Laga Pejabat Negara di Panggung Pilpres

Aktivitas empat pejabat negara yang ikut berkontestasi di Pilpres 2024 tetap sulit dipisahkan dari posisinya sebagai capres dan cawapres. Lalu, siapa paling diuntungkan?

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari saat menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, yang ikuti para pasangan capres dan cawapres peserta Pemilu 2024, Senin (27/11/2023).

Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berpeluang untuk meraih simpati masyarakat dengan menunjukkan kinerjanya sebagai pejabat publik. Ditambah dengan memanfaatkan cuti kampanye, efek elektoral yang dituai juga bisa berlipat. Namun, hingga saat ini belum semua pasangan kandidat mendapatkan keuntungan tersebut.

Prabowo Subianto dikerubungi warga saat berada di Desa Karanganyar, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023) siang. Warga antusias untuk melihat dari dekat Menteri Pertahanan yang baru saja meresmikan sumber air bersih dan bantuan pemipaan di sana. Tidak hanya itu, warga dan Prabowo pun bersenda gurau sambil bermain air.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Meski tengah menjalankan salah satu agenda sebagai Menhan, warga tetap saja menyambutnya sebagai capres 2024. Di tengah kerumunan, ada saja warga yang meneriakkan ”Prabowo Presiden” atau ”Hidup Prabowo” kepada capres yang berpasangan dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tersebut. Apalagi, kunjungan tersebut juga dijalankan di tengah tahapan kampanye pemilu yang telah berlangsung sejak 28 November 2023.

Selain Prabowo-Gibran menjabat sebagai menteri dan wali kota, ada pula kandidat lain yang masih menduduki jabatan publik hingga kurang dari dua bulan jelang hari pemungutan suara. Muhaimin Iskandar, cawapres dari capres Anies Rasyid Baswedan, merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun Mahfud MD, cawapres dari capres Ganjar Pranowo, kini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KOMPAS

Debat perdana calon wakil presiden di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023), berlangsung cukup menarik. Debat ini ditunggu publik, setelah sebelumnya KPU menggelar debat perdana calon presiden pada Selasa (12/12/2024).

Setali tiga uang dengan Prabowo, persinggungan antara posisi Mahfud sebagai menteri dan cawapres juga terjadi dalam aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, ketika menghadiri dialog dengan sejumlah tokoh Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Graha Oikumene, Jakarta, 19 Desember lalu, Mahfud dan sejumlah tokoh mendiskusikan soal kondisi politik dalam negeri, termasuk keamanan dan ketertiban jelang perayaan Natal 2023.

Seusai dialog, Mahfud menegaskan, agenda tersebut ia hadiri dalam posisi sebagai Menko Polhukam. Tidak ada kepentingan elektoral dalam acara itu. Kendati demikian, dialog itu juga dihadiri oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo, salah satu partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

Sehari sebelumnya, Mahfud juga berkeliling ke sejumlah kampus di Kota Padang, Sumatera Barat. Agenda pertamanya adalah menghadiri dialog dengan mahasiswa di Universitas Bung Hatta sebagai Menko Polhukam. Beberapa jam kemudian, Mahfud datang ke Universitas Andalas untuk membedah visi dan misinya pada Pilpres 2024.

Baca juga: Dramaturgi Panggung Depan Politisi

Berbeda dengan Prabowo dan Mahfud, persinggungan antara kampanye dan kegiatan rutin Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR paling jarang tersorot. Bahkan, pada awal November lalu, beberapa hari setelah didaftarkan sebagai peserta Pilpres 2024 bersama Anies Baswedan, Muhaimin langsung menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengambil cuti atau jika perlu mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR saat masa kampanye dimulai. Namun, hingga kini Muhaimin masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

DOKIMENTASI TIM KAMPANYE DAERAH

Cawapres Abdul Muhaimin Iskandar bertemu dengan pedagang di pasar Citra Niaga Jombang, Sabtu (8/1/2024) .

