difoto pada Senin (11/4/2022). Rumah sakit tersebut merupakan rujukan untuk penanganan pasien Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat KNEKS Wempi Saputra melaporkan capaian KNEKS dalam pengembangan industri halal, seperti standardisasi ekspor halal dan progres sertifikasi produk UMKM halal. Capaian terkait pengembangan industri produk halal, yaitu kodifikasi dan standardisasi ekspor halal, sudah selesai dan sudah dipakai dalam ekspor barang di bea cukai, dan database-nya sudah tersedia.

”Jadi, kita bisa monitor berapa jumlah produk halal yang akan diekspor. Untuk sertifikasi produk UMKM halal sedang terus dikembangkan dan kita akan terus mencoba sertifikasi produk yang sudah di OSS (online single submission), ada sekitar 230.000 pengusaha. Kita harapkan bisa dapat hasil cukup bagus,” kata Wempi.

Wapres Amin berharap pada rapat pleno nanti akan dibahas program peningkatan bidang entrepreneurship, khususnya dalam menciptakan pengusaha melalui program-program yang didukung KNEKS. ”Ekonomi syariah ini tidak akan berjalan kalau tidak ada pengusahanya. Ini barangkali tugas kita, menciptakan pengusaha-pengusaha melalui langkah-langkah yang kita buat,” kata Wapres.

Ekonomi syariah ini tidak akan berjalan kalau tidak ada pengusahanya. Ini barangkali tugas kita, menciptakan pengusaha-pengusaha melalui langkah-langkah yang kita buat.

Baca juga : Santripreneur Indonesia, Tak Hanya Tangguh, tetapi Juga Ikut Berdayakan Ekonomi...

Turut hadir pada audiensi tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat, serta Direktur Infrastruktur dan Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat. Sementara Wapres Amin didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Lukmanul Hakim, serta Pelaksana Tugas Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M Zulkarnain.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika meresmikan fasilitas riset pangan di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan yang berlokasi di Playen, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Jumat (22/4/2022).

Kolaborasi

Beberapa waktu lalu, Wapres Amin mengatakan, dirinya menantikan kolaborasi BRIN, pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan, KNEKS, pelaku usaha, dan elemen masyarakat lainnya untuk memperkuat ekosistem syariah dan produk halal Indonesia.

”Selain penguatan di berbagai sektor, pelaku riset juga harus melakukan kolaborasi dengan berbagai mitra dari beragam sektor. Dengan demikian, hasil riset yang dihasilkan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan pasar,” kata Wapres Amin saat meresmikan fasilitas riset pangan sebagai laboratorium rujukan riset halal Indonesia di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, BRIN, di DI Yogyakarta, Jumat (22/4/2022).

Selain penguatan di berbagai sektor, pelaku riset juga harus melakukan kolaborasi dengan berbagai mitra dari beragam sektor. Dengan demikian, hasil riset yang dihasilkan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan pasar.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan keterangan pers seusai rapat pleno perdana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang digelar di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Wapres Amin menilai kolaborasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk dijajaki. ”Prospek dan peluang ekonomi syariah ini harus kita kawal bersama agar menjadi penggerak kemajuan dan keberkahan bagi Indonesia, salah satunya melalui pengembangan riset dan inovasi untuk meningkatkan proses dan produk halal dalam negeri berkelas dunia,” kata Wapres Amin saat itu.

Baca juga : Percepat Sertifikasi dan Identifikasi Produk Halal Jadi Jurus Pemerintah RI

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat sejumlah faktor pendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia. Pertama, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yakni 229,6 juta jiwa berdasarkan data tahun 2020. Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap jenama produk lokal cukup tinggi.

Ketiga, Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan mode dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai 22,5 miliar dollar AS dan 10,5 miliar dollar AS. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah. Faktor pendukung lain adalah konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif.