logo Kompas.id
Artikel OpiniSepiring Nasi untuk Kota yang ...

Sepiring Nasi untuk Kota yang Selalu Lapar

Krisis iklim mengganggu produksi bahan pangan dunia. Kerawanan pangan dan kelaparan bukan lagi monopoli daerah terisolir, melainkan juga kota-kota dengan jutaan jiwa penduduknya.

Oleh
NELI TRIANA
· 5 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/ID3HImfPavDyrdwDUVK2JGRE5Y8=/1024x768/https%3A%2F%2Finr-production-content-bucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com%2FINR_PRODUCTION%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F03%2F11%2F79c7fb68-ac5e-4994-a72e-40bf3f2dce3f_jpg.jpg

Perut keroncongan? Tinggal duduk di meja makan rumah atau melipir ke tempat makan favorit terdekat. Menu lengkap menggugah selera terhidang, siap disantap. Soal makan, seakan relatif mudah dipenuhi setiap individu. Padahal, tidaklah demikian.

Isu ketersediaan pangan baru terasa jika memikirkan betul-betul dari mana dan bagaimana bahan-bahan dikumpulkan sebelum mudah diakses publik, lalu diramu di dapur rumah, warung, ataupun restoran. Persoalan besar kian mengemuka ketika menelisik bagaimana pemerintah pusat maupun daerah setiap hari harus menyuapi jutaan warganya yang selalu lapar.

Kota, dalam hal ini, selalu membutuhkan lebih banyak asupan bahan pangan mengingat di sinilah konsentrasi penduduk berada. Kota amat tergantung daerah lain penghasil pangan karena salah satu sifat kawasan urban memang bukan didominasi area pertanian ataupun peternakan. Kebutuhan pangan suatu kota pun amat beragam untuk memenuhi permintaan masyarakat yang juga beragam.

Mengambil Jakarta sebagai contoh, pada 2018 saja setiap hari lebih dari 10 juta warga Ibu Kota mengonsumsi daging sapi 197,3 ton, ayam 1.127 ton, beras 3.078 ton, sayur mayur 1.461 ton, dan cabai 120 ton. Selain itu, Jakarta meminta pasokan bawang merah 120 ton, bawang putih 90 ton, buah-buahan 1.034 ton, ikan 566 ton, dan telur 289 ton.

Dari mana asal semua bahan pangan tersebut?

Pekerja mendistribusikan beras di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020).
Kompas/Riza Fathoni

Pekerja mendistribusikan beras di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020).

Indonesia memiliki banyak wilayah sentra produksi bahan pangan. Namun, keseluruhan hasil produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor bahan pangan dari negara lain menjadi jawaban memenuhi permintaan.

Badan Pusat Statistik mencatat, salah satu impor bahan pangan terbesar periode Januari-November 2018 adalah biji gandum dan meslin yang mencapai 9,2 juta ton. Selanjutnya, ada impor gula 4,6 juta ton, garam 2,5 juta ton, kedelai 2,4 juta ton, dan beras 2,2 juta ton. Impor komoditas pangan tersebut sebagian besar terserap di daerah perkotaan, seperti di Jakarta.

Baca Juga: Berpacu Menyelamatkan Kota-kota Pesisir

Jargon globalisasi yang berdengung sejak puluhan tahun silam, yaitu menyatunya dunia berkat kemajuan teknologi di berbagai bidang, memang melenakan. Impor bahan pangan berlangsung bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Krisis iklim global yang datang kemudian membuyarkan kestabilan itu.

Ekonom agrikultur, Mark Smulders, kala masih menjadi Kepala Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste, pernah menyatakan, pemanasan global dan krisis iklim mengancam semua lumbung pangan di dunia. Kekeringan, banjir, dan naiknya suhu rata-rata Bumi mengganggu produksi pertanian dan peternakan.

Pipa digunakan untuk mengalirkan air ke sawah yang dilanda kekeringan di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019). Lebih dari 45 persen irigasi di Jabar rusak sehingga menyebabkan sawah di sejumlah kabupaten/kota mengalami kekeringan.
KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Pipa digunakan untuk mengalirkan air ke sawah yang dilanda kekeringan di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019). Lebih dari 45 persen irigasi di Jabar rusak sehingga menyebabkan sawah di sejumlah kabupaten/kota mengalami kekeringan.

