Dinilai Langgar Perikemanusiaan, Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan Warga di Papua

Investigasi menyeluruh dan transparan diharapkan dilakukan untuk mengusut dugaan penyiksaan di Papua.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar aksi di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Amnesty International Indonesia dan Keuskupan Agung Jakarta menyebut penyiksaan terhadap warga Papua yang diduga melibatkan anggota TNI telah melanggar prinsip kemanusiaan. Selain mengusut tuntas peristiwa tersebut dengan membentuk tim pencari fakta, penempatan pasukan keamanan di Papua juga didorong untuk segera dievaluasi.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan pers, Sabtu (23/3/2024), menyatakan, kejadian dugaan penyiksaan warga sebagaimana ditampakkan dalam dua video yang viral beberapa hari lalu merupakan penyiksaan yang kejam. Peristiwa itu telah menginjak-injak perikemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Usman, kejadian tersebut tidak hanya sangat kejam, tetapi juga mengandung nuansa rasisme yang kuat. Hal itu setidaknya terlihat dari ucapan berupa makian dari para pelaku.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua membentangkan spanduk ketika menggelar aksi di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Jumat (3/3/2023).

”Tidak seorang pun di dunia ini, termasuk di Papua, boleh diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, apalagi sampai menimbulkan hilangnya nyawa,” kata Usman.

Di sisi lain, Usman menyesalkan bantahan Panglima Komando Daerah Militer Cenderawasih Mayor Jenderal Izak Pangemanan dan menyebut video itu kemungkinan adalah hasil rekayasa. Reaksi yang ditunjukkan tersebut dinilai bisa membuat prajurit di bawahnya merasa dilindungi dan mengakibatkan berulangnya peristiwa serupa karena pelaku kejahatan tidak pernah dihukum.

Baca juga: Video Beredar, Komnas HAM Dorong Benahi Pendekatan Keamanan di Papua

Senada dengan hal itu, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta melalui pernyataan tertulis menyatakan mengutuk terjadinya penyiksaan tersebut. Kejadian itu dipandang jauh dari nilai moral dan ajaran cinta kasih dalam agama, melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi.

”Lebih jauh lagi, peristiwa tersebut menambah daftar korban kekerasan yang timbul, baik dari warga sipil maupun aparat TNI/Polri, serta aparat negara yang lain,” demikian dikutip dari pernyataan tertulis yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta V Adi Prasojo Pr.

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Data mengenai korban kekerasan di Papua dalam ”Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Demokrasi Perlahan Mati di Tangan Jokowi”

Kejadian tersebut juga dikhawatirkan akan membuat perdamaian dan rasa aman di sebagian wilayah Papua semakin jauh dari harapan. Padahal, pembangunan dan kesejahteraan warga negara sebagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia akan terhambat ketika tidak tercipta kedamaian.

Investigasi

Baik Amnesty International Indonesia maupun Keuskupan Agung Jakarta meminta agar dilakukan investigasi terhadap kejadian itu. Amnesty International Indonesia meminta agar dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian tersebut secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.

”Harus ada refleksi tajam atas penempatan pasukan keamanan di Tanah Papua yang selama ini telah menimbulkan jatuhnya korban, baik orang asli Papua, non-Papua, termasuk aparat keamanan sendiri,” kata Usman.

Keuskupan Agung Jakarta juga mendorong dilakukan investigasi secara menyeluruh agar keadilan bagi korban ataupun keluarga korban terpenuhi sekaligus sebagai proses hukum yang adil dan transparan bagi para terduga pelaku. Pihaknya juga meminta semua kalangan menahan diri dan menunggu hasil investigasi tersebut.

Harus ada refleksi tajam atas penempatan pasukan keamanan di Tanah Papua yang selama ini telah menimbulkan jatuhnya korban, baik orang asli Papua, non-Papua, termasuk aparat keamanan sendiri.

Selain itu, Keuskupan Agung Jakarta juga mendorong upaya damai melalui dialog yang dipandang sebagai jalan paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua. Indonesia dinilai sudah memiliki pengalaman dalam membangun perdamaian di Aceh yang diharapkan juga bisa dijalankan di Papua.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar membenarkan bahwa video tersebut diduga dilakukan oleh prajurit TNI. TNI menindaklanjuti peristiwa itu dengan melakukan penyelidikan.

”TNI memastikan video tersebut bukan hoaks. Selanjutnya, kami identifikasi orang-orang di video itu dan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan kronologi sebenarnya,” ujar Nugraha (Kompas, 23/3/2024).

Baca juga: Kekerasan Terus Terjadi, Perlu Kedepankan Dialog di Papua