Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
penangkapan terukur
Bagikan
Menteri Kelautan dan Perikanan: Kuota Tangkapan demi Keberlanjutan
Kebijakan penangkapan terukur mulai 1 Januari 2024 diyakini dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.
Nusantara
·
Kuota Ikan Bisa Picu Perburuan Rente
Penangkapan ikan terukur yang membuka kuota bagi pemodal dalam negeri dan asing masih terus menuai sorotan publik. Indonesia tengah menghadapi tantangan penangkapan ikan berlebih.
Ekonomi
·
Budidaya Tuna Jadi Strategi Indonesia Mengamankan Sumber Daya Perikanan
Indonesia berencana mengembangkan budidaya tuna untuk menjaga populasi tuna dan memberikan nilai tambah perikanan. Pembudidayaan tuna menjadi strategi menjaga posisi Indonesia sebagai produsen perikanan dunia.
Nusantara
·
Pentingnya Mengawal Penangkapan Terukur di Laut Arafura
Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota belum dilaksanakan. Menurut rencana akan diuji coba di Laut Arafura.
Nusantara
·
Penangkapan Ikan secara Ilegal Berpotensi Terjadi Saat Kebijakan Penangkapan Terukur Diterapkan
Komitmen pemerintah melakukan pengawasan terhadap korporasi yang memegang kontrak penangkapan terukur diragukan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, sektor perikanan sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme.
Nusantara
·
Iklan
Penangkapan Terukur Berpotensi Memicu Konflik di Tengah Laut
Kebijakan penangkapan terukur berpotensi menimbulkan konflik di tengah laut antara korporasi pemegang kontrak dan nelayan lokal.
Nusantara
·
Nelayan Maluku Keberatan, Penangkapan Terukur Dinilai Melanggengkan Monopoli Pemilik Modal
Kebijakan penangkapan terukur dinilai hanya kamuflase untuk melanggengkan monopoli korporasi besar dalam bisnis perikanan tangkap.
Nusantara
·
Akses Khusus bagi Pemodal Dipertanyakan
Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan tidak mengulang kegagalan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya ikan dengan membuka akses khusus bagi pemodal di zona tertentu.
Ekonomi
·
Kesiapan Pungutan Pascaproduksi Disorot
Penarikan pungutan hasil perikanan pascaproduksi perlu memastikan kesiapan sarana prasarana pelabuhan perikanan, sumber daya manusia, serta mekanisme pendataan.
Ekonomi
·
Lumbung Ikan Nasional, Maluku Kena ”Prank”
Janji berulang pemerintah pusat untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional belum diwujudkan. Pemerintah pusat terkesan gamang menangani sumber daya perikanan di daerah penghasil ikan itu.
Ekonomi
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·