Kawasan Asia telah meyumbang lebih dari 50 persen emisi karbon dioksida global. Namun, korupsi yang meluas menghalangi negara-negara Asia untuk secara efektif mengurangi emisi karbon dioksidanya.

Hasil penelitian skala nasional terbaru menunjukkan, perubahan iklim membuat lahan pertanian tidak dapat ditanami kopi dan padi. Nilai ekonomi komoditas ini juga akan hilang hingga mencapai lebih dari Rp 42 triliun.

Meskipun ada peningkatan dalam target pengurangan emisi, ”enhanced” NDC Indonesia dinilai masih jauh dari harapan publik untuk melindungi masa depan Indonesia dari dampak buruk krisis iklim.

Pajak karbon sebagai instrumen untuk pengendalian perubahan iklim merupakan salah satu gebrakan fiskal. Namun, penerimaan dari pajak karbon ini harus dipastikan digunakan untuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Negara G20 sangat menghargai inisiatif presidensi Indonesia yang memperkenalkan kemitraan berbasis aksi kelautan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Inisiatif ini akan terus diusung oleh Indonesia.

Analisis Bappenas, penerapan ekonomi hijau berkontribusi memperbaiki pilar ekonomi dan sosial, tetapi kurang dalam pilar lingkungan. Penerapan ekonomi hijau perlu didukung dengan kebijakan lingkungan yang lebih ambisius.

Potensi ekosistem laut dan pesisir karbon biru di Indonesia sangat besar dan strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Ekosistem karbon biru didorong agar mendapatkan prioritas.

Menambah investasi bahan bakar fosil bukanlah solusi mengatasi krisis energi. Krisis energi saat ini justru bisa dijadikan momentum mempercepat transformasi energi, termasuk transfer teknologi.