Ironisnya, praktik alih fungsi lahan hijau alami secara besar-besaran untuk menjadi lahan pertanian ataupun peternakan selama bertahun-tahun itu pula yang menjadi salah satu pemicu krisis iklim.

”Di Pulau Jawa diprediksi terjadi penurunan produksi (bahan pangan termasuk beras) 5 persen pada 2025 dan sampai 10 persen pada 2050. Penurunan produksi ini bahkan bisa lebih dari prediksi tersebut. Untuk itu, perlu diantisipasi secara dini,” kata Mark kala itu.

Pada 4 Maret 2022, laporan terbaru FAO antara lain menyebutkan secara umum produksi bahan pangan biji-bijian (serealia), termasuk beras dan gandum, naik 0,7 persen sepanjang 2021. Pada saat bersamaan, tingkat konsumsi serealia dunia naik 1,5 persen. Meskipun masih sangat mencukupi kebutuhan dunia, pasokan serealia tersebut tergolong terendah dalam delapan tahun terakhir.

Perlu inisiatif dari pemerintah kota untuk berani memulai mewujudkan diversifikasi rantai pasokan bahan pokok ini. Sebab, kebutuhan pangan suatu kota dapat berbeda dengan kebijakan pangan nasional yang membawahi berbagai daerah.

Terimbas langsung krisis iklim atau tidak, beberapa tahun belakangan guncangan pasokan makanan meningkat di seluruh dunia, terutama ketika terjadi kehilangan produksi mendadak karena gagal panen atau distribusi pangan untuk satu lokasi justru bocor ke lokasi lain. Kejadian seperti langkanya minyak goreng dari kelapa sawit di Indonesia menjadi salah satu contoh terkini dari guncangan rantai pasok bahan pangan itu.

Warga membeli minyak goreng kemasan yang dijual Rp 14.000 per liter di Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat, Rabu (19/1/2022).
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga membeli minyak goreng kemasan yang dijual Rp 14.000 per liter di Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat, Rabu (19/1/2022).

Terkait guncangan pasokan makanan ini, peneliti Michael Gomez dan timnya seperti dikutip dari Nature menyebutkan, hal itu amat rentan terjadi di perkotaan. Mereka menjadikan beberapa kawasan metropolitan di Amerika Serikat sebagai subyek riset pada 2012-2015 kala kekeringan melanda. Dalam kurun yang sama, kekeringan juga terjadi di banyak negara lain di dunia. Menurut tim ini, guncangan pada rantai pasokan makanan di perkotaan seperti halnya di AS telah terjadi dan bakal semakin sering terjadi di masa yang akan datang.

Riset mereka menunjukkan, kota yang memiliki rantai pasokan bahan pangan beragam memiliki ketahanan pangan 15 persen lebih kuat dari kota-kota yang menggantungkan suplai dari sumber-sumber tertentu saja.

Baca Juga: Kota Sepeda Amsterdam Setelah 50 Tahun

Namun, menjadi makin berketahanan tidak selalu mudah. Gomez dkk menyatakan, kota membutuhkan pendekatan multifaset dan adaptif untuk mengelola risiko dari berbagai bentuk guncangan dan membangun ketahanan. Kota punya peran kunci dalam keberlanjutan global di era urbanisasi dan konektivitas yang meluas ini. Kota-kota hanya perlu aktif mengelola koneksi rantai pasokan bahan pangan dan bahan pokok lain yang dibutuhkan warganya untuk mengantisipasi krisis pangan di kawasannya.

Rantai pasokan makanan kota—seperti halnya rantai pasokan bahan penting lainnya—adalah hal kompleks yang mewakili aglomerasi banyak perusahaan independen dan operasi logistik yang menumbuhkan, memproduksi, mengirim, mendistribusikan, menyimpan, hingga menjual produk makanan secara eceran. Untuk menciptakan diversifikasi dari rantai pasok yang ada, dibutuhkan koordinasi dan regulasi yang mampu mengatur relasi bisnis antara multipihak.