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu, menteri dan pejabat setingkat menteri, serta kepala daerah dibolehkan untuk mengambil cuti kampanye atas izin Presiden. Adapun durasi cuti dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, untuk menteri yang diusulkan parpol atau gabungan parpol untuk menjadi capres atau cawapres dapat mengajukan durasi cuti sesuai dengan kebutuhan. Namun, menteri yang menjadi anggota parpol atau tim kampanye hanya diizinkan cuti selama satu hari kerja dalam satu pekan.

Tak selalu cuti

Kendati ada fleksibilitas cuti bagi capres dan cawapres yang masih menjadi pejabat publik, hal itu tak lantas membuat mereka jor-joran untuk mengajukan cuti. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mengungkapkan, pasangan Prabowo-Gibran justru berupaya untuk tak selalu mengambil cuti, tetapi tetap mengoptimalkan kerja mereka sebagai menteri dan wali kota. Bahkan, pada hari pertama kampanye, keduanya berada di kantor masing-masing alih-alih berkampanye.

Dradjad tidak memungkiri, langkah itu merupakan bagian dari strategi kampanye Prabowo-Gibran secara keseluruhan. Selain menunjukkan bahwa tugas negara ada di atas politik praktis, langkah tersebut juga bisa membangun sentimen positif di kalangan masyarakat. Pada tingkatan berikutnya, sentimen positif itu diharapkan bisa dikapitalisasi menjadi dukungan suara.

Konsekuensi dari langkah tersebut adalah kegiatan kampanye yang lebih sedikit dibandingkan capres lainnya. Berdasarkan rekapitulasi Kompas terhadap agenda kampanye yang diikuti dan rilis pers yang dipublikasikan tim ketiga pasangan capres-cawapres, terdapat setidaknya 94 kabupaten/kota yang secara akumulasi dikunjungi capres sepanjang 28 November 2023-2 Januari 2024. Dari total 94 kabupaten/kota yang dikunjungi itu, Anies berkampanye ke 38 kabupaten/kota. Prabowo datang ke 17 kabupaten/kota, sedangkan Ganjar berkeliling ke 39 kabupaten/kota.

Iklan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba di tempat debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center, (22/12/2023).

Sekalipun lokasi yang dikunjungi Prabowo lebih sedikit dari capres lain, kata Dradjad, intensitas kampanye Prabowo tak tertinggal. Sebagai tokoh yang sudah tiga kali mengikuti pilpres, Prabowo telah membangun komunikasi dengan tokoh lokal dan konstituen dalam waktu panjang.

Begitu pula Gibran, meski merupakan pendatang baru di gelanggang politik nasional, putra sulung Presiden Joko Widodo itu tidak hanya menjadi penerus ayahnya secara biologis, tetapi juga ideologis. Gaya khas kampanye Jokowi, pemenang Pilpres 2014 dan 2019 itu, kini diteruskan oleh Gibran. Gibran kerap blusukan ke masyarakat.

”Kampanye beliau (Prabowo dan Gibran) efisien, (karena) prinsip equimarginal dipenuhi. Lokasi dan kelompok masyarakat yang didatangi sesuai sasaran,” ujar Dradjad.

Selama masa kampanye berlangsung, tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran pun melonjak, baik secara berpasangan maupun perorangan. Merujuk hasil survei Litbang Kompas periode 29 November-4 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 39,3 persen, unggul atas Anies-Muhaimin (16,7 persen) dan Ganjar-Mahfud (15,3 persen). Sebagai capres, elektabilitas Prabowo ada pada angka 39,7 persen naik dari survei Agustus, yakni 31,3 persen. Begitu pula Gibran, elektabilitasnya sebagai cawapres mencapai 37,3 persen, padahal pada survei-survei sebelumnya ia tak masuk 10 besar cawapres pilihan publik.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat berpidato dalam konsolidasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang digelar dengan judul Ganjar-Mahfud 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi, mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PP No 53/2023, ada beberapa posisi pejabat publik yang diperbolehkan maju sebagai capres/cawapres tanpa harus mengundurkan diri, tetapi perlu mengajukan cuti saat akan berkampanye. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud taat dan patuh pada aturan tersebut. Kinerjanya sebagai menteri pun dinilai masih tetap optimal.

