Identitas seperti agama, ideologi, dan etnis menjadi ”rumput kering yang mudah terbakar” menjelang pemilu. Masyarakat perlu mewaspadai politik identitas untuk menghindari kekerasan dan diskusi yang tidak produktif.

Kesetaraan jender adalah syarat demokrasi. Swedia punya cerita menarik soal itu.

Keterlibatan anak muda perkotaan dalam diskursus kesetaraan jender cenderung pasif. Diskusi dan dialog yang bermakna soal kesetaraan jender di media sosial juga masih minim.

Jika kondisi ini dibiarkan, oligarki yang memiliki uang dan sumber daya yang akan bertarung dalam proses demokrasi yang ada.

Konsolidasi demokrasi Indonesia tak kunjung rampung, malah kondisi demokrasi di Indonesia dinilai menurun. Korupsi dan ketimpangan dinilai masih menjadi dua penyebab utama merosotnya demokrasi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa sebagai sebuah wacana, isu penundaan pemilu itu tidak mungkin, tidak akan, dan tidak boleh terjadi.

Praktik dan upaya yang bertentangan dengan demokrasi silih berganti, bahkan menguat, dengan munculnya wacana penundaan pemilu 2024. Masyarakat sipil perlu bersinergi untuk mengawal demokrasi.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghormati aturan di konstitusi. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menegaskan keputusan Munas dan Rapimnas Golkar secara tersirat mendukung Pemilu 2024.