Kampanye di NTT, Ganjar Soroti Pentingnya Jaga Keberagaman

Di NTT, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berdialog dengan tokoh lintas agama. Sementara itu, cawapres pendampingnya, Mahfud MD, di Banten, menegaskan, KPK harus bangkit.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Calon presiden Ganjar Pranowo menyapa warga yang menyambutnya di Bandara Internasional El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (1/12/2023).

KUPANG, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengawali kampanye di Nusa Tenggara Timur, Jumat (1/12/2023), dengan tokoh-tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia dan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi dengan lebih memberikan perhatian kepada guru ngaji, guru sekolah minggu, dan para tokoh agama di level akar rumput.

Ganjar tiba di Bandara Internasional El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekitar pukul 11.52 WIT. Ia disambut meriah oleh para pendukung dan simpatisan. Ia menyalami para pendukung itu sembari sesekali melayani permintaan untuk berswafoto bersama. Beberapa tokoh warga NTT juga menyambut kedatangannya dengan membacakan pantun berbahasa lokal.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Karena sudah memasuki waktu ibadah shalat Jumat, dari bandara Ganjar bertolak ke Masjid Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), Kupang. Ia memilih tempat itu untuk menunaikan shalat Jumat karena lokasinya paling dekat dengan bandara. Dengan waktu yang sudah mepet karena memasuki waktu shalat, ia pun bergegas masuk ke masjid.

Baca juga: Menakar Kekuatan Media Sosial Capres dan Cawapres

Menemui MUI NTT

Seusai menunaikan shalat Jumat, saat hendak mengenakan sepatu, ia didatangi oleh seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu bersalaman dan mencium tangan Ganjar. Ganjar lalu bercakap-cakap dengan anak yang memakai pakaian gamis berwarna biru itu.

”Namanya siapa? Kelas berapa?” tanya Ganjar kepada anak tersebut.

Si anak pun menjawab bahwa ia duduk di kelas I Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ganjar juga sempat menanyai apa cita-cita anak tersebut. Dengan percaya diri, sang anak menjawab bahwa ia ingin menjadi presiden. Mendengar jawaban itu, Ganjar sontak mengajak tos si anak.

Seusai shalat Jumat, Ganjar melakukan pertemuan tertutup dengan MUI Nusa Tenggara Timur. Kantor MUI itu berada di samping Masjid Raya Kota Kupang.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Calon presiden Ganjar Pranowo memberi keterangan kepada media di Sinode Gereja Masehi Injil Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (1/12/2023).

”Hari ini, kami berdiskusi banyak hal bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Dari dua tokoh agama ini, kami juga mendapatkan banyak masukan tidak hanya masalah agama tetapi juga soal kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, dan banyak sekali,” jelas Ganjar.

Ganjar menyebut masukan-masukan itu sangat penting di tahun politik Pemilu 2024 di mana para tokoh agama berperan signifikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Mereka juga bisa mengajak masyarakat untuk menjaga agar jangan ribut dan tidak membuat hoaks seputar pemilu.

”Ada pesan moral yang menurut saya cukup bagus karena saya adalah salah satu kontestan (Pilpres 2024), saya berpikir kalau itu dilakukan bisa membuat sensitivitas perasaan banyak orang,” imbuh Ganjar.

Ganjar juga memaparkan terkait dengan isu kerukunan antarumat beragama, masih banyak yang perlu diperbaiki.

Ganjar juga memaparkan terkait dengan isu kerukunan antarumat beragama, masih banyak yang perlu diperbaiki. Ujung tombak perbaikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah para guru keagamaan, yaitu guru ngaji, guru sekolah Minggu, dan sebagainya. Ia berpandangan para guru itu bisa mengajarkan nilai-nilai agama kepada para anak didik sehingga mereka bisa terbiasa dengan perbedaan dan memandang bahwa perbedaan itu indah.

”Yang mesti didorong adalah bagaimana memberikan perhatian lebih kepada guru agama, baik formal maupun nonformal, seperti guru ngaji, sekolah Minggu, atau di agama lain,” jelasnya.

Ia memberi contoh, sewaktu memimpin Jawa Tengah, ia menghibahkan kurang lebih Rp 270 miliar setiap tahun ke Kementerian Agama untuk dibagikan kepada guru-guru informal. Jika program itu dilanjutkan, secara nasional dibutuhkan sekitar Rp 4 triliun untuk memberikan perhatian kepada para pendidik keagamaan yang menjadi ujung tombak penyebaran pesan beragama.

Di NTT, menurut rencana, Ganjar akan berkunjung ke Pulau Rote dan Pulau Miangas untuk melihat lebih dekat Indonesia dari ujung timur.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, cawapres nomor urut 3, saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Sementara itu, calon wakil presiden pendamping Ganjar, Mahfud MD memilih berkampanye di wilayah Pandeglang, Banten. Mahfud berdialog dengan ulama dan pengurus pondok pesantren di Pandeglang.

Saat ditanya pendapatnya soal pengakuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2015-2019 Agus Rahardjo tentang dugaan intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el), ia menilai lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi.

”Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi, memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Saya sendiri ndak pernah,” ujar Mahfud.

Baca juga: Istana Bantah Presiden Intervensi Kasus Korupsi KTP-el

KPK harus bangkit

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai KPK sekarang memang harus bangkit setelah terpuruk karena kasus dugaan pemerasan yang menjerat bekas Ketua KPK Firli Bahuri. Dengan peristiwa itu, KPK ke depannya tidak boleh diintervensi lagi, baik oleh presiden, partai politik, maupun pejabat-pejabat yang kerap melobi untuk mengganggu penegakan hukum.

Ke depannya, kata Mahfud, pemerintah yang akan datang harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum, terutama di bidang pemberantasan korupsi, diberi independensi dan diberi alokasi anggaran yang cukup agar kinerja mereka benar-benar profesional.