Janji pemerintah menyerap gabah/beras petani melalui Perum Bulog berpotensi sia-sia tanpa adanya jaminan dan kepastian penyaluran. Target pengadaan sebesar 1,45 juta ton beras tahun ini diprediksi tidak tercapai.
Oleh
M Paschalia Judith J
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Prediksi pengadaan beras oleh Perum Bulog dari produksi dalam negeri sepanjang Januari-Mei 2021 berpotensi berada di bawah target pemerintah. Sebab, meski pemerintah menjanjikan penyerapan gabah atau beras guna menyelamatkan harga di tingkat petani, Bulog ragu-ragu mengoptimalkan penyerapan karena tidak memiliki jaminan penyalurannya.
Perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan pemerintah, yakni dari natura melaui program beras sejahtera (rastra) menjadi transfer langsung melalui bantuan pangan nontunai ke keluarga penerima, telah memangkas saluran beras. Dampaknya, realisasi penyerapan gabah/beras oleh Bulog cenderung turun seiring berkurangnya cakupan penyaluran beras, yakni dari 2,961 juta ton setara beras (tahun 2016) menjadi 2,051 juta ton (2017), lalu 1,488 juta ton (2018), kemudian 1,201 juta ton (2019), dan 1,25 juta ton (2020).
Pada pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan, paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan, pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri sepanjang semester-I 2021 ditargetkan 900.000 ton. Lalu pada semester-II 2021, Bulog ditargetkan menyerap 500.000 ton beras sehingga total pengadaan beras tahun ini ditargetkan 1,4 juta ton.
Akan tetapi, target itu akan sulit direalisasikan jika tidak ada jaminan penyaluran dan pengelolaan stok beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan, perusahaan dapat menyerap 400.000 ton beras produksi dalam negeri hingga akhir Mei 2021. Harapannya, stok CBP dapat berada di posisi 1,4 juta ton pada akhir Mei 2021.
”Kami bisa saja menyerap hingga (jumlah sesuai) yang ditargetkan 900.000 ton. Namun sekarang, timbul tanda tanya, untuk apa berasnya dan berapa banyak? Sebelum ada penyaluran yang pasti, kami akan menyetok sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan,” ujarnya saat temu media, Senin (29/3/2021).
Budi memperkirakan daya serap Bulog untuk menyerap gabah/beras dari dalam negeri mencapai 10.000 ton per hari. Di hilir, penyaluran rutin untuk operasi pasar atau program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) rata-rata mencapai 50.000 ton per bulan. Per Senin (29/3/2021), stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 1,002 juta ton. Sementara realisasi pengadaan dalam negeri telah mencapai 223.000 ton dan penyaluran untuk operasi pasar CBP 129.000 ton.
Selain memastikan tidak ada impor beras hingga Juni 2021, Presiden Joko Widodo, Jumat (26/3/2021), meminta Bulog menyerap gabah/beras petani saat panen raya dengan bantuan anggaran Kementerian Keuangan. Presiden memahami bahwa memasuki masa panen kali ini, harga beras di tingkat petani belum sesuai harapan. Karena itu, pemerintah akan berupaya menyerap atau membeli langsung beras hasil panen petani.
Tunjangan beras
Guna meningkatkan penyaluran, Bulog akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI/Polri. ”Saya akan meminta kepada Kementerian Keuangan untuk menaikkan anggaran tunjangan beras bagi ASN serta anggota TNI dan Polri dari Rp 7.400-an per orang menjadi Rp 10.700-an per orang. Kenaikan ini akan memberikan jaminan penyaluran CBP sebesar 1,4 juta ton pada tahun ini,” kata Budi.
Penyaluran itu akan membuat Bulog menjadi pemasok beras bagi ASN, TNI, dan Polri. Dengan sistem distribusi yang ada, ASN serta anggota TNI/Polri akan menerima beras kualitas premium secara langsung dari Bulog di tempat tinggalnya.
Selain penyaluran CBP, dia menilai pemerintah perlu mengadakan rapat koordinasi terbatas untuk membahas pengelolaan dan pengolahan sisa beras impor tahun 2018. Sebab, dari 275.811 ton sisa beras impor, 106.642 ton di antaranya telah turun mutu.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan terus mengawal panen padi sepanjang Maret-April 2021 untuk memastikan gabah petani, terutama yang harganya rendah, terserap. Di Jombang, Jawa Timur, misalnya, kementerian menggulirkan gerakan menyerap gabah petani 25.000 ton.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam keterangan pers, Sabtu lalu, mengatakan, penyerapan dilakukan oleh Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. ”Selain itu, swasta dapat terlibat dalam gerakan serap gabah tersebut. Selain menjaga stok beras nasional, penyerapan gabah petani itu dalam rangka menjaga harga gabah agar tidak jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP),” ujarnya.
Anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Lely Pelitasari mengusulkan adanya keputusan presiden yang memerintahkan menteri terkait untuk merumuskan mandat pengeluaran rutin bagi Bulog. Keputusan itu perlu meminta para menteri membahas identifikasi kualitas beras sisa impor, perkiraan penurunan nilainya, serta penggunaannya, seperti bahan baku bihun atau pakan ternak. ”Persoalan (manajemen stok Bulog) ini tergolong luar biasa sehingga membutuhkan jalan keluar yang luar biasa juga,” katanya.
Gula impor
Sementara itu, Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, 6.000 ton gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu. Setelah kedatangan pertama itu, ada 15.000 ton gula yang akan tiba di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; 30.000 ton di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur; serta 24.000 ton di Tanjung Priok.
Dia menargetkan, gula tersebut dapat mengisi pasar konsumsi menjelang puasa dan Lebaran 2021 sehingga dapat mengantisipasi lonjakan permintaan. Tahun ini RNI mendapatkan tugas mengimpor sekitar 75.000 ton gula kristal putih.