Jokowi Absen di HUT PDI-P, Kehadiran Wapres Beri Spirit bagi PDI-P

Melemahnya dukungan Presiden Joko Widodo ke PDI-P menjadi salah satu tantangan yang dihadapi partai jelang Pemilu 2024.

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Anak-anak muda Kader Komunitas Juang PDI-P

JAKARTA, KOMPAS — Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam dua kali pemilihan presiden, 2014 dan 2019, diusung PDI-P, Presiden Joko Widodo, dipastikan absen saat perayaan Hari Ulang Tahun Ke-51 PDI-P. Tanpa Jokowi, kehadiran Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinilai memberikan spirit bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut.

Ketidakhadiran Jokowi untuk pertama kalinya itu juga dijadikan momentum oleh partai untuk membuat perayaan ulang tahun pada Rabu (10/1/2024) ini guna lebih menguatkan ikatan massa pendukung PDI-P dan rakyat. Ketidakhadiran Jokowi diinterpretasikan sebagai kian melemahnya dukungannya pada partai dan calon presiden-wakil presiden PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Perayaan HUT Ke-51 PDI-P akan dimulai dengan pidato Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta. PDI-P hanya mengundang 51 tokoh untuk hadir langsung di lokasi. Kader PDI-P lainnya mengikuti secara daring. Acara perayaan mengambil tema ”Satyam Eva Jayate” atau ”Kebenaran Pasti Menang”.

Di antara 51 tokoh yang diundang, Wapres Ma’ruf Amin menjadi pejabat negara yang tertinggi. Presiden Jokowi dipastikan tak hadir karena, pada Selasa (9/1/2024), memulai kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, hingga 14 Januari mendatang. Sebelumnya, ia menyampaikan belum menerima undangan untuk hadir. Di sisi lain, PDI-P menyampaikan, menghormati kunjungan Jokowi ke luar negeri karena hal itu bagian dari tugas negara, tanpa mau menyebut apakah Jokowi diundang atau tidak.

Baca juga: Panas Dingin Relasi ”Anak Nakal” dan ”Ibu”-nya

VICO - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo bersama delegasi terbatas pada Selasa (9/1/2024) memulai rangkaian kunjungan ke tiga negara di Asia Tenggara (ASEAN), yaitu Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah kunjungan terakhir lima tahun yang lalu.

Di sela kunjungan kerja di DI Yogyakarta, Selasa, Wapres Amin mengonfirmasi kehadirannya di HUT PDI-P. ”Ini, kan, Pak Presiden ke luar negeri. Ya, saya harus hadir mewakili pemerintah untuk hadir dalam undangan itu,” ujarnya.

Menurut Juru Bicara Wapres Masduki Badlowi, dalam acara itu, Wapres Amin akan memberikan pidato sambutan selama sekitar 10 menit. ”Infonya, Wapres satu-satunya pejabat negara yang diundang PDI-P, selain beberapa menteri,” ungkapnya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, kehadiran Wapres memberikan spirit bagi PDI-P. ”Kehadiran Wapres memberi spirit bagi kami, terlebih dengan persahabatan begitu erat antara beliau dan Ibu Megawati Soekarnoputri, khususnya ketika bersama-sama menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” katanya.

Selain Wapres, akan hadir pula sejumlah menteri yang berasal dari PDI-P dan sejumlah menteri yang merupakan sahabat dari Megawati. Namun, ia enggan merinci para menteri yang akan hadir tersebut. ”Tunggu saja besok (hari ini),” tandasnya.

Baca juga: Netralitas Jokowi dan Simbolik Makan Bersama Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (kiri) dan bakal calon presiden yang diusung PDI-P Ganjar Pranowo (kanan) bersama-sama memegang tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (tengah) untuk turun panggung saat acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Di sela-sela kampanye di Cilacap, Jawa Tengah, Ganjar tak mempersoalkan absennya Jokowi. Meski tak dihadiri Presiden, menurut dia, partai harus tetap solid.

Ganjar juga berkomitmen untuk terus menyatukan kekuatan internal PDI-P, terutama setelah Jokowi terkesan tidak lagi memberikan dukungan ke parpol tersebut. Upaya menyolidkan barisan partai itu dilakukan dengan berkeliling ke daerah-daerah untuk bertemu dengan para kader dari DPC hingga anak ranting dan sukarelawan.

”Nah, seperti hari ini, saya di Cilacap dan Banyumas bagian dari (menyolidkan barisan) itu. Setiap saya turun selalu ketemu dengan tokoh-tokoh, partai-partai, dengan sukarelawan-sukarelawan. Inilah cara kami menyolidkan barisan,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku, sudah agak lama tidak berkunjung ke Jawa Tengah setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Namun, tiba-tiba para kader dari Jawa Tengah mengingatkan dirinya agar segera kembali ke Jawa Tengah. ”Kami konsolidasi kekuatan. Karena ini rumah kami. Maka kami ingin betul-betul rumah kami dijaga, rumah kami utuh, kadernya semua standby,” tegas Ganjar.

Baca juga: Rayakan HUT di Sekolah Partai, PDI-P Ingatkan Proses Kaderisasi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (kanan) menerima surat peringatan keras saat memenuhi panggilan klarifikasi di hadapan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun (kiri) dan Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Tanpa kehadiran Jokowi, menurut Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun, perayaan HUT akan menjadi momentum memperkuat konsolidasi ke akar rumput jelang Pemilu 2024. Penguatan ikatan dengan rakyat krusial untuk meneguhkan keberpihakan partai pada ”wong cilik”. Berkaca pada Pilpres 2014 dan 2019, pilihan masyarakat kepada Jokowi hingga menjadi presiden tidak terlepas dari jati dirinya sebagai kader PDI-P, partai yang membawa roh perjuangan rakyat.

