Bank Dunia: Mitigasi dan Atasi Krisis Ketenagakerjaan

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen yang menjadi pembicara kunci dalam peluncuran laporan Bank Dunia tentang ”Prospek Ekonomi Indonesia: Mempercepat Pemulihan” edisi Juni 2021 yang digelar secara virtual, Rabu (17/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Bank Dunia merekomendasikan Indonesia agar memitigasi dan mengatasi krisis ketenagakerjaan yang berpotensi menambah pengangguran dan penduduk miskin karena ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih berlanjut. Program bantuan sosial perlu dilanjutkan dan lapangan kerja, terutama bagi kelas menengah, juga perlu diciptakan.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Kamis (17/6/2021), mengatakan, dunia, termasuk Indonesia, tengah mengalami resesi akibat pandemi covid-19. Namun, tingkat resesi Indonesia tidak separah rata-rata dunia.

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi dunia minus 3,5 persen, sedangkan perekonomian Indonesia tumbuh minus 2,1 persen. Krisis ini menyebabkan jutaan orang di Indonesia kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan.

Baca juga: Bank Dunia: Indonesia Bangkit dari Resesi

”Namun, dengan kebijakan yang digulirkan pemerintah, Indonesia dapat menghindari semakin banyak orang jatuh dalam kemiskinan. Salah satunya adalah melalui kebijakan bantuan sosial,” kata Kahkonen dalam peluncuran laporan Bank Dunia tentang ”Prospek Ekonomi Indonesia Mempercepat Pemulihan” edisi Juni 2021 yang digelar secara virtual.

Bank Dunia mencatat, sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2021, sekitar 1,8 juta orang Indonesia menjadi penganggur, 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan, dan lebih kurang 300.000 calon pekerja muda memasuki pasar tenaga kerja. Sementara 2,8 juta orang telah jatuh dalam kemiskinan per September 2020.

Sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2021, sekitar 1,8 juta orang Indonesia menjadi penganggur, 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan, dan lebih kurang 300.000 calon pekerja muda memasuki pasar tenaga kerja.

Oleh karena itu, Bank Dunia merekomendasikan agar jaring pengaman sosial terus dilanjutkan untuk menekan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan. Bank Dunia yakin, jika paket bantuan sosial yang digulirkan pada tahun lalu dipertahankan tahun ini, akan berpotensi menjaga 4,7 juta orang Indonesia tidak jatuh dalam kemiskinan.

Menurut Kahkonen, langkah-langkah itu harus sejalan dengan upaya utama pemulihan, yaitu percepatan vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19. Hal itu perlu dibarengi dengan dukungan moneter dan fiskal yang kuat baik untuk memulihkan ekonomi.

Di bidang fiskal, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan pajak dan ruang fiskal untuk belanja prioritas. Adapun di bidang moneter, Indonesia perlu menjaga kebijakan moneter yang akomodatif dan mendorong pertumbuhan kredit untuk mendukung sektor riil sembari memantau kerentanan eksternal dan keuangan.

Bank Dunia memperkirakan, perekonomian Indonesia tumbuh 4,4 persen pada 2021. Pada 2022, pertumbuhan ekonominya bisa meningkat menjadi 5 persen dengan asumsi ketidakpastian ekonomi global mulai berkurang dan vaksinasi telah mencakup jumlah penduduk yang cukup besar pada triwulan IV-2021.

Baca juga: Bank Dunia: Waspadai Melambungnya Inflasi dan Turunnya Pendapatan

SUMBER: BANK DUNIA

Indikator makroekonomi Indonesia dalam laporan Bank Dunia tentang ”Prospek Ekonomi Indonesia: Mempercepat Pemulihan” edisi Juni 2021 yang diluncurkan pada Rabu (17/6/2021).

Pekerja kelas menengah

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab menambahkan, asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut juga memperhitungkan arus modal dan investasi yang masuk ke Indonesia. Investasi asing secara langsung ini dapat turut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, banyak perusahaan yang terimbas pandemi membutuhkan kredit modal usaha dan investasi. Hal ini membutuhkan peran perbankan yang likuiditasnya masih berkecukupan untuk mendorong pertumbuhan kredit agar sektor rill bergerak lebih cepat.

