11 Orang Terjaring OTT KPK di Kaltim, Diduga Terkait Pembangunan Jalan

KPK menangkap 11 orang dan menyita uang yang diduga terkait proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kaltim.

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 11 orang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kalimantan Timur. Para penyelenggara negara itu diduga tengah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pembangunan jalan.

”Benar, Kamis (23/11/2023) sekitar pukul 19.45 WIB, KPK telah lakukan tangkap tangan di wilayah Provinsi Kaltim (Kalimantan Timur),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi mengenai informasi adanya operasi tangkap tangan di Kaltim, Jumat (24/11/2023).

Ali mengungkapkan, sebanyak 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) masih diperiksa penyidik KPK. Namun, KPK belum bersedia mengungkapkan secara rinci siapa saja penyelenggara negara yang tertangkap tangan.

Sebanyak 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) masih diperiksa penyidik KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan, dalam OTT itu, penyidik KPK mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lain, serta sejumlah pihak yang juga diduga sebagai pelaku dan saksi-saksi tindak pidana korupsi.

Ghufron menjelaskan, tindak pidana korupsi diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni proyek pembangunan jalan. Namun, KPK akan menyampaikan detail hasil operasi tangkap tangan tersebut setelah memperoleh keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan selama 24 jam pertama.

Meminta maaf

Ghufron juga menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan terjadi di tengah hiruk-pikuk di lembaga KPK. Kegaduhan yang dimaksud terkait dengan penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Sebagai pimpinan KPK, Ghufron menegaskan akan turut bertanggung jawab. Karena itu, ia meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa yang telah menimbulkan kegaduhan serta mengikis harapan kepada KPK untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

”Tentu peristiwa (itu) akan menjadi pelajaran dan bahan evaluasi kami, baik untuk internal maupun terhadap eksternal dan kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan serta terbuka untuk menerima saran dari masyarakat demi perbaikan ke depan,” kata Ghufron.

Baca juga: Saat Pimpinan KPK Tak Lagi Dibela..

KPK berharap, masyarakat tetap mendukung upaya KPK dalam perjuangan memberantas rasuah. Ini karena KPK merupakan milik rakyat dan negara Indonesia.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Aksi teatrikal menjadi suguhan para mantan pimpinan, penyidik, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tergabung dalam IM57+ Institute bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menyikapi penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan, Kamis (23/11/2023).

”Harapan itu masih ada dan akan terus ada dan membesar jika bersama bergandengan untuk memelihara dan merawat harapan Indonesia adil makmur bebas dari korupsi,” ujar Ghufron.