Seruan dari Kampus Terus Bergulir

Sivitas akademika terus menyerukan keselamatan demokrasi. Sementara itu, Forum Rektor Indonesia menyerukan pemilu damai.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran (Unpad) Ganjar Kurnia membacakan Seruan Padjadjaran di kampus Unpad Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Seruan yang berisi peringatan kepada para penguasa untuk lebih berintegritas dan bermartabat di tahun politik ini ditandatangani oleh ratusan sivitas akademika Unpad.

JAKARTA, KOMPAS — Seruan untuk menyelamatkan demokrasi terus digaungkan kalangan sivitas akademika dan masyarakat sipil di sejumlah daerah. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran etika dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024 dinilai sudah cukup menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi.

Pada Sabtu (3/2/2024), seruan itu disampaikan kalangan sivitas akademika Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, dan kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Seruan serupa juga disampaikan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Mengambil tempat di depan kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat, sivitas akademika Unpad menyampaikan Seruan Padjadjaran. Ketua Senat Akademik Unpad Ganjar Kurnia menyampaikan, kondisi demokrasi tengah menurun yang ditandai dengan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi politik hingga pelanggaran etika.

Baca juga: Suara Keprihatinan dari Kalangan Kampus Meluas

”Hukum yang seharusnya jadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lainnya yang bermasalah. Hal ini karena adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat,” kata Ganjar, yang didampingi oleh sejumlah dosen, guru besar, dan mahasiswa.

Keprihatinan serupa sebelumnya disampaikan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada lewat Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2024). Gerakan serupa kemudian bermunculan dari kalangan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, dan masyarakat sipil. Mereka sama-sama menyerukan untuk menyelamatkan demokrasi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Sinta Nuriyah (tengah), Makarim Wibisono (kanan), Erry Riyana Hardjapamekas (kedua dari kanan), Komaruddin Hidayat (kedua dari kiri), dan Alissa Wahid (kiri), melakukan konferensi pers seusai pertemuan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (ketiga dari kiri) di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Sejumlah tokoh bangsa, seperti Sinta Nuriyah (istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid) dan Franz Magnis-Suseno, juga telah menyampaikan keprihatinan mereka terkait kondisi demokrasi saat ini lewat dialog ataupun pertemuan.

Iklan

Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendesak Presiden Joko Widodo kembali menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto mengatakan, pesan ini diserukan untuk mengingatkan kembali agar segenap penyelenggara negara kembali menjalankan etika dan prinsip konstitusi. ”Kondisi yang terjadi sekarang terasa semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

Saat ini penyelenggara negara mulai kehilangan komitmennya dalam menegakkan amanat reformasi.

Lewat seruan itu, UMY juga meminta segenap masyarakat agar bersama-sama menjaga dan memastikan Pemilu 2024 benar-benar berlangsung jujur dan adil.

Seruan serupa juga disampaikan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) di Malang, Jawa Timur. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FHUB Azka Rasyad Alfatdi dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FHUB Michael Purnomo menyampaikan, saat ini penyelenggara negara mulai kehilangan komitmennya dalam menegakkan amanat reformasi.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di Malang, Jawa Timur, mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi demokrasi di Tanah Air, Sabtu (3/2/2024).

Para rektor dan ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) juga resah dengan kondisi di Tanah Air atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Lewat keterangan tertulis, 24 rektor perguruan tinggi Katolik menilai, saat ini telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta penegakan hukum yang menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi. Kondisi ini dinilai telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Baca juga: Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran Serukan Pemilu Bermartabat

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/2/2024) malam, Forum Rektor Indonesia menyampaikan Deklarasi Pemilu Aman dan Damai. Dalam pernyataan sikapnya, forum tersebut menyatakan menolak segala upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.

Ketua Forum Rektor Indonesia Nurhasan mengatakan, seruan pemilu damai ini adalah bentuk dukungan perguruan tinggi dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (DIA/EGI/WER/RTG/REN)