Akselerasi Pemulihan Ekonomi Membutuhkan Perbaikan Kualitas Belanja Pemerintah
Belanja negara di triwulan I-2022 menurun di saat pendapatan negara meningkat. Perbaikan kualitas belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mengoptimalkan percepatan pemulihan ekonomi tahun ini.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·5 menit baca
KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan kepada pers seusai rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mesti memperbaiki kualitas belanja agar tidak menumpuk di akhir tahun sehingga tak optimal dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. Penyebaran belanja di triwulan-triwulan awal dinilai akan memberikan dampak ekonomi lebih besar dibandingkan apabila terkonsentrasi di triwulan keempat.
Merujuk data Kementerian Keuangan-APBN Kita, April 2022, pendapatan negara pada triwulan I-2022 mencapai Rp 501 triliun atau naik dibandingkan dengan periode sama tahun 2021 yang sebesar Rp 379,4 triliun. Namun, di sisi lain, belanja negara di triwulan I-2022 tercatat Rp 490,6 triliun atau turun dibandingkan triwulan I-2021 yang sebesar Rp 523 triliun.
”Kita ingatkan kepada pemerintah bahwa semakin belanja itu tersebar kepada triwulan-triwulan awal, terutama (triwulan) satu dan dua, maka impact ekonomi akan jauh lebih besar. Saya rasa dengan peningkatan anggaran, tidak ada alasan anggaran kurang. Dan, ini menjadi kewajiban, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto pada acara rilis pers bertajuk ”Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022: Sisi PDB Pengeluaran” yang digelar secara daring, Rabu (11/5/2022).
Semakin belanja itu tersebar kepada triwulan-triwulan awal, terutama (triwulan) satu dan dua, maka impact ekonomi akan jauh lebih besar.
KOMPAS/PRIYOMBODO
Seorang pengunjung bermain di wahana permainan anak di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/5/2022). Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 tumbuh 5,01 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor menjadi motor penggerak pertumbuhan itu.
Eko menuturkan, tren konsumsi pemerintah biasanya naik, apalagi di masa pandemi Covid-19. Namun, di triwulan I-2022, apabila menggunakan data produk domestik bruto (PDB) pengeluaran atas dasar harga konstan (ADHK), justru turun.
Sebagai perbandingan, merujuk data Badan Pusat Statistik, konsumsi pemerintah pada triwulan I-2019 tercatat Rp 153,75 triliun. Konsumsi pemerintah di triwulan I-2020 sebesar Rp 159,59 triliun dan naik menjadi Rp 163,66 triliun di triwulan I-2021. Namun, pada triwulan I-2022, konsumsi pemerintah tercatat turun menjadi Rp 150,98 triliun.
Dilihat dari komposisi PDB pengeluaran, Eko menuturkan, pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2022 terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 53,65 persen. Disusul investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 30,44 persen. Konsumsi pemerintah yang biasanya dapat mencapai sekitar 10 persen, kali ini hanya 5,5 persen. Adapun komponen ekspor dikurangi impor tercatat 2,62 persen.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika ditanya mengenai penyerapan anggaran di sejumlah kementerian pada triwulan I-2022 yang lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan konferensi pers mengenai hal itu.
Saat Kompas bertanya lebih lanjut mengenai belanja di triwulan I-2022 yang turun, sedangkan pendapatan naik, Sri Mulyani menuturkan bahwa hal ini terjadi karena di tahun lalu belanja sangat tinggi untuk berbagai pengeluaran. Sebagai contoh, belanja di tahun 2021 tersebut termasuk untuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi.
KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat mengikuti rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2022).
”Tahun ini, kuartal (triwulan) satu, kan, pengadaan vaksin sudah dilakukan di tahun 2021. Stoknya juga tinggi dan program vaksinasi sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani ketika ditemui seusai rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2022).
Harapan lebih bertumbuh
Di sesi jumpa pers, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2022 yang sebesar 5,01 persen terutama didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,34 persen dan investasi 4,1 persen. ”Memang cukup baik pemulihannya. Namun, kita tentu berharap bahwa (pertumbuhan ekonomi) itu akan lebih tinggi. Semuanya memahami bahwa dua tahun terakhir pandemi ini memang berdampak sosial ekonomi luar biasa di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia,” katanya.
Sri Mulyani menuturkan bahwa indikator perbaikan terlihat di triwulan I-2022, antara lain dari pertumbuhan ekonomi, dengan dukungan pertumbuhan investasi, yang telah menciptakan 350 juta kesempatan kerja baru sehingga pengangguran pun menurun dari 6,26 persen ke 5,8 persen. ”Angka 5,8 persen ini masih lebih tinggi. Sebelum pandemi, itu di 4,9 persen,” ujarnya.
Indikator perbaikan terlihat di triwulan I-2022, antara lain dari pertumbuhan ekonomi, dengan dukungan pertumbuhan investasi, yang telah menciptakan 350 juta kesempatan kerja baru sehingga pengangguran pun menurun.
Meskipun tidak menampik bahwa ekonomi belum sepenuhnya sembuh, Sri Mulyani mengatakan bahwa kondisi mulai membaik. Semua proses pemulihan ekonomi berjalan dengan program-program yang dilakukan pemerintah, baik untuk penanganan Covid-19 maupun di dalam rangka memperbaiki kesejahteraan.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun terjadi karena, antara lain, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan. ”Dan, itu adalah hasil kerja bersama pemerintah pusat, seluruh kabinet, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Setiap minggu kami monitor seperti yang kemarin juga dilakukan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) di sidang kabinet,” ujar Sri Mulyani.
MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin (9/5/2022) di Istana Negara, Jakarta.
Sebelumnya, saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin, 9 Mei 2022, awal pekan ini, Presiden Jokowi mengingatkan arti penting percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran badan usaha milik negara (BUMN) yang berdampak kepada ekonomi rakyat.
Malam harinya, saat membuka Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bali, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyampaikan lima poin arahan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu poin menyangkut penyerapan anggaran di tengah perjuangan bersama mengatasi dampak pandemi.
”Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Terkait hal ini, saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank-bank daerah,” kata Wapres Amin.
BPMI - SETWAPRES
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (9/5/2022) malam.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (11/5/2022), pun meminta seluruh jajaran Kementerian PUPR setelah libur Lebaran kali ini agar tetap menjaga ritme kerja dan mempercepat belanja infrastruktur untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. Belanja anggaran Kementerian PUPR tersebut diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, dengan menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat.
Seluruh jajaran Kementerian PUPR setelah libur Lebaran kali ini agar tetap menjaga ritme kerja dan mempercepat belanja infrastruktur untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.
”Tolong dipercepat. Nanti, akhir Mei 2022, kita lakukan midterm review. Tahun ini sangat krusial untuk bisa kita manfaatkan dalam meringankan beban anggaran 2023. Tetapi, langkah percepatan harus tetap menjaga kualitas produk dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, kompetitif, transparan, dan (sesuai prinsip) akuntabilitas,” kata Menteri Basuki saat menyapa semua kepala balai besar/balai di lingkungan Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi dalam rangka halalbihalal hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah secara virtual dari Auditorium Kementerian PUPR.
