Netralitas Jokowi dan Simbolik Makan Bersama Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju

Jokowi santap malam dengan Prabowo, sarapan dengan Airlangga, dan makan siang dengan Zulkifli. Dongkrak Prabowo-Gibran?

ISTIMEWA

Di tengah menghangatnya suhu politik jelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo bersantap malam berdua dengan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Masa rehat di antara kesibukan kerja pada akhir pekan pertama di awal tahun 2024 dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk bertemu tiga ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kabar pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto awalnya berembus dari foto yang beredar tentang acara santap malam berdua di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng di Jakarta, Jumat (5/1/2024) malam. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam, dari pukul 19.00 hingga 20.05.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Presiden Jokowi yang menggunakan kemeja warna putih tampak tertawa lepas ketika bersantap malam berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan kemeja batik motif parang. Beberapa jam seusai santap malam itu, Prabowo membagikan foto pertemuan tersebut di laman media sosial.

Terkait santap malam dengan Prabowo, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi rileks sejenak mencoba masakan Nusantara. ”Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya, masakan Nusantara di rumah makan itu enak,” ucap Ari ketika dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut, Jumat malam.

Baca juga: Presiden Jokowi Makan Malam Berdua dengan Prabowo

ARSIP PARTAI GOLKAR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2024).

Keesokan harinya, Sabtu (6/1/2024), Presiden Jokowi berolahraga dan sarapan pagi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang diunggah akun Instagram Partai Golkar, tampak Presiden dan Airlangga berkeliling Kebun Raya Bogor dengan mengendarai mobil golf.

Dan, sehari berikutnya, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Minggu (7/1/2024) sekitar pukul 12.00. Zulkifli Hasan menemani Presiden Jokowi makan siang di Medja Restaurant, Bogor. Keduanya mengenakan pakaian kasual berwarna putih. ”Diundang Pak Zul makan siang,” ujar Presiden Jokowi seusai pertemuan. Belakangan, Zulkifili memang kerap mendampingi Presiden Jokowi sebelum ataupun setelah makan siang pada Minggu lalu itu.

Baca juga: Strategi Pilpres Jadi Salah Satu Bahasan Jokowi-Zulkifli Hasan

Zukifli yang mendampingi Presiden Jokowi hingga masuk ke dalam mobil segera menyeletuk bahwa ia mengundang Presiden untuk makan enak. ”Kalau kerja, bapak lupa makan siang. Saya beberapa kali ikut. Mulai pagi sampai malam. Makannya pagi dan malam. Pagi saja kadang lupa. Makanya ini kami ajak makan siang. Sekali-sekali,” kata Zulkifli.

Terkait makan siang dengan Presiden, Zulkifli menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut ia, antara lain, melaporkan tentang sambutan hangat dari masyarakat terhadap pasangan Prabowo-Gibran. ”Saya, kan, koalisi, lapor. Lapor, ya, kan. Saya ke Indonesia timur, ke Sumatera, ke Jateng, ke Jatim, itu ya. Saya bilang, ’Pak, kami dapat sambutan begitu hangat. Mas Gibran, Pak Prabowo, Pak Prabowo-Gibran disambut hangat sekali’,” ujar Zulkifli.

Zulkifli juga menyampaikan tekad meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi. Ia bahkan menyebut Presiden Jokowi sebagai sosok yang sangat pembaru. Presiden Jokowi telah membangun Ibu Kota Nusantara, membangun jalan tol Jawa hingga tol Sumatera. Namun, ia mengaku bahwa beberapa materi dari pertemuan tersebut memang tidak bisa dibuka ke publik.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat meresmikan jalan tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Terkait pertemuannya seraya makan bersama dengan tiga ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju tersebut, Presiden Jokowi enteng saja berkomentar. ”Makan malam, makan siang, makan pagi, sarapan,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seusai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Merangkum materi pertemuan, Presiden menyebut pembahasan tentang pemerintahan hingga Pilpres 2024. Presiden Jokowi menampik anggapan ia tidak netral dengan menemui para ketum pendukung pasangan calon presiden-calon wapres nomor urut 2 tersebut. ”Wong ketemu malam hari, ketemu hari libur, dan makan juga,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Konsolidasi masif Jokowi

Saat dimintai pandangan, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menuturkan, dari sisi kesejarahan, Gerindra, Golkar, dan PAN adalah partai utama di poros KIM yang mengusung Prabowo-Gibran. Golkar dan PAN adalah dua partai penopang di poros Prabowo ketika beberapa waktu lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang.

