Musim Tebar Janji Populis Capres

Janji politik serba populis dimunculkan oleh sejumlah bakal calon presiden untuk menarik perhatian publik. Seberapa realistik janji-janji tersebut?

Tahapan kampanye pemilihan presiden belum dimulai, tetapi bakal calon presiden dan kandidat calon wakil presiden sudah meramaikan diskursus publik dengan sederetan janji politik. Hampir semua janji cenderung populis, menarik perhatian publik, dan tentu pada akhrinya bertujuan menggaet simpati pemilih.

Di tengah tarik menarik menggaet bakal calon wakil presiden, sejumlah bakal calon presiden dan kandidat wakil presiden sudah berupaya menarik perhatian publik dengan melontarkan sejumlah janji politiknya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Menariknya, janji politik yang dilontarkan cenderung ditangkap kritis oleh publik. Setidaknya wacana yang ramai di sosial media menguatkan hal tersebut.

Salah satunya dilontarkan oleh bakal calon presiden Prabowo Subianto. Dalam satu kesempatan berpidato di hadapan kader-kader Partai Bulan Bintang (PBB), salah satu partai politik yang menyatakan dukungannya kepada Prabowo.

Di acara PBB yang bertajuk Konsolidasi Zona III di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Minggu (10/9/2023), tersebut, Prabowo menyampaikan pidatonya. Menteri Pertahanan ini menyatakan akan meneruskan program-program populis yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi.

Dalam sambutannya, Prabowo Subianto mencanangkan Program Best Results Fast 2024-2029 sebagai bagian dari kampanyenya melaju dalam kontestasi pemilihan presiden tahun depan. Salah satu kebijakan tersebut nantinya akan berfokus pada pemberian bantuan dan perbaikan gizi untuk ibu hamil.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Sebuah spanduk bertuliskan Prabowo terpasang di lapangan sepak bola Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (12/8/2023). Partai Gerindra kembali menggelar konsolidasi akbar kader di Jakarta Selatan untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Konsolidasi kader partai terus digiatkan karena durasi kampanye Pemilu 2024 yang singkat.

Prabowo menyebutkan dalam program tersebut, dirinya akan memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil.

Gagasan memberi makan gratis pun viral di media sosial, bahkan ada yang berupaya mengalkulasi kebutuhan dana untuk menanggung biaya makan gratis tersebut. Komentar pun berhamburan yang menyebut dana untuk program tersebut akan menguras anggaran negara.

Tim Prabowo pun juga menyebutkan dibutuhkan sekitar Rp 400 triliun untuk merealisasikan program pemberitan makan gratis untuk pelajar dan ibu hamil tersebut.

Salah seorang warganet pemilik akun @narkosun sampai membuat simulasi untuk mengalkulasi gagasan memberi makan gratis tersebut.

Ia menulis, jika biaya sekali makan itu Rp 50.000 dengan asumsi angka ini sudah mencakup kebutuhan gizi dan nutrisi yang ideal, maka jika dikalikan jumlah 44 juta pelajar, maka dalam sekali makan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,2 triliun. ”Jika 3x makan, Rp 6,6 triliun, sebulan Rp 198 triliun, setahun Rp 2.376 triliun. APBN 2023 Rp 2.061 triliun akan habis hanya dalam waktu 1,5 tahun saja,” ciut pemilik akun ini.

Baca juga: Jokowi di Antara Ganjar dan Prabowo

Gratis

Diksi gratis memang memicu perhatian publik sekaligus polemik. Selain Prabowo, sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang jauh-jauh hari menyatakan tegak lurus pada arah politik Jokowi ini juga menggaungkan isu BPJS Kesehatan gratis dan kuliah gratis. Program-program populis seperti ini menjadi hal biasa di tengah partai politik tengah merebut perhatian dan simpati pemilih.

Ketua DPP PSI Sigit Widodo menyebutkan, di tengah upaya partai politik merebut efek ekor jas, maka bagi partai politik yang tidak memiliki kader menjadi capres dan cawapres, partai politik tersebut akan fokus pada programnya. Untuk itu, PSI tidak terlalu mempertimbangkan efek ekor jas dalam pemenangan pileg.

”Strategi kami turun langsung ke masyarakat sambil memperkenalkan program-program utama PSI, seperti BPJS gratis, kuliah gratis, dan mengegolkan Undang-Undang Perampasan Aset,” tutur Sigit, seperti diikuti dari pemberitaan Kompas, Minggu (3/9/2023).

