Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kebijakan anggaran
Bagikan
Pembentukan Dana Abadi Daerah Membutuhkan Aturan Rinci
Pembentukan dana abadi daerah perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan aturan turunan karena pengaturan lebih rinci mengenai pembentukan dan pengelolaan dana tersebut masih sangat umum dalam undang-undang.
Politik & Hukum
路
Presiden: APBN 2023 Fokus pada Enam Kebijakan
Defisit APBN 2023 semakin mengecil, yaitu Rp 598,2 (triliun) atau 2,84 persen. Pendapatan negara 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.463 triliun, sedangkan belanja negara tahun depan Rp 3.061,2 triliun
Ekonomi
路
Akselerasi Pemulihan Ekonomi Membutuhkan Perbaikan Kualitas Belanja Pemerintah
Belanja negara di triwulan I-2022 menurun di saat pendapatan negara meningkat. Perbaikan kualitas belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mengoptimalkan percepatan pemulihan ekonomi tahun ini.
Ekonomi
路
Defisit Dirancang di Bawah Tiga Persen, Anggaran 2023 Dialokasikan pada Belanja Produktif
Defisit APBN 2023 dirancang di bawah 3 persen terhadap PDB. Biaya operasional pemerintah akan dikendalikan supaya tetap terjaga secara efisien dan terkendali. Anggaran dialokasikan pada belanja-belanja produktif.
Ekonomi
路
Mayoritas Pemda Belum Capai Kemandirian Fiskal
Mayoritas pemda di Indonesia belum mencapai kemandirian fiskal. Ada problem fundamental terkait struktur penerimaan yang sebagian besar masih dipegang pemerintah pusat.
Ekonomi
路
Iklan
Presiden Jokowi Meminta Respons Kebijakan Cepat dan Tepat di Tengah Pandemi
Presiden Joko Widodo mengingatkan, pandemi Covid-19 belum berakhir dan mesti direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat. Hal ini membutuhkan kesamaan frekuensi di tataran lembaga negara dan jajaran pemerintah.
Ekonomi
路
Memfokuskan Anggaran, Memusatkan Perhatian
Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda mereda. Kejelian mengambil tindakan yang tepat, termasuk dalam menentukan kebijakan anggaran, dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi.
Ekonomi
路
Jambi Tambah Anggaran Penanganan Dampak Korona Rp 200 Miliar
Provinsi Jambi menambah anggaran penanganan dampak korona dari semula Rp 11 miliar menjadi Rp 211 miliar. Penambahan anggaran untuk mengasup jaring pengaman sosial warga yang terdampak.
Nusantara
路
Kebijakan Anggaran Belum Berpihak pada Lingkungan Hidup
Nusantara
路
Iklan