Baca juga: Lobi-lobi Gencar di Balik Perjodohan Anies-Muhaimin

Ari berpendapat pertemuan terpisah Jokowi dengan Prabowo, Airlangga, dan selanjutnya Zulkifli bukanlah urusan pemerintahan, tetapi dapat dipastikan adalah urusan politik. Pertemuan itu membahas Pemilu 2024.

MELATI MEWANGI UNTUK KOMPAS

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo

Melalui pertemuannya dengan Prabowo yang digelar di luar Istana Kepresidenan, menurut Ari, Jokowi secara eksternal mengirimkan pesan ke publik mengenai kejelasan posisi politiknya. Demikian pula pertemuannya dengan Airlangga dan kemudian Zulhas memberikan pesan sama ke publik.

Iklan

”Dari sisi internal, itu jelas merupakan upaya konsolidasi secara masif karena posisi elektoral Prabowo-Gibran sepertinya mentok di angka 40-an persen. Dan, mereka memang mempunyai target untuk satu putaran. Jadi, ini adalah upaya konsolidasi dan evaluasi mengenai strategi apa yang harus dilakukan dari sisi Gerindra, Golkar, dan kemudian PAN sebagai poros utama,” ujar Ari.

Dari sisi internal, itu jelas merupakan upaya konsolidasi secara masif karena posisi elektoral Prabowo-Gibran sepertinya mentok di angka 40-an persen.

Ari menuturkan, kejenuhan elektoral, di mana posisi Prabowo-Gibran bertahan di kisaran 40 persen tersebut membutuhkan sosok Jokowi untuk disampaikan ke publik. ”Karena itu, harapannya publik yang masih mendukung Jokowi, pemilih Jokowi, dan mereka yang puas dengan kinerja Jokowi memberikan efek elektoral atau mencairkan kejenuhan elektoral di sisi Prabowo-Gibran,” katanya.

Selain untuk mendongkrak elektoral Prabowo Gibran, menurut Ari, ada pula harapan pertemuan Airlangga dan Zulkifli Hasan dengan Jokowi sedikit banyak memberikan pengaruh elektoral bagi Partai Golkar dan PAN. Hal ini terlihat dari pertemuan yang desainnya tertutup tersebut kemudian dibuka secara sengaja melalui jalur komunikasi atau medsos partai.

”Posisi kemarin, berdasarkan hasil survei, sifat linier elektoralnya adalah ketika elektabilitas Prabowo naik, itu juga menaikkan elektabilitas Gerindra. Ada efek ekor jas yang jelas soal elektabilitas Prabowo dan Gerindra,” kata Ari.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mural bertemakan pemilu dengan pesan untuk menjaga pemilu damai menghiasi jalur pedestrian di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/10/2023).

Dimungkinkan ada evaluasi untuk melihat hal yang sudah dilakukan partai-partai pengusung untuk meningkatkan elektoral capres-cawapres. ”Tapi, partai-partai juga menagih keuntungan elektoral apa yang bisa didapatkan oleh partai, (terutama) Golkar dan PAN,” ujarnya.

Hal ini karena percuma bagi parpol-parpol memenangkan capres-cawapres, tapi kemudian tidak ada efek kemenangan elektoral signifikan bagi partai-partai pendukung. ”Apalagi, Golkar dan PAN sebenarnya adalah dua partai yang menyelamatkan sehingga Prabowo tetap bisa maju ketika ditinggalkan oleh PKB. Nah, dia (Golkar dan PAN) menagih, ’keuntungan elektoral buat partai gua apa?’” kata Ari.

Baca juga: Upaya Peroleh Dampak Elektoral

Ada keinginan untuk sharing atau berbagi elektoral ketika partai-partai pendukung berjuang bersama memenangkan pasangan capres-cawapres yang diharapkan terwujud dalam pencapaian elektoral partai-partai tersebut di pemilihan legislatif. ”Di samping, mungkin, bagi-bagi kue kekuasaan seperti posisi menteri. (Hal ini) karena, kan, posisi kekuatan partai adalah seberapa banyak kursinya di parlemen,” ujar Ari.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KOMPAS TV

Pengamat politik Airlangga Pribadi pada acara Satu Meja The Forum bertajuk “Siapa Ingin Megawati-Jokowi Pecah Kongsi?” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (30/8/2023) malam.

