Kader PPP Membelot ke Prabowo, Fenomena Biasa dalam Politik

Faktor pembelahan dukungan dari kader partai dianggap hal biasa di perpolitikan Indonesia. Pertimbangannya dipastikan terkait untung dan rugi. Namun publik tidak bisa mengetahui dengan pasti keuntungan apa yang didapat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat Pejuang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan Deklarasi Dukungan Kepada Prabowo-Gibran di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (28/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang menamai dirinya sebagai ”Pejuang PPP” menyatakan dukungan bagi pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, manuver kader partai berlambang kabah itu dianggap fenomena biasa dan tak menjadi ancaman bagi Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pasangan capres-cawapres yang didukung PPP.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Jumat (29/12/2023), menuturkan, fenomena pembelahan kader partai dalam mendukung capres sudah sering terjadi. Jika saat ini ada sejumlah kader PPP yang menyatakan dukungannya bagi Prabowo-Gibran, ia menganggapnya bukan sebuah kejutan. Dalam Pemilu 2024, lanjut Adi, nyaris semua partai politik mengalami pembelahan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Itu fenomena split-ticket voting. Di mana pemilih cenderung membelah secara berbeda soal pilihan politiknya di pemilu. Itu fenomena biasa karena kader tak sejalan dengan pilihan partai,” kata Adi.

Fenomena pembelahan kader partai dalam mendukung capres sudah sering terjadi.

PPP merupakan salah satu partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hanura, dan Perindo mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Sementara Prabowo-Gibran didukung Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Gelora, Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adapun pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, diusung oleh Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Ummat.

Baca juga: Pejuang PPP Berikan Dukungan ke Prabowo-Gibran

Namun, pada Kamis (28/12/2023) sejumlah kader dan simpatisan Pejuang PPP mendeklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan. Disebutkan bahwa sejumlah tokoh PPP yang terlibat di balik deklarasi itu antara lain Hizbiyah Rochim, Witjaksono, Emron Pangkapi, Misbahul Kholil Munir, dan Machfudhoh Aly Ubaid. Deklarasi juga dihadiri Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan P Roeslani.

Adi Prayitno menambahkan hampir semua partai mengalami pembelahan. Bahkan, partai pengusung capres, seperti Gerindra, PDI-P, dan Nasdem, juga terbelah. Sandiaga Uno, misalnya, yang sebelumnya kader Gerindra kini menyeberang ke PPP, Budiman Sudjatmiko dari PDI-P berlabuh ke Prabowo, dan Siswono Yudo Husodo dari Nasdem justru menjadi tim pemenangan Ganjar.

”Dalam politik pasti pertimbangannya untung dan rugi. Entah keuntungan apa yang didapat tentu publik tak bisa mengetahui dengan pasti,” kata Adi.

Pengamat politik dari Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, menuturkan, pembelotan kerap terjadi dalam kontestasi politik di Indonesia. Dalam kasus Pejuang PPP, Pangi menilai ada kepentingan lain yang tidak diungkap ke publik di balik alasan gagasan Prabowo lebih bagus dari calon lain.

”Transaksional dan alasan logistik sangat memungkinkan, tetapi sulit kita buktikan. Namun, jika berbelot karena program, itu tidak jujur,” kata Pangi.

Pangi mengatakan, ini bentuk penggembosan dari dalam agar PPP terlihat tidak solid dan publik melihat dukungan untuk Prabowo semakin besar.

Iklan

Baca juga: Survei CSIS: Prabowo Unggul, tetapi Perubahan Peta Elektabilitas Masih Terbuka

Aspirasi dari bawah

Dalam deklarasi itu, Witjaksono, salah satu tokoh PPP yang ikut menghadiri deklarasi Pejuang PPP yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, mengatakan, deklarasi tersebut bagian dari aspirasi dari bawah. Menurut Witjaksono, program yang diusung Prabowo-Gibran jauh lebih baik dari calon yang lain.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

M Romahurmuziy

Witjaksono mengatakan, ia dan sejumlah kader PPP yang ikut deklarasi telah siap jika harus menerima sanksi dari partai atas perbedaan pilihan politik tersebut.

Menanggapi pembelahan dukungan dari kader PPP, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy dan Sekjen PPP Arwani mengatakan, deklarasi tersebut tanpa sepengetahuan PPP. Ia menyatakan, sanksi menanti para kader yang membelot. Namun, lanjutnya, saat ini petinggi di PPP mau fokus pada pemenangan Ganjar-Mahfud sesuai mandat partai.

”Mereka tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan saya atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi tersebut,” ujar Romahurmuziy melalui keterangan tertulis.

Romahurmuziy mengatakan, sanksi berat dapat dijatuhkan terhadap kader yang membelot berupa hukuman peringatan dan pemecatan.

Romahurmuziy mengatakan, sanksi berat dapat dijatuhkan terhadap kader yang membelot berupa hukuman peringatan hingga pemecatan. Sementara terhadap calon legislatif yang mengangkangi kebijakan partai bisa tidak dilantik jika terpilih sebagai anggota legislatif.

”Seluruh fungsionaris dan struktur kepemimpinan partai di seluruh tingkatan tetap tegak lurus mengamankan keputusan partai dalam pengusungan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024,” kata Romahurmuziy.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat menyampaikan orasi politik dalam acara refleksi kebangsaan yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kamis (28/12/2023) di Jakarta. GMNI menyatakan dukungan untuk Ganjar.

Partai tidak tegas

Kabar sejumlah kader PPP telah membelot mendukung kubu lawan ditanggapi serius oleh capres Ganjar Pranowo. Saat berkampanye di Wonogiri, Jumat (29/12/2023), Ganjar mengatakan, pembelotan terjadi karena partai tidak tegas mengendalikan atau mendisiplinkan anggotanya.

Baca juga: Elektabilitas Disalip Gerindra, Kader PDI-P Diminta Lebih Intens Galang Suara

”Jadi, sebenarnya dalam konteks seperti ini, ketika partai tidak tegas betul mengendalikan anggotanya, maka split dukungan akan terjadi dengan model seperti itu (kader mendukung capres lain),” kata Ganjar, saat berkampanye di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

Menurut dia, kader yang mendukung capres yang tidak didukung partainya dapat disebut sebagai oknum. Dukungan oknum ke capres yang tidak didukung partainya bisa terjadi di partai apa pun selain PPP.

”Jadi tugas kita adalah mengembalikan ke partai untuk mendisiplinkan kader agar bisa berpijak pada garis kebijakan dan suara partai,” kata Ganjar.