Mahfud juga tercatat mendapatkan apresiasi publik karena keberanian membongkar sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik. Misalnya, dugaan korupsi Asabri, transaksi janggal di Kementerian Keuangan dan pencucian uang pejabat pajak, hingga kejanggalan kasus pembunuhan yang melibatkan mantan petinggi Polri, Ferdy Sambo. ”Namun, Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam bertindak dalam rangka menjalankan tugas negara, bukan pemenangan pemilu,” ujar Aris.

Mengenai keuntungan elektoral yang bisa didapatkan, menurut Aris, itu dikembalikan pada penilaian masyarakat. Keuntungan elektoral itu baru bisa benar-benar dilihat di bilik suara nantinya. ”Kami optimistis, pada 14 Februari nanti, di hari ’kasih suara’, masyarakat akan berbondong-bondong datang untuk memilih pasangan nomor urut 3,” katanya.

Ketiga pasangan kandidat Pilpres 2024 berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari posisi mereka yang masih menduduki jabatan publik.

Adapun Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Abdul Rochim, mengatakan, sejak awal ditetapkan sebagai cawapres lalu memasuki masa kampanye, Muhaimin memutuskan untuk serius berkontestasi. Meski masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, kini Muhaimin tidak pernah menggunakan atribut jabatan itu ke mana pun ia beraktivitas. ”Ini menunjukkan keseriusan Gus Muhaimin sebagai cawapres yang secara total memanfaatkan masa kampanye untuk berkeliling menyapa konstituen ke berbagai wilayah,” ujarnya.

Rochim pun mengakui, setiap pejabat publik, terutama menteri, yang mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres tentu akan mendapatkan keuntungan. Hal itu terjadi karena program yang dijalankan di lembaga mereka bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Namun, ada perbedaan mendasar antara pejabat di lembaga eksekutif dan legislatif. ”Kalau di DPR, kan, hasil kerjanya tidak bisa diklaim sebagai hasil kerja individual seorang Wakil Ketua DPR karena sistem kerja di DPR berbeda dengan menteri yang bisa mengklaim hasil kerjanya sebagai hasil kerja individu,” tuturnya.

Kampanye permanen

Pengajar komunikasi politik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, melihat bahwa ketiga pasangan kandidat Pilpres 2024 berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari posisi mereka yang masih menduduki jabatan publik. Sebab, mereka berkesempatan untuk melakukan kampanye permanen, yakni kampanye yang dilakukan oleh calon yang masih menduduki jabatan publik dengan menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Namun, hal itu tentu harus dilakukan secara profesional dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu.

Meski ketiga pasangan calon memiliki kesempatan yang sama, menurut Nyarwi, Prabowo-Gibran berpotensi mendapatkan keuntungan terbesar dari posisi tersebut. Sebab, keduanya paling mengedepankan strategi governing as campaigning atau menjalankan pemerintahan sebagai metode berkampanye dengan cara menunjukkan kinerja. Semua itu dilakukan dengan narasi besar melanjutkan program dan pembangunan pemerintah yang hingga saat ini masih mendapatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi.

Sebaliknya, Nyarwi melihat bahwa strategi kampanye permanen tidak begitu menguntungkan pasangan Ganjar-Mahfud. Meski diusung oleh parpol asal Presiden Joko Widodo, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar-Mahfud cenderung mengedepankan gagasan memperbaiki dan mempercepat program pembangunan pemerintah. ”Narasi itu secara tidak langsung mendiferensiasikan diri mereka dari Jokowi sehingga kalau mereka menjalankan kampanye permanen menjadi kurang menguntungkan,” kata Nyarwi.

Baca juga: Adu Strategi Capres-Cawapres Meyakinkan Pemilih Bimbang

Begitu pula dengan Anies-Muhaimin. Meski Muhaimin kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, publik melekatkan kerja-kerja pengelolaan negara hanya pada lembaga eksekutif. Kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif masih belum dipahami. Karena itu, Anies-Muhaimin juga tak bisa mendapatkan efek kampanye permanen secara optimal.