Rentan Dikorupsi, Investasi Sektor Pengairan Perlu Dievaluasi

Investasi pengairan perlu dievaluasi karena rentan dikorupsi dan meminggirkan warga setempat dari pengambilan kebijakan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah bersiap memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat sipil mendesak agar peningkatan investasi di bidang pengairan dievaluasi kembali, baik oleh investor maupun pemerintah. Sebab, pembangunan di ranah tersebut tak hanya rentan dikorupsi, tetapi juga meminggirkan warga setempat dari proses pengambilan kebijakan yang terkait.

Investasi di bidang pengairan nasional meningkat seiring dengan adanya kesepakatan kerja sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan K-Water, perusahaan air minum asal Korea Selatan.

Kesepakatan investasi senilai Rp 2,4 triliun itu dicapai dalam rangkaian acara Forum Air Sedunia (World Water Forum) yang tengah diselenggarakan di Bali pada 18–25 Mei 2024. Menurut rencana, investasi bakal digunakan untuk mendanai pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Baca juga: Korupsi Hambat Pertumbuhan Investasi

Terkait dengan peningkatan investasi tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar para investor mengevaluasinya kembali. Sebab, investasi besar di ranah pengairan rentan dikorupsi.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Peneliti Indonesia Corruption Watch Seira Tamara (dua dari kiri) menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024" di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

”Penting untuk diingat, pada tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangani kasus suap pembangunan SPAM di Kementerian PUPR yang melibatkan mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil. Selain Rizal, ada 8 orang dari unsur pemerintah dan swasta yang turut ditetapkan sebagai tersangka,” kata peneliti ICW, Seira Tamara, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/5/2024).

ICW mencatat bahwa sepanjang periode 2016–2023 terdapat 128 kasus korupsi yang terkait dengan proyek di sektor pengairan. Proyek tersebut, di antaranya, peningkatan jaringan irigasi, pembangunan saluran air bersih, dan instalasi jaringan pipa perusahaan daerah air minum (PDAM).

Baca juga: KPK Selidiki Belasan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, hingga penggelapan. Dari total kasus tersebut, kerugian negara mencapai Rp 455 miliar.

”Alih-alih menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor perairan, Indonesia sebagai tuan rumah Forum Air Sedunia justru menunjukkan kepada negara-negara peserta bahwa pengelolaan sektor air masih sarat praktik korupsi,” kata Seira.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Komisi Pemberantasan Korupsi Menyita uang sejumlah Rp 3,36 miliar, 23.100 dollar Singapura, dan 3.200 dollar AS dari kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di berapa wilayah. Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (29/12/2018).

Rentan dikorupsi

Tak hanya rentan dikorupsi, tambahnya, investasi besar di sektor pengairan juga belum mampu memenuhi kebutuhan warga. Di banyak daerah, warga masih harus membeli air bersih dengan harga mahal. Lebih dari itu, warga juga tak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan terkait sektor air.

Contohnya, agenda Forum Air untuk Rakyat (People’s Water Forum/PWF) yang semestinya digelar di Bali pada akhir pekan lalu bersamaan dengan rangkaian acara World Water Forum batal dilaksanakan. Para aktivis yang menginisiasi forum tersebut mendapatkan ancaman dan kekerasan, baik dari aparat negara maupun sesama warga.

Baca juga: Intimidasi Berlanjut, Akses ke Lokasi Forum Air untuk Rakyat Dihalangi

Adapun PWF merupakan wadah bagi masyarakat sipil untuk mengkritik penyelenggaraan Forum Air Sedunia oleh pemerintah yang dinilai hanya didasarkan pada kepentingan modal tanpa melibatkan warga.

PANITIA PWF

Dokumentasi Panitia Penyelenggara Forum Air untuk Rakyat (PWF) menampilkan adanya tekanan terhadap penyelenggara dan peserta PWF.

”Represivitas yang menyasar kelompok masyarakat sipil—khususnya pejuang lingkungan dan pejuang hak atas air—merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah dan aktor berpengaruh nonnegara lainnya untuk menutup ruang partisipasi publik. Hal ini tentu dapat mempengaruhi terhadap upaya warga dalam mengawasi proyek pembangunan pemerintah yang cenderung korup, serta menciptakan suasana ketakutan,” ujar Seira.

Catatan Kompas, intimidasi tak hanya terjadi pada 20 Mei 2024, tetapi juga masih berlanjut hingga Rabu (22/5/2024). Hotel tempat penyelenggaraan PWF dijaga sekelompok orang yang memasang palang yang menghambat akses ke tempat tersebut. Sejumlah panitia yang telanjur berada di dalam pun tak bisa keluar (Kompas, 22/5/2024).

Baca juga: Krisis Demokrasi Perparah Krisis Air

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima pengaduan mengenai intimidasi tersebut. Komnas HAM juga menerima informasi adanya permintaan agar acara PWF dibubarkan.

Represivitas yang menyasar kelompok masyarakat sipil—khususnya pejuang lingkungan dan pejuang hak atas air—merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah dan aktor berpengaruh nonnegara lainnya untuk menutup ruang partisipasi publik.

KOMNAS HAM

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro pada pertemuan media di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Untuk menindaklanjutinya, Komnas HAM pun berkoordinasi dengan Polda Bali dan Markas Besar Polri, serta mengirimkan surat untuk meminta jaminan keamanan bagi penyelenggaraan PWF.

Baca juga: Polda Bali Didesak Usut Tuntas Kasus Intimidasi di Forum Air untuk Rakyat

Komnas HAM juga meminta kepolisian untuk memproses hukum pelaku kekerasan serta mendalami dugaan keterlibatan aparat hukum dalam rangkaian peristiwa tersebut.

”Forum Air untuk Rakyat di Bali sebagai inisiatif masyarakat sipil merupakan bentuk hak berkumpul secara damai, hak berekspresi dan berpendapat, dan bentuk partisipasi publik, yang diakui dan dilindungi konstitusi ataupun konvensi internasional,” kata Atnike.