Presiden Minta Perbankan dan Pelaku Usaha Segera Berekspansi
Presiden Joko Widodo: ”Bank harus segera mengucurkan kredit dan pelaku usaha perlu segera menggerakkan usahanya. Pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi transformasi Indonesia.”
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta perbankan dan pelaku usaha segera berekspansi untuk menggerakkan dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah penurunan kasus Covid-19. Berbagai pemangku kepentingan terkait juga harus memanfaatkan pemulihan ekonomi sejumlah negara untuk meningkatkan ekspor dan mendulang investasi.
”Bank harus segera mengucurkan kredit dan pelaku usaha perlu segera menggerakkan usahanya. Pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi transformasi Indonesia,” ujar Presiden Jokowi melalui rekaman video yang ditayangkan dalam UOB Economic Outlook 2022: Empowering the Indonesian Economy for Stronger Recovery yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan kredit perbankan masih lambat. Pada Juli 2021, kredit perbankan tumbuh 0,5 persen secara tahunan menjadi Rp 5.655 triliun. Adapun penyaluran kredit baru perbankan periode Januari-Juli 2021 sebesar Rp 1.439 triliun.
Bank harus segera mengucurkan kredit dan pelaku usaha perlu segera menggerakkan usahanya. Pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi transformasi Indonesia.
Menurut Presiden, perekonomian Indonesia berpeluang tumbuh lebih tinggi. Potensi pasar ekspor masih terbuka lebar. Hal itu ditandai dengan pulihnya perekonomian mitra dagang Indonesia, seperti China, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan India.
Pada triwulan II-2021, China tumbuh 7,9 persen, AS 2,2 persen, Jepang 7,6 persen, dan India 20,1 persen. Peluang ini harus dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan ekspor sebanyak-banyaknya.
Jokowi menambahkan, investasi juga akan tumbuh lebih tinggi, ditopang dengan berbagai reformasi struktural yang banyak memberikan kemudahan berusaha. Reformasi perizinan juga sudah mulai berjalan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) berbasis risiko sehingga menciptakan iklim investasi yang semakin menarik.
”Pemerintah juga akan terus mengembangkan ekonomi berkelanjutan, seperti green economy (ekonomi hijau) dan blue economy (ekonomi biru). Upaya-upaya itu akan semakin membuat ekonomi tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan merata,” kata Presiden.
Presiden juga menegaskan, kesehatan adalah prioritas dan kegiatan ekonomi adalah keharusan. Pemerintah berkomitmen mencari solusi dan berupaya yang terbaik untuk menangani pandemi Covid-19, sekaligus melangsungkan kegiatan ekonomi.
Oleh sebab itu, pemerintah terus menjaga ”gas dan rem” secara tepat dan dinamis sesuai dengan situasi terkini. Penanganan Covid-19 terus dilakukan dan ekonomi dibuka secara berhati-hati dan terukur. Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2, 3, dan 4 juga dalam rangka menjaga keseimbangan ”gas dan rem” tersebut sesuai kondisi setempat.
”Kesehatan adalah yang utama dan ekonomi juga sangat penting. Upaya pembukaan ekonomi secara hati-hati ini dipatuhi masyarakat sehingga kasus mulai turun dan ekonomi mulai mengeliat kembali,” ujar Presiden.
Kesehatan adalah yang utama dan ekonomi juga sangat penting. Upaya pembukaan ekonomi secara hati-hati ini dipatuhi masyarakat sehingga kasus mulai turun dan ekonomi mulai menggeliat kembali.
Menurut Jokowi, jumlah kasus positif harian memuncak pada 15 Juli 2021 dengan 56.000 kasus dan turun sangat tajam menjadi 2.577 kasus pada 13 September 2021. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit secara nasional 13,8 persen, sedangkan BOR di wisma atlet yang dulu sempat 92 persen saat ini turun menjadi hanya 7 persen.
Per 12 September 2021, positivity rate harian berada di level 2,64 persen atau lebih baik dari rata-rata dunia yang sebesar 8,34 persen. Angka kesembuhan Covid-19 di Indonesia juga mencapai 94,03 persen atau di atas rata-rata dunia 89,59 persen. Jumlah orang yang divaksin juga telah mencapai 72,6 juta atau 34,9 persen dari target.
Pemerintah juga telah berupaya mengalokasikan anggaran yang berimbang untuk kesehatan dan ekonomi. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Rp 695,2 triliun dan terealisasi Rp 579,8 triliun. Kemudian pada 2021, PC-PEN dialokasikan Rp 744,75 triliun. Hingga Juli 2021, realisasinya mencapai Rp 305,5 triliun.
Modal pemulihan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, tren pertumbuhan ekonomi nasional akan terus berlanjut ditopang oleh sektor perdagangan, investasi, dan pemulihan konsumsi dalam negeri. Ekonomi Indonesia pada 2021 diperkirakan tumbuh di kisaran 3,7-4,5 dan pada 2022 sebesar 5,2 persen.
”Hal ini akan terus ditopang dengan peningkatan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari testing, pelacakan, dan perawatan-pengobatan (3T), hingga peningkatan fasilitas kesehatan dan percepatan vaksinasi. Berbagai program jaring pengaman sosial, seperti bantuan sosial, kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi upah juga terus digulirkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia Hendra Gunawan menyatakan, UOB mengajak berbagai kalangan untuk membangun visi bersama memulihkan ekonomi Indonesia. Saat ini, dunia masih berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan bagi roda perekonomian global, termasuk Indonesia.
Namun, UOB percaya, Indonesia bisa pulih lebih cepat di tengah membaiknya permintaan domestik dan eksternal yang didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif serta belanja infrastruktur yang berkelanjutan. Hal tersebut seiring dengan pengendalian kasus dan percepatan vaksinasi yang mendorong pelonggaran pembatasan sosial dan ekonomi domestik sehingga memberikan optimisme percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.
”Indonesia memiliki modal kuat untuk pulih dan tumbuh lebih kuat. Modal itu, antara lain, mengoptimalkan pasar komoditas, menjaga keberlanjutan konektivitas regional, dan memanfaatkan ekonomi berbasis konsumsi domestik. UOB juga melihat perlunya meningkatkan peran UMKM di Indonesia melalui digitalisasi, akses pembiayaan, dan integrasi dengan rantai pasok perusahaan besar,” ucap Hendra.