PT Food Station Tjipinang berkunjung ke Sidrap, Sulawesi Selatan, Jumat (24/8/2018). Kunjungan dalam rangka mengamankan stok beras di Jakarta menghadapi kemarau panjang 2018.
FOOD STATION TJIPINANG

PT Food Station Tjipinang berkunjung ke Sidrap, Sulawesi Selatan, Jumat (24/8/2018). Kunjungan dalam rangka mengamankan stok beras di Jakarta menghadapi kemarau panjang 2018.

Pemerintah lokal dibantu pemerintah provinsi ataupun negara dapat mengumpulkan data keragaman pemasok bahan pokok kepada kawasan mereka. Selanjutnya, menetapkan target kebijakan demi mencapai keragaman rantai pasokan minimum yang berarti juga keragaman bahan pokok beserta alternatifnya. Baru kemudian membuat peraturan insentif untuk mencapai target tersebut.

Yang diberi garis tebal Gomez dkk adalah perlunya inisiatif pemerintah kota untuk berani memulai mewujudkan diversifikasi rantai pasokan bahan pokok ini. Sebab, kebutuhan pangan suatu kota dapat berbeda dengan kebijakan pangan nasional yang membawahkan berbagai daerah.

Baca Juga: Jurnalisme Urban untuk 7,9 Miliar Penduduk Bumi

Untuk itu, data statistik yang tepat dapat ditindaklanjuti membentuk dasar keamanan rantai pasok pangan urban yang dirancang secara ilmiah. Sistem manajemen risiko diterapkan layaknya yang biasa digunakan perusahaan asuransi, insinyur, manajer darurat, dan pembuat kebijakan selama ini.

Diversifikasi rantai pasok juga berarti memperluas kerja sama dengan berbagai daerah lain. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan menjadi kota inklusif berketahanan, kerja sama dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhnya lebih banyak produsen bahan pangan ramah lingkungan. Pengusaha mikro hingga sekelas industri besar sama-sama dapat digandeng dan menghindari monopoli pihak tertentu atas setiap produk bahan pangan.

Warteg Nasi 24 Ibu HJ Hijah, Tentara Pelajar, Jakarta, berdiri sejak 1980 masih bertahan hingga sekarang. Pelanggan adalah kunci warteg ini masih bertahan meski harga kebutuhan pokok di pasar naik.
KOMPAS/AGUIDO ADRI

Warteg Nasi 24 Ibu HJ Hijah, Tentara Pelajar, Jakarta, berdiri sejak 1980 masih bertahan hingga sekarang. Pelanggan adalah kunci warteg ini masih bertahan meski harga kebutuhan pokok di pasar naik.

Jika kestabilan pasokan dari berbagai produsen terjaga, pebisnis mulai dari pedagang grosir, distributor, sampai individu pemilik warung makan hingga restoran, menurut Gomez dkk, pasti sukarela mau berkontribusi pada kebijakan pangan yang tangguh. Dengan semakin banyak alternatif bahan pangan dengan harga yang masuk akal, usaha apa pun lebih berpeluang bertahan dan semakin maju.

Jakarta dengan setengah juta lebih warga miskin, misalnya, tergolong cukup progresif. Ada kartu bantuan pangan murah yang dirintis sejak 2016 diiringi penguatan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan yang salah satu tugasnya menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok dengan harga terjangkau. Namun, keberadaan BUMD pangan itu baru memenuhi 40-60 persen permintaan yang ada.

Merujuk saran Gomez dkk, kota-kota di Indonesia perlu segera berinisiatif menentukan peta jalan ketahanan pangan bagi daerahnya. Perlu lebih banyak menjalin kerja sama dan memulai ekosistem antarkawasan pemasok-penyerap yang berkelanjutan.

Yang tidak diperlukan adalah publik yang terombang-ambing berkali-kali karena kenaikan harga dan kelangkaan berbagai bahan pokok. Tak perlu pula terus-menerus menguji kesabaran warga yang setiap hari butuh makanan berkualitas dan tetap terjangkau untuk dihidangkan di meja makan atau rumah makan.

Baca Juga: Catatan Urban

Editor:
GESIT ARIYANTO
Bagikan