Megawati Tugaskan Puan Berkomunikasi dengan Prabowo
Megawati Soekarnoputri menugaskan Puan Maharani membangun komunikasi dengan capres pemenang pemilu, Prabowo Subianto.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menugaskan putrinya yang juga ketua dewan pimpinan pusat, Puan Maharani, untuk membangun komunikasi dengan calon presiden pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto. Puan membawa amanat untuk meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.
Hasil pertemuan Puan dan Prabowo itu kemudian akan menentukan pertemuan antara Megawati dan Prabowo kelak. Namun, jika menilik dari aspek ideologis ataupun politis, selama ini tidak pernah ada masalah antara PDI-P dan partai yang dipimpin Prabowo, Partai Gerindra. Artinya, peluang bertemunya Megawati dan Prabowo pun terbuka lebar.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/4/2024), mengatakan, petunjuk dari Megawati kepada para kadernya sangatlah jelas. Pertama, mengawal aspek legalitas atas keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden pemenang Pemilu 2024.
”Kalau petunjuk dari Ibu Ketua Umum (Megawati), itu legalnya dulu. Kami telah mengajukan (gugatan) ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan tempur habis-habisan di Mahkamah Konstitusi,” ujar Said.
Permohonan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) diajukan oleh dua rival Prabowo, yakni pasangan calon nomor urut 3, yang diusung oleh PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan juga pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Jika merunut pada jadwal, para hakim MK akan membacakan putusannya terhadap sengketa hasil pilpres tersebut pada Senin (22/4/2024).
Kami telah mengajukan (gugatan) ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan tempur habis-habisan di Mahkamah Konstitusi.
Said melanjutkan, sebenarnya, secara ideologis, antara PDI-P dan Partai Gerindra tidak pernah ada persoalan. Kedua partai menunjukkan hubungan yang sinergis.
Secara politik, PDI-P juga tidak pernah ada gesekan apa pun dengan Gerindra. Bahkan, selama 10 tahun terakhir, PDI-P dan Gerindra menjadi partner yang baik di DPR.
”Jadi, dari satu-dua poin itu, muaranya, Ibu (Megawati) menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report(melaporkan). Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu Ketua Umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan, begitu,” ungkap Said.
Said menegaskan, jika memahami sosok Megawati, semua yang dilakukannya selalu diarahkan demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap Megawati ini juga tecermin dalam wawancara Megawati bersama jurnalis Rosiana Silalahi dalam acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, 8 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya memilih tidak menarik menteri-menteri dari PDI-P demi kepentingan bangsa dan negara.
Megawati selalu berpesan kepada para kadernya bahwa tantangan geopolitik lima tahun ke depan tidaklah mudah. Setiap negara saat ini sibuk memperkuat diri. Rantai pasokan global juga tidak sempurna karena tidak terciptanya keseimbangan baru.
”Jadi, tantangan ke depan berat. Maka letakkanlah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Nah, poin itu disampaikan oleh ketua umum (Megawati). Jauh dari (sikap) partisan. Karena itu, kalau ketemu dengan Pak Prabowo nantinya, welcomebanget,” ucap Said.
Said juga menekankan bahwa Megawati selalu menjaga tiga aspek, yakni aspek etik, legal, dan tujuan yang mau dicapai. ”Tiga hal itu tidak pernah ditinggalkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati),” katanya.
Lobi politik itu biasa
Secara terpisah, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al-Muzzammil Yusuf menyampaikan, lobi politik oleh siapa kepada siapa merupakan hal biasa saja di negara mana pun. Adapun sidang MK juga bisa tetap berjalan sesuai mekanisme kenegaraan yang ada.
”(Hal) yang pertama adalah wilayah dialog politik. (Hal) yang kedua adalah wilayah penegakan hukum ketatanegaraan,” ujar Muzzammil.
Di luar itu, lanjut Muzzammil, ada gerakan masyarakat dengan aspirasinya yang juga dinamis. Gerakan masyarakat itu kemudian bisa berbentuk pro dan kontra dalam menilai fenomena politik kenegaraan yang ada. ”Semua harus difasilitasi oleh negara demokrasi dan negara hukum kita,” tegasnya.
Ia berharap, semua dinamika politik yang terjadi belakangan ini diikhtiarkan bersama untuk menghasilkan atau bermuara kepada kemaslahatan bangsa ke depan.
Sebagaimana diketahui, belakangan kubu Prabowo gencar membangun rekonsiliasi dengan kubu rival. Upaya penjajakan ini langsung dimulai beberapa hari setelah Pemilu 2024, yang diawali dengan pertemuan Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menawarkan Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan yang dipimpinnya mulai Oktober mendatang. Atas tawaran itu, Surya Paloh belum memutuskan.
Belakangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengirim sinyal kemungkinan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sinyal merapatnya PKB ke pemerintahan Prabowo-Gibran ini terbaca dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (6/4/2024).
Jazilul mengungkapkan, hubungan Muhaimin dengan Prabowo sampai detik ini tidak ada masalah. Ia justru menegaskan bahwa ada banyak kesamaan antara visi PKB dan Gerindra. Apalagi, PKB juga tidak punya pengalaman sebagai oposisi.