Pemerintah seharusnya memasukkan pekerja informal dalam program tunjangan pengangguran. Mereka umumnya juga lebih rentan kehilangan pekerjaan.

Dua program yang seharusnya ditujukan untuk membantu pekerja yang kehilangan sumber pemasukan akibat pandemi justru sulit diakses oleh para korban pemutusan hubungan kerja itu sendiri.

Jika tidak mendaftarkan pekerjanya, pengusaha harus menanggung biaya pesangon sendiri ketika PHK. Pengusaha juga harus membayar sendiri manfaat uang tunai dan pelatihan yang seharusnya ditanggung pemerintah lewat JKP.

Hingga kini tidak sedikit perusahaan yang masih menunggak pembayaran tunjangan hari raya bagi pekerjanya tahun lalu. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang setiap tahun.

Syarat dan kriteria mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai masih diskriminatif dan menyulitkan pekerja korban pemutusan hubungan kerja. Aturan perlu direvisi agar tujuan melindungi pekerja lebih optimal.

Peningkatan keterampilan digital yang dipercepat pada pekerja Indonesia dapat berkontribusi senilai Rp 4.434 triliun atau 16 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2030.

Kendati dikembalikan ke tujuan awal sebagai program pelatihan, Kartu Prakerja idealnya mendahulukan pekerja rentan sebagai peserta. Apalagi di tengah ketimpangan sosial dan keterampilan yang melebar akibat pandemi.

Rencana pemerintah mengembalikan program Kartu Prakerja ke tujuan awal sebagai program pelatihan dinilai perlu diimbangi dengan bantuan sosial bagi pekerja terdampak pandemi. Sebab, perekonomian belum sepenuhnya pulih.

Program Kartu Prakerja dinilai perlu fokus pada fungsi awal sebagai program pelatihan. Namun, bantuan sosial bagi pekerja tetap harus beriringan karena pada saat yang sama kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih.

Program Kartu Prakerja dievaluasi untuk menentukan kebijakan pada tahap berikutnya. Ada rencana, program ini kembali ke fungsi awal, yakni meningkatkan kapasitas pekerja.