PPP Bantah Sinyal Sandiaga Soal Bakal Gabung Pemerintahan Mendatang

Keputusan PPP untuk bergabung dengan pemerintah atau oposisi bakal diputuskan dalam rapat pengurus harian PPP.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bendera simbol Pejuang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjukkan saat Deklarasi Dukungan kepada Prabowo-Gibran di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023). Deklarasi Pejuang PPP yang dipimpin Witjaksono ini memberikan dukungan kepada pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Persatuan Pembangunan atau PPP membantah pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno yang memberikan sinyal bahwa PPP akan bergabung bersama kabinet pemerintahan selanjutnya setelah Pemilu 2024. Hingga saat ini di PPP belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut. Keputusan resmi selalu diputuskan melalui rapat pengurus harian.

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/2/2024), mengatakan, tidak benar jika ada pihak yang menyatakan bahwa PPP sudah memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo sebagaimana pernyataan Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Sebelumnya, Sandiaga di Istana Kepresidenan memberikan sinyal bakal bergabung bersama kabinet pemerintahan selanjutnya setelah Pemilu 2024. Ia menyatakan, partainya sedari awal merupakan parpol yang berada di koalisi pemerintah dan mendukung program pemerintah.

”PPP ini, kan, partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kami ada di pemerintahan. Ada dua menteri, ada satu wamen (wakil menteri), ada stafsus (staf khusus) presiden,” ujar Sandiaga.

Baca juga: Kader PPP Membelot ke Prabowo, Fenomena Biasa dalam Politik

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan penjelasan hasil rapat terbatas terkait kebijakan bebas visa kunjungan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/12/2023) siang.

Jabatan yang dimaksud Sandiaga merujuk pada dirinya selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf); Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Saiful Rahmat Dasuki selaku Wakil Menteri Agama; serta Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

PPP ini, kan, partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kami ada di pemerintahan.

Meski demikian, Sandiaga menyebut sejumlah proses dan tahapan akan dilalui PPP terlebih dahulu untuk menentukan arah parpol dalam pemerintahan, salah satunya melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas). Dalam rapat tersebut akan dibahas keputusan PPP untuk menjadi bagian pemerintah atau oposisi.

Baca juga: Optimisme PPP Menjemput Kemenangan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bendera PDI Perjuangan dan PPP terpasang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/1/2023). Bendera kedua partai tersebut banyak terpasang di sejumlah tempat untuk menyambut dan memeriahkan hari jadi atau ulang tahun kedua partai tersebut.

Amir menuturkan, tidak benar pula jika PPP disebut sudah memberikan sinyal akan pisah jalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setelah pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PPP yang menolak usulan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

”Ada mekanisme partai yang selalu kami lakukan sebelum mengambil keputusan. Jadi, kalau misalnya ada Pak Sandi atau siapa pun yang ngomong, itu tentu bukan sesuatu keputusan yang resmi sebelum kami mengambil keputusan di internal partai,” ujar Amir.

Di Pilpres 2024 ini PPP telah berkoalisi dengan PDI-P, Partai Perindo, dan Partai Hanura untuk mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Belakangan Ganjar menggulirkan wacana hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Ia mengklaim PDI-P serius mengajukan hak angket tersebut.

Namun, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur justru menolak usulan tersebut. Bahkan, mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu meminta kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PPP agar lebih bijaksana dalam menyikapi wacana tersebut karena dikhawatirkan akan memicu perpecahan di masyarakat.

Baca juga: Soal Hak Angket, Ketua Umum PPP: Saran Majelis Kehormatan Bakal Ditampung

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, politisi Sandiaga Salahuddin Uno, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi (dari kiri ke kanan) berkumpul di satu meja pada acara Penyerahan Kartu Tanda Anggota PPP kepada Sandiaga Salahudin Uno di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (15/6/2023).

Amir mengungkapkan, setiap kebijakan partai, termasuk arah parpol seusai penetapan hasil Pemilu 2024, akan diputuskan dalam rapat pengurus harian. Hingga saat ini forum tersebut belum dilaksanakan. Sebab, para pengurus juga masih sibuk mengawal penghitungan suara PPP.

”Tetapi, kalau PPP, gampang sih rapatnya. Setiap saat kami bisa rapat, kalau misalnya sudah sangat urgen,” ucap Amir.

Amir tidak ingin berandai-andai bakal seperti apa keputusan partainya nanti, bergabung dengan pemerintahan baru atau oposisi, begitu pula soal hak angket. Sebab, sebagai wakil ketua umum partai, ia harus melihat mekanisme partai terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan terkait isu-isu tersebut.

Baca juga: Parpol Mana Berani Jadi Oposisi?

IVAN DWI KURNIA PUTRA

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara memaparkan pandangan partai mengenai Koalisi Indonesia Bersatu pada acara Hari Ulang Tahun Ke-58 Partai Golkar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022).

Menurut Amir, PPP akan menempuh mekanisme dengan segenap pertimbangan. ”Kami tidak ingin gegabah. Kami akan melalui mekanisme itu dengan segala pertimbangannya. Itu kalau kami di internal begitu, terutama kami yang ada di strukturlah (pasti akan menunggu keputusan rapat pengurus harian). Kalau Pak Sandi, kan, kebetulan belum masuk dalam struktur pengurus harian,” papar Amir.

Baca juga: Lobi-lobi Prabowo-Gibran Rangkul Lawan Politik Mulai Dilakukan

Saat ditanya apakah ada upaya melobi dari partai pengusung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ke PPP, Amir tak menampiknya. Sebagai Ketua Fraksi PPP DPR, menurut Amir, komunikasi antarfraksi partai di DPR biasa dilakukan.

”Kalau komunikasi kami dengan teman-teman, kan, terutama di fraksilah, saya sebagai ketua fraksi, dekat dengan semua pimpinan fraksi di sana. Jadi, kalau komunikasi, sih, kami jalin. Tetapi, sekali lagi kalau terkait dengan keputusan, ya, itu ada mekanisme,” tutur Amir.