Euforia Partai Demokrat Kembali ke Kekuasaan

Pelantikan AHY menandai kembalinya Partai Demokrat ke dalam kekuasaan setelah hampir 10 tahun jadi oposisi pemerintah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kiri) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Hampir 10 tahun sudah Partai Demokrat berada di luar kekuasaan. Namun, di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, partai berlambang Mercyitu mengubah haluan. Mereka akhirnya kembali jadi bagian dari kekuasaan. Pemilu 2024 berperan mengubah konstelasi politik, terutama gerbong koalisi dan opisisi.

Partai Demokrat 10 tahun jadi bagian dari kekuasaan saat salah satu kader terbaik mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat Presiden Republik Indonesia selama dua periode (2004-2014). Selama SBY menjabat sebagai presiden, Partai Demokrat merupakan partai utama penyokong koalisi pemerintahan Presiden ke-6 RI itu.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN

Baca juga: Jalan Terjal Agus Harimurti Yudhoyono Raih Kursi Menteri

Baca juga: Beri Kursi Menteri ke AHY, Jokowi Butuh Demokrat di Akhir Masa Jabatan

Setelah 10 tahun berada dalam kekuasaan, Partai Demokrat memilih jalur oposisi atau berada di luar koalisi pemerintahan saat Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Keputusan Partai Demokrat berada di luar kekuasaan, salah satunya karena pasangan calon presiden yang mereka usung kalah bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019.

Partai Demokrat memilih jalan berbeda dibandingkan dengan sebagian partai lain. Sebagian partai yang meski kalah di Pemilu 2004 dan Pemilu 2019, mereka pada akhirnya memutuskan bergabung lebih awal dalam koalisi pemerintahan. Langkah itu nyaris tak dilakukan Demokrat selama hampir 10 tahun ini.

Meski tentu saja, tak bergabungnya Partai Demokrat dalam pemerintahan, salah satunya bisa jadi juga karena keengganan PDI-P sebagai partai utama pengusung Presiden Jokowi untuk mengajak mereka bergabung dalam koalisi. Hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang belum dapat dikatakan baik-baik saja, ikut menghalangi bergabungnya koalisi Partai Demokrat ke dalam pemerintahan Jokowi.

Kini, saat Presiden Jokowi tampaknya berpaling dari PDI-P dan Megawati, pintu Partai Demokrat kembali ke pemerintahan langsung terbuka. Apalagi Partai Demokrat menjadi bagian dari koalisi pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun akhirnya melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, Rabu (21/2/2023), di Istana Negara Jakarta.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY, kanan) serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Dinamika Pemilu 2024 memang mengubah peta politik. Delapan bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat menerima pinangan Presiden untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Masuknya Demokrat dalam koalisi pemerintahan juga tak terlepas dari peristiwa politik yang terjadi menjelang hari pemungutan suara pada Pilpres 2024.

Kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era pemerintahan Jokowi lowong setelah salah satu peserta pilpres, yakni calon wakil presiden Mahfud MD yang berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo, memilih mundur dari jabatannya pada awal Februari 2024. Kursi menteri yang lowong itu membuka jalan bagi Partai Demokrat untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Jokowi menggeser Hadi Tjahjanto ke posisi Menko Polhukam dan meninggalkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN untuk AHY.

Antusias

Pelantikan AHY sebagai menteri tak hanya menandai perubahan arah politik Partai Demokrat di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Pelantikan itu juga menandai kembalinya Partai Demokrat ke dalam kekuasaan setelah hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan.

NINA SUSILO

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berfoto bersama istrinya, Annisa Pohan (kanan), dan putri mereka, Almira Tunggadewi (kiri), di Istana Negara, Jakarta, sebelum Presiden Joko Widodo melantik AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Rabu (21/2/2024).

Momen kembalinya Partai Demokrat ke dalam kekuasaan pun disambut antusias oleh para kadernya. Andi Arief, Ketua Bappilu Partai Demokrat, dalam cuitannya, Rabu pukul 11.41 di platform X, menyebut, Partai Demokrat atau AHY memilih sikap baru seusai Pemilu 2024. Partai mereka memilih berada dalam koalisi pemenang Pemilihan Presiden 2024 yang sebagian besar partainya merupakan koalisi lama.

”Pemilu sudah selesai, sudah ada presiden baru versi quick count meski presiden lama belum berakhir. Partai Demokrat/AHY memilih sikap baru berada dalam koalisi pemenang pilpres yang sebagian besar berada di koalisi lama,” tulis Andi di akun X miliknya.

AHY pada Rabu pukul 09.33, pun menulis dan mengunggah foto bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di platform X. Dalam unggahan itu, AHY menyebut kalau pada Selasa (20/2/2024), dia mendapatkan amanah dari Presiden Joko Widodo.

”Sebagai yunior, sekaligus anggota Koalisi Bapak @prabowo, tentu saya perlu melaporkan amanah tersebut pada beliau. Kesolidan koalisi hanya dimungkinkan oleh komunikasi dan koordinasi yang intens dan sangat erat,” tulis AHY.

Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Sementara itu, kader Partai Demokrat lain, yakni Herzaky Mahendra, melalui cuitan di akun X-nya juga memuji penampilan dari AHY yang mengenakan setelan jas hitam dan kopiah. Herzaky juga mendoakan ketua umum mereka agar amanah dan sukses dalam bertugas sebagai menteri.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman, saat dihubungi terpisah, pada Rabu siang, mengatakan, para kader Partai Demokrat bangga lantaran kader utama mereka dipakai dan dimanfaatkan negara di bidang pemerintahan. AHY dinilai memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menangani masalah krusial di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

”Menurut kami, pilihan itu sangat tepat. Dari dulu pun (2019), Pak Jokowi maunya Partai Demokrat bergabung (koalisi). Tetapi, ada yang tidak suka saja,” kata Benny.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, Partai Demokrat diuntungkan dengan bergabung ke koalisi pemerintahan. Sebab, mereka bergabung seusai pemilu sehingga tak memiliki konsekuensi elektoral.

”Partai Demokrat merupakan partai oposisi. Jika bergabung sebelum pemilu mungkin akan berdampak negatif bagi Demokrat karena dianggap tak konsisten dan tak tahan godaan. Tapi, karena masuknya pasca-pemilu, Demokrat tak menanggung risiko kekecewaan dari publik,” ucapnya.