Posisi tidak netral

Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, pun menilai pertemuan Jokowi dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan tak bisa dimungkiri sebagai simbol posisi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Jokowi membangun komunikasi politik dengan bahasa simbol.

”Meski itu pertemuan yang biasa dilakukan dengan menteri-menteri terkait, tapi menteri-menteri yang diajak hadir dalam pertemuan tersebut adalah menteri-menteri yang menjadi bagian dari pengusung pasangan capres-cawapres 2. Artinya, pertemuan itu dalam bahasa simbolik menunjukkan posisi tidak netral, tapi mendukung pasangan nomor 2,” tutur Airlangga Pribadi.

Baca juga: Janji Netral dan Kode-kode dari Jokowi

Pertemuan yang intensif tersebut sekaligus menunjukkan Presiden Jokowi berharap isyaratnya dapat segera dibaca para pendukungnya dan memberikan dukungan kepada kubu paslon 2. Di sisi lain, ujar Airlangga Pribadi, paslon lainnya terkesan tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, dan tidak mengagetkan.

Apalagi, sejak Gibran masuk sebagai cawapres dengan cara yang kontroversial, cawe-cawe dan ketidaknetralan Jokowi semakin terasa. ”Jadi ini penegasan (sikap) saja. Di sisi lain, pertemuan-pertemuan itu justru menunjukkan apa yang dipilih Jokowi tidak semudah itu bisa memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran sehingga Presiden merasa perlu menebalkan kode politik,” ucap Airlangga Pribadi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (kiri) dan bakal calon presiden yang diusung PDI-P Ganjar Pranowo (kanan) bersama-sama memegang tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (tengah) untuk turun panggung pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Dengan penegasan sikap ini, lanjutnya, semakin jelas pula betapa Jokowi semakin menjaga jarak dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Tidak ada lagi gestur kedekatan dengan parpol yang selalu mengusungnya. Ketidakhadiran Jokowi dalam HUT PDI-P pada 10 Januari 2024, dengan alasan lawatan ke luar negeri sekalipun, menurut Airlangga, bisa dibaca sebagai tidak adanya itikad baik untuk menjaga hubungan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kendati berkomunikasi aktif dengan Prabowo serta para elite parpol pengusung Prabowo-Gibran, Presiden Jokowi terkesan sudah tak lagi membangun komunikasi dengan Megawati. Padahal, PDI-P adalah parpol yang mengusungnya sejak maju sebagai calon wali kota Surakarta, calon gubernur DKI Jakarta, sampai dua kali menjadi capres.

Baca juga: Panas Dingin Relasi ”Anak Nakal” dan ”Ibu”-nya

Jokowi terpantau bertemu Megawati saat pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres PDI-P di Istana Batutulis, Bogor, 21 April 2023. Megawati juga hadir di Istana Merdeka saat pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) jelang peringatan 17 Agustus 2023, selain menghadiri upacara peringatan Hari TNI 5 Oktober 2023 yang dipimpin Presiden Jokowi.

Setelah menetapkan calon wakil presiden Mahfud MD tanpa kehadiran Presiden yang tengah berada di China, Megawati tak lagi hadir pada acara-acara, seperti pelantikan, yang digelar di Istana Kepresidenan. Sebaliknya, Jokowi pun tak lagi menyambangi Megawati di kediamannya di Jalan Teuku Umar.

Pada kondisi seperti sekarang ini, menurut Airlangga Pribadi, semuanya bergantung kepada publik sebagai pemilik suara. ”Independensi dan otonomi publik dalam memilih serta mengawal suaranya serta keberlangsungan demokrasi sangat menentukan,” ujarnya.

Dia meyakini kekuatan rakyat dapat mengimbangi kekuasaan negara. Tanpa kepedulian masyarakat untuk mengawal suaranya, demokrasi di Indonesia dapat tergerus atau dibajak kekuatan yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.