Audiensi dengan KPU Tuai Kritik, MK Dianggap Tak Netral

Audiensi MK dan KPU dikritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip imparsialitas dan indepensi kekuasaan kehakiman.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan dan menyerahkan alat bukti kepada hakim Mahkamah Konstitusi saat sidang sengketa perselisihan hasil pemilu Pilpres 2019 di MK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Audiensi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Pemilihan Umum pada awal pekan ini dikritik oleh para pakar hukum tata negara. Walaupun hanya membahas soal teknis sengketa hasil pemilu, hal itu dinilai bertentangan dengan prinsip imparsialitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Sebab, Komisi Pemilihan Umum adalah pihak yang beperkara.

Dilansir dari Kompas.com, sejumlah pejabat Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (26/2/2024). Juru Bicara MK Fajar Laksono Suroso menyebut bahwa kedua belah pihak membahas simulasi dan gambaran-gambaran lini masa penyelesaian sengketa pemilihan presiden (pilpres). Salah satunya membahas kemungkinan putusan sengketa hasil pilpres bisa selesai sebelum Lebaran pada 10 April 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, saat dihubungi, Kamis (29/2/2024), berpandangan, pilihan lokasi audiensi itu cukup janggal karena berada di kantor KPU. Biasanya, pihak yang ingin mendapatkan kejelasan dari MK mendatangi Gedung MK.

Baca juga: Dari Putusan MK yang Kontroversial hingga Netralitas Aparat Jadi ”PR” KPU Pulihkan Kepercayaan Publik

Di luar itu, Feri mengingatkan, MK adalah kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan sehingga janggal untuk menerima pihak beperkara sendirian.

”Semestinya dalam adab yang bisa dipahami dalam pertemuan pihak-pihak yang beperkara disertakan semua pihak. Selain KPU, ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan, tim sukses pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 juga harus ikut kalau bicara sengketa pilpres,”” ujar Feri.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri khawatir pertemuan itu tidak hanya membahas teknis lini masa penyelesaian sengketa pilpres, tetapi juga upaya mempermudah proses sengketa hasil pilpres. Lagi-lagi hal itu janggal karena semua pihak belum tahu permohonan apa yang akan dibawa ke MK. Audiensi itu pun menimbulkan spekulasi bahwa MK telah bertindak tidak netral.

”Harus dijelaskan kepada publik apakah pertemuan itu disepakati oleh MK atau ada oknum yang secara kreatif ingin melakukan itu tanpa menimbangkan sikap yang seharusnya dilakukan oleh lembaga peradilan,” ujar Feri.

Baca juga: Konsistensi Menjaga Netralitas di Pemilu 2024

Sebagai lembaga kehakiman, menurut Feri, MK harus menjunjung tinggi kode etik. Salah satunya adalah lembaga peradilan dilarang berperilaku tidak berimbang. Apalagi, jika para pejabat MK itu membawa pesan dari hakim konstitusi. Hal itu jelas-jelas melanggar kode etik.

”Target beperkara di MK itu bukan (menyelesaikan putusan sengketa hasil pilpres sebelum) Lebaran, tetapi bagaimana menemukan keadilan,” kata Feri.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KOMPAS TV

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti saat menjadi narasumber pada acara Satu Meja The Forum bertajuk Ramai-ramai Kritik Jokowi yang disiarkan Kompas TV, Rabu (7/2/2024) malam.

Guru Besar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harijanti menambahkan, dalam perspektif hukum tata negara, MK harus tunduk pada asas-asas kekuasaan kehakiman, yaitu independensi dan imparsialitas. Untuk lini masa penanganan sengketa pilpres pun sebenarnya sudah ada kerangka hukumnya, yaitu Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

”Pembahasan soal lini masa sengketa pilpres itu tidak urgen sama sekali karena seharusnya diputuskan di persidangan. Bukan dengan cara audiensi dengan pihak beperkara seperti itu,” ujar Susi.

Baca juga: Mengkritik Kinerja dan Netralitas KPU

Oleh sebab itu, Susi juga menilai bahwa audiensi antara MK dan KPU itu tidak lazim. Pertemuan itu justru menciptakan spekulasi dan syak wasangka bahwa MK tidak independen dan imparsial dalam menangani sengketa pilpres.

”Justru malah memicu dugaan-dugaan bahwa MK tidak independen, (tidak) adil, karena dia malah mendatangi pihak termohon (KPU),” imbuhnya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Seorang peserta aksi berdiri di depan spanduk berisi tuntutan demonstran di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (21/2/2024). Peserta aksi yang tergabung ke dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan Kantor KPU. Peserta aksi menganggap terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pemilu tahun ini.

Spekulasi-spekulasi yang menyertai pun, menurut Susi, justru berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap lembaga MK. Sebab, selama ini kepercayaan publik terhadap MK sudah tercoreng sejak Putusan Nomor 90 Tahun 2023 yang menjadi karpet merah bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Target beperkara di MK itu bukan (menyelesaikan putusan sengketa hasil pilpres sebelum) Lebaran, tetapi bagaimana menemukan keadilan.

