Di tengah memanasnya suhu politik jelang Pemilu 2024, dua pekan ini muncul isu yang cukup bikin gaduh. Apalagi kalau bukan soal demonstrasi ribuan kepala desa di gedung parlemen (17/1/2023).

"Jika melihat kondisi faktual, hal ini bukan permasalahan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau mengusutnya. Jangan sampai DKPP justru menjadi bagian yang ingin meredam," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Indonesia Corruption Watch memaparkan pandagannya terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi tahun 2023. Pandangan tersebut ditulis dalam laporan bertema "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi".

KPK menyatakan menghormati hak setiap bekas narapidana korupsi untuk berkegiatan politik selama tidak dibatasi oleh putusan pengadilan dan telah menyelesaikan masa hukuman.

Pada Januari-Juni 2022, KPK hanya menangani 15 kasus korupsi. Jumlah itu hanya seperempat dari target pada awal 2022, yaitu 60 kasus. KPK akan menjadikan hasil evaluasi ICW sebagai bahan perbaikan.

Menagih tanggung jawab partai untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi bukan hanya teramat penting, tetapi sebuah keniscayaan yang kita tidak boleh permisif atasnya.

ICW mendesak DPR segera merevisi UU Pemilu agar calon legislatif bekas narapidana korupsi memiliki masa jeda lima tahun sebelum berkontestasi. Untuk itu, UU Pemilu harus segera direvisi untuk mengakomodasi ketentuannya.

Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri, seharusnya ORI memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.