Rencana reklamasi selalu dikaitkan dengan kepentingan publik. Namun, polemik terkait reklamasi selalu mengemuka, termasuk di kawasan pantai DKI Jakarta.
Penambangan pasir laut di Kepulauan Sangkarang, Makassar, Sulawesi Selatan, dikeluhkan warga. Pengambilan pasir untuk reklamasi Makassar New Port tersebut dinilai mengancam kehidupan nelayan setempat.
DPRD DKI harus berani mendesak Gubernur DKI Jakarta membatalkan Kepgub 237 tahun 2020 tentang Perluasan Wilayah Ancol. Kepgub itu dinilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan aturan tata ruang.
Bagi Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke, apa pun kepentingannya, bahkan dengan alasan kepentingan publik, reklamasi tetaplah reklamasi yang merampas ruang penghidupan nelayan.
Hak warga akan ruang publik dan keberpihakan Pemprov DKI Jakarta akan kawasan pesisir Ibu Kota untuk masyarakat luas dipertanyakan oleh pengamat perkotaan dan anggota DPRD DKI Jakarta.
Jaya Ancol memastikan proyek itu tidak terkait dengan rencana reklamasi di sana. Bahkan, perjanjian kerja sama sudah diakhiri sejak 2019, sedangkan izin reklamasi baru terbit tahun ini.
Jika kadar pencemar tinggi, bukan tidak mungkin lumpur untuk reklamasi Ancol yang berasal dari pengerukan sungai dan waduk malah menambah beban pencemaran di Teluk Jakarta.
Di Belanda, penguasaan teknik pengelolaan air termasuk dengan reklamasi telah menyelamatkan mereka. Keahlian itu lantas menjadi bantuan teknis di seluruh dunia sekaligus berubah jadi komoditas laris di abad ini.
Perluasan kawasan Ancol adalah untuk kepentingan rekreasi. Namun, pengamat tata kota menilai perluasan menyalahi perda RDTR sehingga seharusnya perluasan itu batal.