Seharusnya, setelah putusan yang dinyatakan melanggar etik oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) itu, MK lebih berhati-hati dalam bertindak. Tidak hanya hakim konstitusi, tetapi para pegawai kesekretariatan jenderal MK juga semestinya berhati-hati dalam bertindak.

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir; Kapten Timnas Amin, Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi; dan Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Amin, Hamdan Zoelva, dalam jumpa pers di Rumah Perubahan Amin, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Para pencari keadilan

Terpisah, Ketua Tim Hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, juga menyayangkan audiensi itu. Sebab, sebelumnya di antara timses paslon presiden dan wakil presiden sudah pernah ada rapat pembahasan mengenai lini masa penyelesaian sengketa pilpres. Kala itu, menurut dia, keputusannya adalah penyelesaian sengketa pilpres kemungkinan setelah Lebaran.

”Kami tidak tahu ada upaya apa kemudian sampai KPU mencoba mempercepat proses ini. (Oleh) Karena bagi kami yang penting adalah substansinya, baik mulai dari penghitungan harus hati-hati dan teliti karena kita tahu banyak masalah yang muncul, termasuk Sirekap,” kata Ari.

Baca juga: Sempat Berhenti, Unggahan Data Sirekap Kembali Diperbarui

Ari menyebut bahwa tak bijak bagi MK dan KPU memutuskan sepihak sengketa pilpres harus selesai sebelum Lebaran. Sebab, proses pembuktian, keterangan saksi, ahli, dan argumentasi membutuhkan waktu. Ia berharap semua pihak memperhatikan keadilan substantif jangan hanya sebatas formalitas belaka.

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Tangkapan layar Honorary Chairman Dewan Pimpinan Pusat Ikadin Todung Mulya Lubis.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menambahkan, tempo penyelesaian sengketa pilpres sudah ditetapkan 14 hari kerja. Menurut dia, MK harus memberikan waktu sesuai dengan undang-undang bagi para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan sesuai dengan argumentasi hukumnya. Selain itu, juga untuk menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli.

”Kalau MK dan KPU menargetkan sengketa pilpres selesai sebelum Idul Fitri, ini tidak akan membuat persoalan sengketa pilpres selesai dengan memuaskan. Dan, tidak juga akan mencapai keadilan bagi semua pihak, terutama pemohon,” kata Todung.

Baca juga: Memahami Perihal Sengketa Pilpres 2024 di MK

Ia menggarisbawahi bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling banyak pelanggaran dan kecurangan. Hal ini mulai intervensi kekuasaan, politisasi bantuan sosial, kriminalisasi kepala desa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ia berpandangan tidak adil jika ada wacana dari MK atau KPU untuk mempercepat penyelesaian sengketa pilpres menjadi sebelum Lebaran.

”Kami keberatan. Kami ingin MK justru menyerap suara publik yang begitu riuh, yang menyatakan bahwa banyak kecurangan, pelanggaran, dan intervensi. Ini justru yang perlu ditekankan karena persoalan pemilu bukan soal hasil, tetapi juga proses,” kata Todung.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Suroso

Inisiatif audiensi dari Sekjen MK

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara MK Fajar Laksono menyebut bahwa audiensi itu adalah inisiatif dari Sekjen MK. Sebab, hal itu terkait dengan persiapan seluruh layanan dan dukungan teknis pelayanan perkara di MK. MK merasa perlu berkoordinasi dengan KPU untuk memperbarui perkembangan informasi di KPU.

”Rekapitulasi hasil pengitungan suara itu, kan, rentang waktunya hampir satu bulan sampai 20 Maret maksimalnya. Kami bertanya kepada KPU apakah akan diambil waktu maksimal atau ada target sebelum itu? Kemudian akan kami simulasikan lini masanya,” kata Fajar.

Ia menjelaskan, MK hanya bertanya tentang target penyelesaian rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU, bukan meminta agar dipercepat. Jawaban dari KPU memang belum pasti karena proses rekapitulasi masih berjalan.

Kami ingin MK justru menyerap suara publik yang begitu riuh, yang menyatakan bahwa banyak kecurangan, pelanggaran, dan intervensi. Ini justru yang perlu ditekankan karena persoalan pemilu bukan soal hasil, tetapi juga proses.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sembilan hakim konstitusi dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Fajar menuturkan, jawaban itu kemudian menjadi gambaran bagi MK untuk menyimulasikan lini masa penyelesaian sengketa pilpres. ”Hanya melihat gambaran penyelesaian rekapitulasi dari KPU. Tidak ada harapan atau permintaan dari MK,” ujar Fajar.

Terkait dengan kritik bahwa MK dianggap tak netral karena bertemu dengan pihak yang beperkara, yaitu KPU, Fajar melihat bahwa hal itu hanya soal perspektif. Faktanya, pihak Setjen MK berkoordinasi dengan Deputi Teknis KPU untuk bicara simulasi teknis penyelesaian sengketa pilpres.

Pertemuan tidak dihadiri oleh hakim konstitusi dan anggota KPU, serta tidak membicarakan substansi perkara. ”Itu hanya soal koordinasi teknis di lapangan,” ujar Fajar.