”Dalam penciptaan lapangan kerja, Indonesia harus mulai memikirkan untuk menyediakan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Hal itu dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi dan meningkatkan produktivitas ekonomi,” ujar Rab.

Dalam penciptaan lapangan kerja, Indonesia harus mulai memikirkan untuk menyediakan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebutkan, penciptaan lapangan kerja yang kuat selama beberapa dekade terakhir berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi, serta pengentasan kemiskinan. Pada 2009-2019, Indonesia rata-rata mampu menciptakan 2,4 juta pekerjaan per tahun.

Pertumbuhan produktivitas kerja dan tenaga kerja tersebut mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sehingga angka kemiskinan turun. Namun, sebagian besar pekerjaan itu baru berada di sektor produktivitas rendah dengan penghasilan tidak cukup untuk mengangkat pekerja ke status kelas menengah.

Dari 85 juta pekerja di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk kategori kelas menengah. Krisis akibat Covid-19 kian memperburuk kondisi lapangan kerja. Pangsa pekerjaan bagi kelas menengah kian turun sekitar 5,2 persen antara tahun 2019 dan 2020.

Baca juga: Kelas Menengah Indonesia dan Problem Ketimpangan

Untuk memperkuat sektor tenaga kerja, Bank Dunia merekomendasikan empat strategi. Pertama, mengurangi risiko kehilangan pekerjaan dengan mempertahankan program retensi pekerjaan, bantuan sosial, pelatihan, dan program pelatihan ulang yang memadai hingga pemulihan ekonomi berjalan dengan lebih kuat. Kedua, meningkatkan produktivitas dan pekerjaan kelas menengah dengan mendukung penguatan daya saing, investasi, dan perdagangan.

Ketiga, melengkapi tenaga kerja Indonesia untuk memiliki pekerjaan kelas menengah dengan berinvestasi dalam sistem pembelajaran dan pelatihan serta berbagai program untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Keempat, mendorong lebih banyak perempuan untuk mengambil bagian dalam angkatan kerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan, Indonesia telah berupaya mengelola fiskal secara fleksibel dan berdasarkan skala prioritas untuk menahan laju tergerusnya pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia juga terus menggulirkan bantuan sosial, stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta program restrukturisasi kredit.

”Untuk menciptakan lapangan kerja, Indonesia telah berupaya mendatangkan investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui kemudahan berinvestasi dan perizinan dalam omnibus law tersebut, Indonesia optimistis penciptaan lapangan kerja akan bertumbuh,” ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat, pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak triwulan III-2020 telah menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran turun ke level 6,26 persen pada Februari 2021,setelah sempat naik ke 7,07 persen. Lapangan kerja baru yang tercipta dari pemulihan ekonomi tersebut lebih cepat daripada penambahan jumlah pencari kerja baru yang sebesar 1,59 juta orang dalam periode yang sama.

Baca juga: ILO: Krisis Ketenagakerjaan Masih Jauh dari Tuntas

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pencari kerja berkeliling kawasan industri JIEP Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2020).

Sektor riil

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Blue Bird Indonesia Noni Purnomo mengatakan, sektor transportasi sangat terdampak pandemi Covid-19. Pendapatan perusahaan-perusahaan turun drastis dan sekitar 1 juta pengemudi kehilangan pekerjaan.

Namun, percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di sektor transportasi membuat sektor tersebut perlahan pulih kendati  belum merata. Meski begitu, pemerintah diharapkan tetap memberikan insentif dan menjembatani para pelaku di sektor tersebut untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dari perbankan dengan bunga lebih murah dan berjangka panjang.

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto juga menyatakan hal serupa. Sektor riil padat karya membutuhkan modal untuk memulihkan kondisi usaha dari imbas Covid-19. Oleh karena itu, ia berharap agar ada regulasi konkret agar perbankan yang likuiditasnya masih besar itu mau menyalurkan kredit ke sektor riil.

”Saat ini perbankan bermain aman, terlalu berhati-hati, dan tidak mau mengambil risiko sehingga kurang optimal dalam penyaluran kredit,” ujarnya.