Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK? Apakah menganggapnya insubordinasi atau tidak? Keputusan pimpinan KPK jelas mencerminkan sikap tak peduli atas oposisi publik.

Memuat data...

Publik terus mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD segera mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin. Desakan ini semata menjaga marwah DPR.

Memuat data...

Desakan pembatalan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kian menguat. Krisis integritas dan demoralisasi KPK serta kemunduran pemberantasan korupsi jadi pertimbangan.

Memuat data...

Sejarah dapat kehilangan kebijakan ketika penguasa sengaja atau lalai membuat kekeliruan atau kesesatan (”fallacies”) dalam periwayatan sejarah.

Memuat data...

Rentetan pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana oleh internal KPK telah mencederai lembaga antirasuah itu. KPK perlu menguji kembali integritas seluruh insan KPK.

Memuat data...

Ramadhan pada era sebelum pandemi selalu kita jalani dengan semarak. Tahun ini, meski tampak ada pelandaian kasus positif, kita diingatkan agar jangan lengah. Pemerintah pun mengeluarkan larangan mudik.

Memuat data...

Di tengah wabah seluruh warga, baik yang berpuasa Ramadhan maupun tidak puasa karena alasan tertentu, wajib menjaga jiwa dan kehidupan (hifz al-nafs). Caranya dengan menjalankan protokol kesehatan.

Memuat data...

Masih meruyaknya kelompok dan sel terorisme boleh jadi agak mengherankan. Alasannya sederhana: banyak perkembangan tidak lagi terlalu kondusif sebagai sumber ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.

Memuat data...

The decline of Indonesian democracy, they say, is due to the decreasing freedom of aspirations, along with the rise of despotic and transactional oligarchies.

Memuat data...

Bagian penting keadaban publik adalah keadaban politik, yaitu cara berperilaku dan bertindak sesuai norma politik seperti digariskan sistem politik, regulasi politik, konvensi politik, dan political correctness.

Halaman 1