Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
KTP
Bagikan
Jakarta Menonaktifkan KTP Warga Tak Sesuai Domisili
Jakarta akan menonaktifkan KTP warganya yang tinggal tak sesuai domisili dengan beberapa pengecualian.
Metropolitan
·
Hati-hati Menutup BUMN
Janganlah karena salah urus oleh manajemen perusahaan, industri yang dibangun dengan susah payah disuntik mati.
Opini
·
Kasus Dugaan Pungli KTP di Lampung Utara Dilimpahkan ke Inspektorat
Para pelaku melakukan pungli itu dengan cara meminta uang berkisar Rp 10.000 –Rp 30.000 kepada warga yang ingin mencetak KTP. Padahal seharusnya gratis dan dilakukan di Mall Pelayanan Publik.
Nusantara
·
Maret 2024, Penonaktifan 194.777 KTP DKI Jakarta Dimulai
Disdukcapil DKI Jakarta tengah menyosialisasikan dan mendata ulang NIK yang masuk daftar 194.777 NIK yang diusulkan dinonaktifkan. Penonaktifan akan dilakukan Maret 2024.
Metropolitan
·
Ombudsman Bali Temukan Malaadministrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan WNA
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menemukan terjadinya penyimpangan prosedur dan maladministrasi dalam pelayanan dokumen kependudukan terkait kepemilikan dokumen kependudukan oleh warga negara asing.
Nusantara
·
Iklan
Pemerintah Targetkan KTP Digital, Bagaimana Keamanan Datanya?
Kementerian Dalam Negeri menargetkan 25 persen dari total populasi Indonesia atau sekitar 50 juta penduduk memiliki identitas kependudukan digital (IKD) di HP-nya tahun ini.
Video
·
Belum Sempat Nikmati Hasil Korupsi, Terdakwa Kasus Korupsi KTP Elektronik Dituntut 5 Tahun Penjara
Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik 2011-2012 yang rugikan negara Rp 2,3 triliun Husni Fahmi dan Isnu Edhy Wijaya dituntut pidana selama lima tahun. Keduanya akan susul delapan terpidana sebelumnya.
Politik & Hukum
·
Impunitas Parpol dan Pencatutan Data Warga yang Berulang
Setidaknya 1.290 warga melapor ke Bawaslu bahwa data pribadinya dicatut sebagai anggota parpol yang terekam di Sistem Informasi Parpol. Pencatutan itu merugikan warga, tetapi belum ada regulasi yang mengatur sanksinya.
Politik & Hukum
·
Perubahan Masa Berlaku Paspor Dinilai Tak Berdampak Signifikan bagi Masyarakat
Masa berlaku paspor selama 10 tahun ataupun lima tahun dinilai sama saja karena masyarakat harus mengurus perpanjangan yang memakan waktu dan biaya.
Politik & Hukum
·
Transwomen Show Potential and Creativity
To realize her aspiration, she recalled, she had gone through tough and traumatizing times, especially as she was transitioning socially as a transwoman.
English
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·