KPU diminta segera bergerak dan melakukan langkah mitigasi. Data pemilih merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Kebocoran bisa memengaruhi kepercayaan publik.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Terkait dugaan kebocoran data pemilih, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Komisi Pemilihan Umum betul-betul menjaga kerahasiaan data. Apalagi, pada masa kampanye seperti saat ini, kebocoran data menjadi hal yang biasa terjadi karena tengah terjadi ”musim bocor”. Wapres menyebut, di antaranya, ”bocor halus” yang kerap menjadi viral di media sosial.
”Kebocoran, ya, kita sayangkan, bahwa itu sampai bocor. Karena itu, kita harapkan KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan itu,” ucap Wapres Amin dalam keterangan pers seusai meresmikan pembukaan Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia 2023 di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Ke depan, kebocoran data diharapkan tak lagi terjadi. ”Memang sekarang ini musimnya bocor, ya. Bukan hanya ’bocor halus’, ya. Nah, ini supaya ke depan lebih dijaga (agar tidak bocor),” tambah Wapres Amin.
Dalam kesempatan itu , Wapres juga meminta semua kontestan pemilu dalam kampanye mengedepankan adu gagasan, bukan adu siasatatau pencitraan. Kampanye harus mengedepankan gagasan yang diyakini akan lebih terlihat ketika debat publik dari calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).
”Jadi, kalau yang ditonjolkan gimik itu tidak betul. Dan tinggal saya kira para pemilih sudah tahu, kan, nanti yang punya gagasan bagus untuk membangun bangsa ini,” ucap Wapres.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data pemilih muncul setelah akun ”Jimbo” memasarkan 252 juta baris data mentah pemilih 2024 yang diklaim berasal dari situs KPU dalam forum daring BreachForum. Akun itu juga membagikan 500.000 data gratis sebagai contoh serta mengunggah beberapa tangkapan layar dari laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data tersebut.
Jadi, kalau yang ditonjolkan gimik itu tidak betul. Dan tinggal saya kira para pemilih sudah tahu, kan, nanti yang punya gagasan bagus untuk membangun bangsa ini.
Tindakan KPU
Sementara itu, capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menyayangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang makin anjlok. Menurut Anies, dugaan terhadap kebocoran data, apalagi di tahun politik seperti saat ini, tentu dapat memengaruhi kepercayaan publik.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, meminta KPU segera bergerak dan melakukan langkah mitigasi. Data pemilih merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Karena itu, KPU harus bisa memastikan peretasan tidak terjadi lagi ke depan. ”Untungnya saja sistem mekanisme pemilu Indonesia tidak menggunakan penghitungan berbasis digital, tetapi manual dengan rekap berjenjang,” katanya.
Dengan kebocoran itu, masyarakat bakal hilang kepercayaan kepada KPU.
Dengan demikian, rekapitulasi hasil pemilu relatif aman dari peretasan. Hal yang sama juga berlaku apabila situs KPU diretas, pengumuman secara daring tidak diakui jika dilakukan tanpa proses penghitungan.
Adapun capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mendesak dugaan kebocoran data pemilih segera diusut tuntas. Ganjar khawatir, dengan kebocoran itu, masyarakat bakal hilang kepercayaan kepada KPU.