Sekolah Disiapkan Menerapkan Kurikulum Merdeka secara Mandiri
Di tahun ajaran 2022/2023, Kurikulum Merdeka diberikan sebagai opsi bagi sekolah untuk mengimplementasikan secara mandiri. Kesiapan kepala sekolah dan guru didampingi secara daring oleh Kemendikbudristek.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 62.955 satuan pendidikan sudah mendaftar sebagai peserta dalam implementasi Kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2022/2023 hingga Rabu (20/4/2022). Agar satuan pendidikan bisa menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri, pemerintah menguatkan pemahaman para kepala satuan pendidikan dan guru secara daring serta belajar praktik baik dari sekolah penggerak.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menggelar seri webinar ”Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar” yang membahas berbagai topik dan praktik Kurikulum Merdeka mulai 18 April hingga akhir Juni 2022. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para kepala satuan pendidikan dan guru dalam mempersiapkan implementasi Kurikulum Mandiri secara mandiri di masing-masing wilayah.
Direktur Jenderal GTK Iwan Syahril di webinar bertema ”Filosofi Kurikulum Merdeka” yang dihadiri lebih dari 7.000 kepala sekolah dan guru dari satuan pendidikan di seluruh Indonesia mengatakan, langkah pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka dalam bentuk seri webinar dapat memperkaya pengetahuan dan menyamakan visi bersama dalam mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia.
Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis pembelajaran yang diperparah adanya pandemi Covid-19. Krisis pembelajaran meningkatkan kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial ekonomi serta mengakibatkan hilangnya pembelajaran (learning loss).
”Arah kebijakan Kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi esensial, struktur kurikulum lebih fleksibel, dan memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik,” kata Iwan.
Seri webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar diharapkan dapat memberikan dukungan bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memperoleh pemahaman terkait Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Para guru dan tenaga kependidikan dapat saling belajar dan berbagi antarsesama guru dan pendidik untuk memberikan layanan pembelajaran optimal bagi peserta didik.
Direktur Guru Pendidikan Dasar Rachmadi Widdiharto menambahkan, seri webinar ini dapat menjadi wahana berbagi praktik baik bagi kepala sekolah dan guru-guru yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak.
Sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka bisa mendapat gambaran nyata penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah. Salah satunya, dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai media pembelajaran yang akan ”mendampingi” pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
Arah kebijakan Kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi esensial, struktur kurikulum lebih fleksibel, dan memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Setiap seri webinar akan membahas topik-topik terkait persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri. Berbagai pembahasan yang disiapkan, antara lain, Filosofi Kurikulum Merdeka, Struktur Kurikulum Merdeka, kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, capaian pembelajaran, asesmen, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, layanan helpdesk, dan komunikasi belajar yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
Pemetaan awal siswa
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, Zulfikri Anas mengatakan, Kurikulum Merdeka menyediakan layanan kepada setiap peserta didik agar sejak dini mengenali potensi-potensi uniknya. Jika para pendidik keliru memberikan layanan, anak-anak tidak akan menemukan fitrah uniknya dan para pendidiklah yang bertanggung jawab.
”Jadi, sebelum menyusun rencana pembelajaran, guru harus terlebih dahulu mengenali para siswa. Misalnya, dengan melakukan asesmen awal dan yang penting di bulan-bulan awal guru-guru mempunyai peta mengenai kemampuan awal anak sebelum memulai pembelajaran,” kata Zulfikri.
Tenaga Ahli Teknologi Kemendikbudristek Lasty Devira Kesdu menjelaskan, platform Merdeka Mengajar akan membantu guru dalam mendapat referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Platform ini menyediakan referensi untuk mengembangkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Sampai kini tersedia lebih dari 2.000 perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka dalam platform Merdeka Mengajar.
”Platform ini juga akan membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan pengembangan peserta didik,” kata Lasty.
Yudi Nugraha, guru Fisika SMAN 1 Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, menuturkan, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru dalam memilih format, pengalaman, materi esensial yang dibutuhkan, serta menentukan modul yang cocok untuk pembelajaran di lingkungan sekolah.
Para guru pun jadi sadar pentingnya untuk berkolaborasi meningkatkan pemahaman sesama guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan siswa.
Menurut Yudi, proses pembelajaran berdiferensiasi menantang guru. Di sekolah dilaksanakan dengan memulai pemetaan terhadap anak di awal dan itu tidak bermuatan mata pelajaran. Sebagai langkah awal, guru-guru membuat pemetaan yang sudah disusun oleh panitia (komite pembelajaran).
Selanjutnya, para guru mengelola pelaksanaan asesmen pada tahap awal pembelajaran. Satuan pendidikan juga melibatkan wali kelas dalam pelaksanaanya. Kemudian, hasil pemetaan yang terdiri dari gaya belajar dan profil siswa diserahkan kepada guru mata pelajaran guna mempersiapkan pembelajaran.
Secara terpisah, Ketua Panitia Kerja Kebijakan Kurikulum Merdeka Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri Faqih menjelaskan, Komisi X DPR akan mengawasi rencana pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Sebab, untuk perubahan kurikulum butuh evaluasi menyeluruh karena berdampak pada banyak pihak.
Para guru dihadapkan dengan situasi belum menguasai konsep Kurikulum 2013 secara utuh, kini muncul konsep baru dalam pembelajaran lewat Kurikulum Merdeka. ”Jangan sampai kurikulum berubah, tetapi mindset dan pola pengajaran tetap dengan pola lama,” ujarnya.
Menurut Fikri, Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Kurikulum Merdeka menggali masukan dari para pelaku pendidikan di lapangan hingga ahli pendidikan tentang uji coba Kurikulum Merdeka yang diluaskan dari sekolah penggerak ke sekolah lain secara mandiri. Salah satu isu utama yang perlu kejelasan yakni apakah kebijakan melaksanakan uji coba Kurikulum Prototipe yang kemudian jadi Kurikulum Merdeka serta secara opsional ini memiliki landasan hukum kuat.