Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Syamsuddin Haris, menilai, tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK bermasalah. Karena itu, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemberhentian pegawai.

Insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402 merupakan sinyal akan pentingnya evaluasi dan perbaikan menyeluruh sektor pertahanan. Modernisasi alat utama sistem pertahanan harus menjadi prioritas pemerintah.

Ditunda-tundanya pengumuman status tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan oleh KPK dinilai sebagian pihak melanggar asas akuntabilitas dan transparansi, seperti diperintahkan UU KPK.

Rentetan pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana oleh internal KPK telah mencederai lembaga antirasuah itu. KPK perlu menguji kembali integritas seluruh insan KPK.

Penggeledahan terkait penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Ditjen Pajak nihil. Dewas mendorong pimpinan KPK mengusut sumber kebocoran informasi itu.

Tim penyidik KPK, akhir pekan lalu, menggeledah lokasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Namun, truk penyimpan dokumen bukti dugaan suap pajak telah dipindahkan.

Meski pembentukan satgas penanganan hak tagih dana BLBI dikritik, pemerintah tetap dengan rencana semula, menagih obligor. Ini dilakukan setelah MA menyatakan bahwa kasus tersebut bukan ranah pidana

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bertugas menagih dan memburu aset-aset terkait BLBI dengan nilai total Rp 108 triliun. Namun, upaya itu akan penuh liku.

Meski telah melalui kajian mendalam dan panjang, penghentian penyidikan KPK dalam kasus BLBI mendapat kritik tajam. Hal tersebut dinilai dapat berdampak pada citra buruk lembaga antikorupsi itu.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, Samin Tan yang ditangkap masuk daftar pencarian orang sejak April 2020. Penangkapannya bisa buka kasus korupsi tambang batubara, dan memotivasi penangkapan buron KPK lainnya.