Akselerasi ekonomi digital diyakini masih berlanjut pascapandemi Covid-19 karena perilaku masyarakat sudah berubah dan semakin melek digital.

Ketidakpuasan publik terhadap pengendalian harga mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap rantai distribusi bahan pangan, seperti beras dan minyak goreng, serta penerapan sanksi jika melanggar.

Pemerintah memastikan perppu langsung berlaku sejak diundangkan meski proses politik masih bergulir di DPR. Berbagai substansi yang menjadi kekhawatiran pengusaha akan diperjelas dalam penyusunan peraturan turunan.

Pemerintah memastikan telah menugaskan Perum Bulog mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir tahun 2022. Beras impor akan digunakan untuk memerkuat cadangan dan dijanjikan tidak akan merugikan petani.

Pertemuan final di tingkat ”sherpa” G20 untuk menyusun draf deklarasi memunculkan harapan bahwa para kepala negara, yang mulai saling berjumpa secara bilateral di Bali, bisa melahirkan deklarasi bersama.

Pertumbuhan ekonomi ke depan diperkirakan tidak setinggi triwulan III-2022 di tengah ekonomi global yang kian ”gelap”. Meski tetap optimistis, pemerintah bersiap mengantisipasi tekanan pada perekonomian domestik.

Draf regulasi percepatan swasembada gula memicu diskusi publik, khususnya terkait produksi bioetanol. Alih-alih untuk energi, Indonesia masih mengimpor gula untuk konsumsi dan industri.

Petani tebu menilai, swasembada gula sebaiknya diprioritaskan untuk ketahanan pangan.