Perpanjangan masa kontrak 6.748 tenaga harian lepas di lingkungan Pemprov Sulut berimplikasi pada alokasi pembiayaan sekitar Rp 300 miliar dari belanja APBD. Kehadiran para THL diharapkan dapat meningkatkan pelayanan.

Kemandirian fiskal di tingkat kabupaten/kota masih sangat rendah. Apabila dibiarkan, ini akan membebani pusat dan mengekang kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonominya sendiri.

Mendagri berharap kasus hukum pemerintah daerah menjadi langkah terakhir setelah pendampingan. Kasus hukum membuat aparat pemerintah ragu mengeksekusi program dan serapan anggaran jadi rendah.

Pemeriksaan secara maraton terus dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur. Setidaknya 30 orang dipanggil sebagai saksi.

Presiden Jokowi menyatakan, anggaran daerah yang mengendap di bank agar dijadikan dana abadi sehingga bisa diinvestasikan. Mengenai banyaknya anggaran yang idle ini, pemerintah daerah dinilai juga perlu diberi kemudahan.

Rasionalisasi berupa penambahan anggaran biaya tak terduga dimungkinkan karena pandemi belum berakhir. Selain itu, tahun 2023 ini dinilai sebagai tahun yang penuh tantangan.

Kemendagri mengumumkan, realisasi belanja daerah di pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota masih rendah, baru 78,29 persen, padahal APBN sudah 91,02 persen. Realisasi belanja paling rendah di antaranya Kaltim.

KPK menemukan dokumen penukaran uang yang diduga terkait erat dengan perkara tindak pidana suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tempat penukaran uang asing atau ”money changer”.