Diksi gratis juga dimainkan oleh bakal calon wakil presiden pendamping dari bakal calon presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Janji yang mencuat ke publik adalah terkait program BBM gratis. Dalam sebuah pemberitaan disebutkan, gagasan ini bukan berarti menggratiskan semuanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, janji ini lebih mengarah pada biaya BBM yang serendah mungkin. Hal ini terutama diperuntukkan pada pemilik sepeda motor. Jika Muhaimin terpilih menjadi wapres, BBM akan disubsidi dengan harga serendah mungkin.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berfoto bersama dengan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar seusai memberikan pidato Deklarasi Capres dan Cawapres 2024 oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jatim, Sabtu (2/9/2023). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima tawaran Partai Nasdem untuk memasangkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum PKB. Deklarasi dihadiri oleh ratusan pendukung dari sejumlah daerah.

PKB juga menjanjikan memberikan bantuan kepada ibu-ibu hamil untuk mencegah anak-anak Indonesia terkena stunting dengan memberikan tunjangan Rp 6 juta untuk setiap ibu hamil di Indonesia. Selain itu, Muhaimin juga mencanangkan program peningkatan dana desa sebesar Rp 5 miliar per desa.

Isu populis lainnya juga dimainkan oleh bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan mengusung kenaikan gaji guru hingga Rp 30 juta. Hal ini disampaikan Ganjar dalam sebuah tayangan podcast di Youtube. Jika mengacu janji menaikkan gaji guru ini, kira-kira membutuhkan anggaran hingga Rp 120 triliun lebih untuk mewujudkan janji Ganjar ini.

Pada akhirnya, program populis memang lebih menarik dan dekat dengan keseharian masyarakat. Tak berbeda jauh, di kontestasi pemilihan presiden sebelumnya, Presiden Jokowi juga menggaungkan program-program populisnya.

Program itu di antaranya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan program populis lainnya. Hal ini menegaskan, isu populis tidak akan sepi dari perdebatan politik sebagai bagian dari perang gagasan dalam kontestasi pemilihan presiden nanti.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Pemilih Parpol Pasif Kampanyekan Capres

Ekonomi

Program-program populis ini sebenarnya juga tidak lepas dari harapan publik soal masalah apa yang saat ini semestinya menjadi prioritas untuk diselesaikan. Hasil survei Litbang Kompas periode Agustus lalu menyebutkan, masalah ekonomi dipilih oleh lebih banyak responden sebagai hal yang mendesak untuk diselesaikan. Hal ini disampaikan oleh hampir sepertiga responden.

Masalah ekonomi tidak saja terkait kebijakan pemerintah secara makro, tetapi juga terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang dirasakan responden, mulai dari bahan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, serta tak terkecuali pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Namun, secara umum, ekonomi masih menjadi isu yang banyak disebutkan sebagai pekerjaan rumah dari calon pemimpin ke depan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Ganjar Pranowo saat pamitan sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan menyalami jajaran pegawai pemerintah provinsi di halaman kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/9/2023). Pada 5 September 2023, Gubernur Jawa Tengah resmi melepas masa jabatan yang telah diembannya selama sepuluh tahun. Pada acara perpisahan tersebut, massa dari sejumlah daerah hadir turut memeriahkan dengan makan bersama dan menyaksikan pentas budaya serta panggung musik.

Maka, menjadi wajar jika kemudian isu-isu populis, yang sebagian besar dekat dengan kebutuhan riil masyarakat, akan lebih mudah menarik perhatian publik. Namun, yang lebih penting dan utama dari itu adalah apakah janji dan program tersebut realistis? Atau setidaknya yang lebih ditunggu lagi adalah apakah janji dan program itu nantinya benar-benar diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat.

Tentu, musim tebar janji populis ini wajar di tengah perhatian publik apda perhelatan pemilihan presiden. Pada akhirnya publik harus menunggu di masa kampanye resmi nanti, apakah program-program tersebut benar-benar masuk menjadi agenda resmi dalam visi dan misi pasangan capres dan cawapres yang sudah ditetapkan KPU. Bagaimanapun agenda resmi itulah yang nanti menjadi akad politik dari para kandidat kepada publik.

(LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Survei ”Kompas”: Dukungan Pemilih dan Partai Tidak Selalu Sejalan