Iklan

”Namun, pada akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi mulai menyimpang dari semangat itu. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada massa kita di bawah,” ujarnya.

Ia tak memungkiri, hal dimaksud terkait Pilpres 2024. Dalam beberapa waktu terakhir, sinyal dukungan Presiden terhadap capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menguat. Gibran merupakan putra sulung dari Jokowi. Gibran hingga saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, yang diusung PDI-P. Selain Gibran, menantu Jokowi Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan, juga diusung oleh PDI-P. Namun, belakangan, ia menyatakan dukungan resmi kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Rangkaian peristiwa tersebut dinilai kontras dengan prinsip PDI-P. Oleh karena itu, para kader PDI-P harus menguatkan ikatan dengan rakyat sambil memberikan penjelasan mengenai prinsip dan ideologi partai secara jelas. ”Kami tidak ada masalah dengan Pak Jokowi, yang menjadi soal adalah ketika partai mulai dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga. Itu yang menjadi masalah dan bertentangan dengan prinsip perjuangan kita,” tutur Komarudin.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoptri bersama Joko Widodo saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo hadir dalam kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai tersebut dalam Pilkada Jabar 2013 di Lapangan Tarikolot, Desa Nanjung Mekar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/2/2013).

Selain menjelaskan soal ideologi partai, para kader juga diminta untuk mengintensifkan sosialisasi pasangan Ganjar-Mahfud dan keberlanjutan program pemerintah saat ini jika pasangan tersebut memenangi Pilpres 2024. Alih-alih berganti atau berhenti, keberlanjutan program pembangunan justru akan terjamin karena selama ini apa yang dilaksanakan Jokowi tidak terlepas dari program PDI-P.

”Program Pak Jokowi itu, kan, programnya PDI-P karena dia adalah petugas partai. Ini yang sedang kami jelaskan kepada rakyat bahwa (penerus) Jokowi adalah Ganjar. Keduanya memiliki kesamaan secara ideologis, karena lahir dari rahim PDI-P,” kata Komarudin.

Tak hanya secara umum, penjelasan kepada masyarakat juga dilakukan secara detail hingga mencakup program yang diusung oleh Ganjar. Hal itu penting untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat. Misalnya, Jokowi identik dengan berbagai program bantuan yang diberikan lewat berbagai kartu. Program tersebut tidak hilang, hanya saja akan diintegrasikan oleh Ganjar-Mahfud ke dalam kartu tanda penduduk.

Tantangan

Komarudin tidak memungkiri, PDI-P menghadapi sejumlah tantangan hingga sebulan jelang hari pemungutan suara. Selain soal kontroversi dukungan Jokowi, tingkat elektabilitas PDI-P berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga juga menurun. Pada Pemilu 2014 dan 2019, elektabilitas partai semakin tinggi seiring dengan dominannya tingkat keterpilihan Jokowi dibandingkan capres lainnya. Namun, kini tingkat elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud tertinggal dari dua pasangan lainnya, yakni Prabowo-Gibran dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Laga Pejabat Negara di Panggung Pilpres

Pasangan bakal capres-cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, naik kendaraan bak terbuka untuk mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Tak hanya itu, pemilih PDI-P juga belum semua memilih Ganjar-Mahfud. Merujuk hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 13-18 Desember 2023, sebanyak 64,8 persen pemilih PDI-P memilih Ganjar-Mahfud. Akan tetapi, 25,4 persen lainnya memilih Prabowo-Gibran. Ada pula 5,6 persen yang memilih Anies-Muhaimin.

”Survei itu boleh-boleh saja, tetapi kami langsung bergerak ke akar rumput untuk mengembalikan teman-teman yang belum paham untuk kembali ke kandang banteng,” kata Komarudin.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes sepakat, PDI-P menghadapi setidaknya tiga tantangan jelang Pemilu 2024.

Mulai dari tingkat elektabilitas partai yang menurun, tingkat elektabilitas Ganjar-Mahfud yang belum menunjukkan tanda kenaikan, hingga indikasi berkurangnya dukungan Jokowi terhadap parpol asalnya tersebut. Persoalan Jokowi juga dinilai berdampak pada kurang leluasanya pada elite PDI-P, khususnya yang menjadi menteri, untuk mengekspresikan dukungan terhadap Ganjar-Mahfud.

Peneliti CSIS Arya Fernandes

Kendati demikian, menurut Arya, PDI-P merupakan parpol yang memiliki sejarah panjang dan basis massa yang ideologis dan loyal. Selain menjadi parpol penguasa selama dua periode, PDI-P juga pernah menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. PDI-P juga terbukti memiliki kebulatan tekad yang bisa menjadi bekal untuk membangun kekuatan jelang Pemilu 2024.

”Perayaan HUT Ke-51 PDI-P ini menjadi momentum terakhir konsolidasi internal jelang pileg dan pilpres,” kata Arya.

Baca juga: LADK 18 Parpol Belum Lengkap, PSI Laporkan Pengeluaran Kampanye Rp 180.000

Dalam konsolidasi tersebut, menurut dia, PDI-P harus bisa memberikan pesan kuat kepada seluruh kadernya bahwa upaya pemenangan pileg dan pilpres tidak bisa dipisahkan. Pesan kuat lain juga harus diberikan bahwa tidak ada pasangan lain yang didukung oleh kader kecuali Ganjar-Mahfud.

”Para pimpinan PDI-P harus bisa membakar kembali semangat para kader yang sempat mengalami demotivasi karena penurunan elektabilitas, baik partai maupun pasangan capres-cawapres yang diusung,” ujar Arya.