Presiden Jokowi Minta Konsentrasi Penanganan Pandemi dan Gejolak Ekonomi Global

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi meminta agar jajarannya memperhatikan penanganan pandemi dan gejolak ekonomi global. Jajarannya diminta tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 sudah dekat.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna.yang digelar pada Senin (9/5/2022), di Istana Negara, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan enam arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna. Arahan Presiden, antara lain, mencakup masalah yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina serta kebijakan moneter Amerika Serikat. Presiden Jokowi juga memberikan arahan spesifik seperti pemantauan arus balik Lebaran hingga penerapan sistem zonasi lockdown bagi pergerakan ternak akibat penyakit kuku dan mulut.

”Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai, dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin (9/5/2022), di Istana Negara, Jakarta.

Arahan pertama yang disampaikan Kepala Negara adalah terkait penanganan pandemi Covid-19. Presiden menyebut bahwa kasus terkonfirmasi harian kemarin tercatat 227 kasus. ”Memang ini sudah sangat rendah sekali, tapi kita tetap harus waspada karena kasus aktif masih 6.192. Jadi, agar ini kita waspadai, tetap kita waspadai. Dan saya minta untuk urusan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini banyak masyarakat yang menunggu ini sudah berhenti atau diteruskan. Masih diteruskan,” ujar Presiden.

Baca Juga: Jumlah Penumpang Pesawat Arus Balik Lebih Tinggi Dibandingkan Arus Mudik

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna.yang digelar pada Senin (9/5/2022), di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian Covid-19 di Tanah Air sudah menurun. ”Jadi tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa covid ini 100 persen bisa kita kendalikan,” ungkap Presiden.

Arahan kedua adalah terkait manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran kementerian, Polri, dan TNI yang telah bekerja sama dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik dapat berjalan dengan lancar.

”Bisa dikelola dengan baik sehingga tidak ada keluhan yang amat sangat. Kalau keluhan kecil-kecil, ya, pasti ada tapi yang peristiwa macet sampai 1,5 hari sampai 2 hari seperti terjadi pada yang lalu-lalu bisa diatasi. Karena saya melihat memang persiapan manajemennya dengan pengelolaan di lapangan yang baik. Saya melihat semuanya bisa diatasi. Dan ini agar masih sisa waktu sedikit ini, arus baliknya betul-betul agar terus diikuti,” ujar Presiden.

Arahan ketiga berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail.

Arahan ketiga berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, terutama yang berkaitan dengan pangan dan energi. ”Hati-hati sampai saat ini, perang Ukraina masih belum berakhir dan kelihatannya menunjukkan tanda-tanda yang berkepanjangan sehingga ketidakpastian global menjadi semakin tidak pasti. Pertama karena perang, kedua karena kebijakan moneter Amerika yang lebih agresif dalam meredam inflasi dan ini akan memunculkan menyebabkan resesi di banyak negara,” kata Presiden.

Baca Juga: Ribuan Sumber Energi bagi Kebangkitan Desa Wisata

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Buruh memanggul beras yang dibeli oleh pelanggan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (30/5/2021). Pemerintah saat ini tengah menggodok berdirinya Badan Pangan Nasional. Badan baru ini akan bertanggung jawab mengendalikan harga dan memenuhi kebutuhan sembilan bahan pangan pokok, termasuk beras di dalam negeri.

Stabilisasi ekonomi

Presiden juga sudah meminta kemarin kepada Sekretaris Kabinet agar menggelar rapat setiap minggu. ”Seperti kita lakukan rapat terbatas mengenai PPKM ini, juga sama urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan. Karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat,” kata Presiden.

Pada arahan ke empat, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di Indonesia, dalam menghadapi krisis global. ”Meskipun sudah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita sudah normal dan baik di angka 5,01 persen. Ini sebuah angka kalau dibandingkan dengan negara lain saya kira growth kita sangat baik sehingga ini harus kita pertahankan kita tingkatkan pada kuartal ke dua,” tambahnya.

Presiden juga meminta peningkatan kehati-hatian mengenai musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak di Tanah Air. Presiden minta Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown di wilayah agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik.

”Saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas siapa yang nanti bertanggung jawab,” kata Presiden.

Dalam arahan ke lima, Presiden mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja APBN, APBD, dan BUMN yang harus mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi. Dengan demikian, percepatan realisasi belanja APBN, APBD dan juga anggaran di BUMN betul-betul bisa disegerakan.

Baca Juga: Konflik Rusia-Ukraina dan Deglobalisasi

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Ilustrasi. Pengunjung berbelanja di supermarket ritel di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, Senin (8/7/2019). Konsumsi masyarakat masih menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Pada triwulan I-2019, konsumsi masyarakat menyumbang 2,75 persen dari pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,07 persen.

Konsumsi Masyarakat

Realisasi belanja itu tujuannya untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. ”Saya minta para menteri yang berkaitan dengan ini agar memonitor belanja-belanja di setiap kementerian/lembaga dan juga di daerah dan juga di BUMN. Perhatikan sekali lagi kualitas belanjanya harus berdampak pada ekonomi rakyat bawah. Saya sudah berulang-ulang saya sampaikan beli produk-produk dalam negeri sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan APBN, APBD, maupun yang berkaitan anggaran BUMN,” kata Kepala Negara.

Terakhir, Presiden minta para jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing meskipun tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Kementerian/lembaga diminta agar fokus bekerja di tugasnya masing-masing. ”Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik. Pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan,” kata Presiden.

Presiden minta para jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing meskipun tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Kementerian/lembaga diminta agar fokus bekerja di tugasnya masing-masing.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta menyebut bahwa pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian nasional khususnya konsumsi masyarakat yang selama ini memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian nasional. Saat ini, ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (year on year).

Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah, antara lain menjaga stabilitas harga, memperluas program perlindungan sosial, menyalurkan program pembiayaan kredit bagi UMKM dan mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

”Berbagai strategi demand creating supply yang tengah dilakukan pemerintah saat ini sedikit banyak berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi saat ini,” tambah Arif.

Momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dapat tetap terjaga di tengah level PPKM yang sempat meningkat akibat meningkatnya penyebaran varian Omicron beberapa waktu yang lalu. BPS merinci dari sisi pengeluaran secara tahunan (y-o-y) pertumbuhan ekonomi ditopang oleh ekspor 16,22 persen, konsumsi rumah tangga 4,34 persen, dan investasi 4,09 persen. Di sisi lain, Belanja Pemerintah tumbuh negatif -7,74 persen dan impor sebagai faktor pengurang.

Namun, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas ekspor yang saat ini tumbuh sebesar 16,22 persen (y-o-y) dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian nasional. Ke depan, perekonomian nasional diharapkan tidak saja didorong oleh kenaikan harga komoditas, tetapi juga oleh peningkatan volume ekspor khususnya untuk barang-barang yang memiliki nilai tambah tinggi.

”Sehingga pertumbuhan ekonomi kedepan juga diikuti oleh transformasi struktur ekonomi kearah yang lebih produktif, lebih merata, lebih ”hijau”, dan lebih aktif dalam menyerap tenaga kerja,” kata Arif.