Di penghujung 2020, KPK kembali ”bertaring”, memunculkan asa, pemberantasan korupsi oleh KPK akan kembali menggeliat. Kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK diharapkan tetap intens di tengah masih masifnya korupsi.

Tidak adanya aturan yang jelas dan perlindungan bagi mereka yang jadi ”justice collaborator” dinilai menjadi penyebabnya. Padahal, ”justice collaborator” dapat membantu menguak tuntas suatu tindak pidana.

Peneliti ICW, Egi Primayogha, dalam konferensi pers, Minggu, mengatakan, dari hasil kajian laporan dana kampanye di 30 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 12 kabupaten, dan 9 kota, paslon terlihat masih menganggap remeh.

Di masa pandemi Covid-19, penyandang disabilitas seharusnya lebih diperhatikan. Pendataan penyandang disabilitas harus diperbaiki agar saluran bantuan sosial tepat sasaran.

Pimpinan KPK menambah 19 jabatan baru melalui penerbitan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020. Struktur birokrasi KPK dinilai menjadi begitu gemuk. Dikhawatirkan, hal tersebut justru menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto dinyatakan Dewas KPK tidak melanggar etik dalam kasus OTT terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta pada Mei 2020. ICW selaku pengadu menyesalkan putusan itu.

Penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dinilai tidak transparan. Salah satunya dalam perencanaan pengadaan alat kesehatan. Tidak transparannya penggunaan anggaran rentan mengakibatkan korupsi.

Satuan Tugas Pemburu Harun Masiku diharapkan lebih optimal dalam mengejar Harun setelah tuntas dievaluasi. Harun Masiku yang diduga menyuap bekas anggota KPU, Wahyu Setiawan, berstatus buron sejak Januari lalu.

ICW menengarai masih ada pihak lain yang belum terungkap, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, dalam kasus pelarian Joko Tjandra. KPK diminta menggunakan Perpres No 102/2020 untuk mengungkap pihak-pihak itu.

Majelis hakim memvonis penjara seumur hidup kepada dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 16,8 triliun.