Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
MRP
Bagikan
Imbas Pemekaran di Bumi Papua, Jumlah Anggota DPR dan DPD Bertambah
Penambahan alokasi kursi DPR sebagai imbas pembentukan empat provinsi baru di Papua dan Papua Barat diyakini akan lebih memperkuat representasi politik masyarakat Papua di parlemen.
Politik & Hukum
·
MK Menyatakan Keberadaan Badan Khusus untuk Papua Konstitusional
MK menolak seluruh permohonan Majelis Rakyat Papua. Dalam permohonannya, MRP keberatan dengan sejumlah norma dalam UU No 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua.
Politik & Hukum
·
Jakarta Dinilai Telah Meninggalkan Papua
Pemerintah dan DPR dinilai terburu-buru membentuk tiga provinsi baru di Papua tanpa mendengarkan aspirasi rakyat.
Politik & Hukum
·
Pembahasan Pemekaran Papua Tidak Boleh Terburu-buru
Pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM tiga rancangan undang-undang terkait pemekaran provinsi di Papua hanya berlangsung sekitar empat setengah jam. Pembahasan pemekaran ini diharapkan tidak terburu-buru.
Politik & Hukum
·
Ini Kata Mereka soal Pemekaran Daerah Otonom Baru di Papua
Pembentukan daerah otonom baru Papua mendapat kritik dari sejumlah elemen masyarakat sipil. Apa pendapat mereka soal proses pembentukan DOB Papua?
Politik & Hukum
·
Iklan
Tuai Protes Pertemuan Presiden dengan MRP Pendukung Pemekaran Papua
Perwakilan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat temui Presiden.Jumat ini, wakil MRP dan MRP Barat nyatakan dukungannya terhadap pemekaran. Sebaliknya, perwakilan sebelumnya menolak dan menunggu MK.
Politik & Hukum
·
MRP Minta Pemerintah dan DPR Tak Tergesa Bahas Pemekaran Papua
Pembentuk undang-undang perlu mempertajam naskah akademis RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Hal itu penting untuk mencegah munculnya konflik baru akibat kebijakan pemekaran di Papua.
Politik & Hukum
·
Dukungan dan Penolakan Pemekaran Papua Menguat
Pihak yang mendukung dan pihak yang menolak adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua sama-sama melontarkan pandangannya. Diperlukan komunikasi di tingkat lokal untuk mencari solusi atas perbedaan sikap ini.
Politik & Hukum
·
Majelis Rakyat Papua Minta DPR Tangguhkan Rencana Pemekaran Wilayah
Majelis Rakyat Papua meminta DPR menangguhkan rencana pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah di Papua.
Video Berita
·
Pemerintah Klaim Kantongi Dukungan Pemekaran Papua
Kementerian Dalam Negeri telah menerima surat dukungan dari para bupati/wali kota di Papua dan Papua Barat terkait usul pembentukan tiga provinsi baru di wilayah tersebut.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·