Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
putusan pn jakarta pusat
Bagikan
Analisis
Bersama Jaga Marwah Pengadilan
Menghentikan politisasi atas pengadilan adalah tugas pertama negara saat ini dalam rangka memulihkan marwah pengadilan. Dan, pengadilan, terutama hakim, adalah yang paling bertanggung jawab atas marwah kelembagaannya.
Opini
·
Analisis
Monolog Muram Wong Cilik
Kaum wong cilik kecewa berat jika upaya penundaan pemilu sunguh-sungguh nyata. Kecerdasan batin dan pikiran mereka atas keharusan para penyelenggara negara untuk taat konstitusi terasa diempaskan dan dicampakkan.
Opini
·
Analisis
Profesionalisme Hakim Penunda Pemilu
Dalam prinsip konstitusionalisme modern, hakim merupakan aktor yang memiliki peran terhadap fungsi pelayanan umum kepada masyarakat. Independensi yang diperoleh para hakim juga perlu dipertanggungjawabkan ke publik.
Opini
·
Putusan Penundaan Pemilu, Kemandirian dan Kesesatan Hakim
Sekalipun kemandirian atau kebebasan hakim dilindungi UU, tampaknya hakim tak bisa benar-benar bebas dan mandiri dalam membuat putusan. Kalau kita tetap ingin hakim yang mandiri dalam membuat putusan, hakim harus bebas.
Opini
·
Menelisik Operasi Politik di Balik Wacana Penundaan Pemilu
Putusan PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 diduga tak muncul begitu saja. Sejumlah pihak mengendus ada indikasi operasi politik di baliknya.
Politik & Hukum
·
Iklan
Putusan Peradilan Jangan Abaikan Konstitusi
Lembaga peradilan harus tetap mengacu pada konstitusi dalam membuat setiap putusan. Dalam konteks pemilu, konstitusi tegas mengatur bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun.
Politik & Hukum
·
Jaga Stabilitas Politik, KPU dan Parpol Tetap Bekerja Siapkan Pemilu 2024
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur tak mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Baik KPU maupun parpol tetap bekerja mempersiapkan Pemilu 2024.
Politik & Hukum
·
Pemerintah Minta KPU Tetap Laksanakan Pemilu Sesuai Jadwal 14 Februari 2024
Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 mengundang reaksi. Pemerintah meminta KPU tetap menjalankan tahapan pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.
Politik & Hukum
·
Perintahkan Penundaan Pemilu, Putusan PN Jakpus Melampaui Kewenangannya
Komisi Pemilihan Umum akan mengajukan banding atas putusan gugatan perdata PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan.
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·