Kinerja investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus meningkat, berbanding terbalik dengan rendahnya jumlah pekerja yang terlindungi dalam program jaminan sosial.

Pekerjaan berstatus kemitraan seperti pengemudi transportasi daring dan kurir paket diprediksi semakin menjamur di Indonesia. Fenomena pasar kerja yang kian fleksibel ini tidak bisa dihadapi dengan kekosongan regulasi.

Pondok pesantren diharapkan melahirkan ”Gus Iwan”, yakni santri bagus, pintar mengaji, dan usahawan. Melalui pendidikan kewirausahaan untuk para santri, sebagian persoalan pengangguran diyakini bisa tertangani.

Beda dari asumsi umum, di tengah semarak Revolusi Industri 4.0, lapangan kerja yang dinilai berprospek cerah di Indonesia justru tidak harus berasal dari sektor bernilai tambah tinggi. Reformasi struktural masih panjang.

Pemulihan ekonomi yang tidak merata memperparah kesenjangan di dunia pascapandemi. Dibutuhkan kebijakan pemulihan yang berpusat pada manusia (”human centered recovery”). Tidak ada pemulihan tanpa pemulihan pekerjaan.

Pengajuan klaim meningkat karena pandemi membuat cukup banyak peserta kehilangan pekerjaan lantaran terkena PHK. Ada pula peserta yang terpaksa mengambil pensiun dini atau meninggal akibat Covid-19.

Harus ada jaminan sosial bagi pekerja migran, baik saat mereka berada di negara tujuan maupun setelah pulang dari negara tujuan. Perbaikan tersebut diatur lewat undang-undang.

Di tengah tantangan yang kian tidak mudah, keadilan dan kesejahteraan buruh yang diperjuangkan Marsinah harus dijaga, jangan sampai sirna. Bukan menyulut api, melainkan mencari keadilan demi hidup layak dan sebutir nasi.

Kendati secara nominal naik, upah riil buruh tani naik tipis, sementara upah buruh bangunan justru turun. Daya beli buruh perlu dijaga untuk membantu menopang perekonomian nasional.

Pemerintah akan mulai menindaklanjuti secara resmi semua laporan pengaduan setelah Posko Tunjangan Hari Raya Kementerian Ketenagakerjaan ditutup pada 20 Mei 2021 nanti.