Ganjar dan Mahfud Berbagi Tugas demi Efektivitas Kampanye

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak akan terlalu sering kampanye bersama. Keduanya memilih berbagi tugas mengingat luasnya wilayah Indonesia serta singkatnya masa kampanye.

KOMPAS

Pasangan capres-cawapres yang diusung PDI-P dan parpol koalisinya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar deklarasi di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Rabu (18/10/2023) malam. Ganjar dan Mahfud menyebut, jika generasi milenial dan gen Z sebagai pemilih potensial dalam Pemilu 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Tiga hari lagi, masa kampanye Pemilihan Presiden 2024 akan dimulai. Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengungkap sudah ada pembagian tugas di antara mereka agar masa kampanye 75 hari bisa efektif.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, saat dihubungi, Sabtu (25/11/2023), mengatakan, pihaknya menyadari bahwa masa kampanye Pilpres 2024 ini singkat karena hanya 2,5 bulan. Padahal, ada 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota yang harus dikunjungi selama masa kampanye tersebut.

Adapun, capres Ganjar Pranowo kemungkinan tidak akan sering kampanye bersama dengan cawapres Mahfud MD. Sebab, Mahfud juga masih tetap akan bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sehingga hanya bisa berkampanye di akhir pekan.

Baca juga: Capres Intensifkan Dialog dengan Publik

”Sudah ada pembagian tugas. Karena kompetensi Pak Ganjar dan Pak Mahfud selevel hal itu tidak masalah dan kami berusaha bisa menjangkau sebanyak mungkin tempat selama masa kampanye,” kata Chico.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Para ketua umum parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar rapat rutin di Gedung High End, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Terkait pembagian itu, Chico menyebut bahwa pada prinsipnya tidak ada pembagian yang kaku antara Ganjar dan Mahfud. Namun, karena memang Mahfud berlatar belakang sebagai nahdliyin, ia mendapatkan tugas untuk lebih banyak berkampanye di wilayah-wilayah kantong nahdliyin, seperti Jawa Timur dan Madura. Mahfud juga menurutnya populer di wilayah Jawa Barat.

”Pembagian itu menyesuaikan dengan demografi atau faktor-faktor sosial lain. Ke depannya juga akan lebih fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Mahfud memang mendapatkan tugas khusus untuk mengawal kampanye di daerah-daerah tapal kuda Jawa Timur dan Madura. Selain itu, dia juga diminta memperkuat basis suara di wilayah seperti Aceh dan Sumatera Barat, yang sebagian besar penduduknya mayoritas Muslim.

Pesan yang ingin kami sampaikan adalah kampanye tidak hanya bicara elektabilitas, hasil survei, atau wilayah yang gemuk. Tapi, seluruh wilayah di Indonesia harus mendapatkan kesejahteraan merata sesuai amanat demokrasi.

Chico menambahkan, untuk kampanye etape pertama, Ganjar memang dijadwalkan akan memulai dari wilayah Indonesia Timur. Hal itu sekaligus untuk mempertegas bahwa apabila Ganjar-Mahfud menang, wilayah Indonesia Timur juga akan menjadi prioritas pembangunan ke depan.

”Pesan yang ingin kami sampaikan adalah kampanye tidak hanya bicara elektabilitas, hasil survei, atau wilayah yang gemuk, tetapi seluruh wilayah di Indonesia harus mendapatkan kesejahteraan merata sesuai amanat demokrasi,” ucapnya.

Terkait dengan pemilih muda yang jumlahnya cukup besar di Pemilu 2024 ini, Chico menyampaikan, mereka tentu menjadi sasaran utama kampanye paslon Ganjar-Mahfud. Namun, kampanye akan difokuskan pada substansi persoalan, bukan hanya gimik politik semata. Gagasan yang akan disampaikan adalah bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan, beasiswa, kredit bunga ringan, dan insentif kemudahan memulai usaha. Kisah hidup Ganjar dan Mahfud yang berasal dari keluarga sederhana juga akan disampaikan dalam kampanye untuk memotivasi dan menginspirasi anak-anak muda.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar menggelar konferensi pers di rumah pemenangan Jalan Cemara 19, Jakarta, untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, Senin (16/10/2023).

”Kami tidak mau menganggap enteng generasi Z dan milenial hanya dengan hal-hal yang bersifat senang-senang saja. Politik boleh santuy dan riang gembira. Tetapi, soal demokrasi, ketidakadilan, dan penyelewengan kekuasaan juga tetap akan menjadi isu kritis yang dibahas selama kampanye,” tegasnya.

Baca juga: Ganjar: Komitmen Menghadirkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Selain memperkuat strategi pemenangan kampanye, TPN Ganjar-Mahfud juga akan mempersiapkan syarat-syarat administratif yang harus dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, seperti rekening awal dana kampanye ataupun laporan awal dana kampanye.

Pengawasan kampanye

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengatakan, menjelang masa kampanye, pada Minggu (26/11/2023), Bawaslu akan menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024. Apel tersebut akan diikuti oleh jajaran Bawaslu baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Apel dilakukan untuk menunjukkan kepada publik bahwa Bawaslu siap mengawasi masa kampanye.

”Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 juga dilakukan agar jajaran Bawaslu memiliki perspektif yang sama tentang penegakan larangan kampanye dan bagaimana upaya penegakannya,” katanya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja.

Ajang tersebut juga akan dijadikan koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu dalam menegakkan larangan kampanye. Hal-hal yang dilarang selama kampanye antara lain pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang atau berkampanye dengan materi dan informasi yang dilarang. Kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, serta penggunaan fasilitas pemerintah atau negara juga dilarang.

Selain itu, juga kampanye di media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi bohong, hoax, kampanye hitam, dan isu SARA. Politik uang, penggunaan dana corporate social responsibility (CSR), keterlibatan aparatur sipil negara, TNI, dan mobilisasi ASN juga dilarang dalam kampanye. Hal-hal itu akan menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu.

”Pada apel besok, perspektif penurunan dan pelarangan alat peraga kampanye, prosedur standar operasional (SOP) pembubaran kampanye yang tidak sesuai jadwal itu yang juga akan disampaikan kepada jajaran Bawaslu di kabupaten, kota, dan provinsi,” kata Bagja.

Selama masa sosialisasi setelah penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kemarin, Bawaslu juga sudah menerima banyak laporan dugaan pelanggaran. Beberapa yang masuk antara lain pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa, kampanye di sosial media, dan pelanggaran netralitas penjabat kepala daerah. Sampai saat ini laporan itu masih ditangani Bawaslu.