Pertemuan Prabowo-Megawati Tunggu Putusan MK

Megawati akan bertemu dengan Prabowo setelah proses di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara selesai.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani (kanan depan) menemui Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9/2022). Kedatangan Puan ini rangkaian safari politik PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih fokus pada proses sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden peraih suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto, akan dilakukan setelah tahapan proses di Mahkamah Konstitusi dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara selesai.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak menjawab secara jelas kabar pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo. Langkah Puan—Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR—membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh nasional, menjadi bagian dari strategi kepartaian.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Tetapi, yang jelas bahwa PDI-P sebagai partai yang digerakkan oleh nilai-nilai demokrasi akan terus berjuang agar sisi-sisi gelap kekuasaan ini dapat kita lawan, kita hadapi secara bersama-sama, dan sekaligus mengedukasi rakyat bahwa hak kedaulatannya di dalam menentukan pemimpin itu sudah diambil oleh ambisi kekuasaan itu,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: PDI-P Kian Gencar Bongkar Manuver Jokowi

Terkait dengan kabar Prabowo akan bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hasto mengatakan, tradisi silaturahmi merupakan sesuatu yang baik sebagai bangsa. Namun, saat ini sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mereka melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PDI-P sebagai partai yang digerakkan oleh nilai-nilai demokrasi akan terus berjuang agar sisi-sisi gelap kekuasaan ini dapat kita lawan.

Oleh karena itu, pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan dilakukan setelah tahapan proses di MK dan gugatan di PTUN selesai. Hasto menegaskan, PDI-P mempersoalkan pemilu demi kedaulatan rakyat. Hal itu menjadi skala prioritas terpenting saat ini.

Baca juga: PDI Perjuangan Sebut Pencalonan Gibran sebagai Ketidaktaatan Politis

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberi keterangan kepada wartawan di Menteng, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Seperti diberitakan Kompas.id sebelumnya, tim kuasa hukum PDI-P melaporkan dugaan perbuatan melanggar hukum terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Pemimpin tim kuasa hukum PDI-P, Gayus Topane Lumbuun, seusai menyerahkan gugatan ke PTUN, Jakarta, Selasa (2/4/2024), mengatakan, gugatan tersebut spesifik tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Anggap KPU Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran, PDI-P Gugat ke PTUN

Gugatan tersebut berbeda dengan gugatan lain, semisal di MK yang berfokus pada sengketa hasil atau hitung-hitungan suara. ”Sementara kami fokus bukan pada proses hukum oleh KPU saja, tetapi lebih fokus lagi adalah (pada) perbuatan melawan hukum,” kata Gayus.

PDI-P, melalui tim kuasa hukumnya, menggunakan hak konstitusionalnya karena menilai tindakan KPU didasarkan pada nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan KPU tersebut berdampak pada penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang meloloskan Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, menjadi pendamping Prabowo.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tim kuasa hukum PDI-P yang dipimpin pengacara Gayus Lumbuun menunjukkan salinan surat gugatan yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).

Upaya membangun rekonsiliasi

Sementara itu, Prabowo sudah menjajaki upaya membangun rekonsiliasi dengan kubu rival. Setelah Pemilu 2024, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Nasdem merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menawari Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan yang dipimpinnya mulai Oktober 2024.

Wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati pun muncul. PDI-P merupakan salah satu partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Megawati Tugaskan Puan Berkomunikasi dengan Prabowo

DOKUMENTASI GERINDRA

Ketua DPR Puan Maharani mengajak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk berswafoto bersama di kediaman Megawati di Jakarta, Senin (2/5/2022).

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rekonsiliasi politik diupayakan karena dibutuhkan kebersamaan dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, pihaknya menjalin komunikasi dengan PDI-P, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan dengan Prabowo, Puan Maharani: Insya Allah

Adapun Puan pun menyambut baik rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurut Puan, komunikasi perlu dibangun dengan pihak mana pun.

”Insya Allah, selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapa pun. Insya Allah,” kata Puan saat ditanya mengenai rencana pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).