Bukan Orang Asing bagi Jokowi, Panglima TNI Agus Jamin Netralitas Terjaga

Seusai dilantik jadi Panglima TNI, Agus memastikan akan menjaga netralitas prajurit meski putra Presiden Jokowi jadi salah satu peserta pilpres. Selama di TNI, Agus kerap bertugas di lingkungan sekitar Jokowi.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI dalam acara pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Sebagai sosok yang tak asing dan memiliki jabatan strategis di sekitar Presiden Jokowi, Agus menyatakan siap mengusung netralitas dalam Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa jabatan Panglima TNI yang diembannya tidak diraih secara ujug-ujug atau tiba-tiba.

Sebelumnya, Agus diusulkan sebagai calon tunggal panglima TNI oleh Presiden kepada DPR ketika belum genap satu pekan dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Persetujuan pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 di DPR, Jakarta, Selasa (21/11/2023) kemarin.

”Kalau mau jadi KSAD harus bintang tiga yang eligible dan strategis. Kemudian dari KSAD jadi Panglima TNI pernah menjabat kepala satuan angkatan. Tidak ujug-ujug. Semuanya harus berprestasi juga,” ujar Agus menjawab pertanyaan wartawan seusai ia dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Selama di TNI, Agus pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009 ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Surakarta.

Baca juga : Menjamin Netralitas Presiden

Agus yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991 ini menegaskan bahwa jenjang kepangkatan dan jabatan di TNI sudah terstruktur dengan baik dan jenjang itu pula yang dijalaninya setahap demi setahap. Hal itu disampaikan Agus merespons anggapan bahwa jabatan Panglima TNI diraihnya dalam waktu relatif singkat karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi.

Selama di TNI, Agus pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009 ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Surakarta. Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana, Bogor, pada 2020 dengan wilayah tanggung jawab mencakup Istana Negara Bogor. Ia pun menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tahun 2020-2021.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatangangan berita acara pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Agus juga menegaskan akan mengusung netralitas meskipun putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pemilihan Presiden 2024. ”TNI sudah ada koridornya: sapta marga, 8 wajib TNI, sumpah prajurit. Kami selalu ke situ, ya, kepada NKRI, berdasarkan UUD 1945, Pancasila. Kita tegak lurus pada negara,” ucapnya.

Untuk menjamin netralitas prajurit selama pemilu, Agus menyatakan, disediakan posko-posko aduan untuk melaporkan apabila terdapat prajurit yang melanggar asas netralitas. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit tidak boleh berpolitik praktis. ”Kami membuat posko-posko tersebut supaya tidak terjadi yang selalu ditanyakan oleh insan media ke saya (tentang netralitas),” tambah Agus.

Deklarasi pemilu damai yang melibatkan semua elemen masyarakat juga akan terus digaungkan. ”Tidak hanya TNI/Polri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang ada di wilayah, kemudian juga tokoh agama. Tokoh masyarakat, adat, LSM, dan semua elemen masyarakat membuat pakta integritas tentang pemilu damai. Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai,” ucapnya.

Baca juga : Ganjar dan JK Bertemu, Netralitas Aparat Disinggung

Sumpah prajurit

Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 102/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Turut hadir dalam pelantikan adalah para kepala lembaga negara, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, para kepala staf angkatan, dan Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono.

”Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Jenderal Agus Subiyanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

”Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” lanjut Presiden.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah Panglima TNI. Bertindak sebagai saksi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Baik Mahfud MD maupun Prabowo sama-sama peserta Pilpres 2024, yakni masing-masing mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan calon presiden.

Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Agus menegaskan akan melanjutkan program dari Panglima TNI sebelumnya. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Panglima TNI akan berpedoman pada visi-misi PRIMA yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Agus menegaskan akan melanjutkan program dari Panglima TNI sebelumnya.

Baca juga : Janji Netral dan Kode-kode dari Jokowi

Agus mengatakan, untuk menjadi profesional, prajurit harus well-trained (dilatih dengan baik), well-equipped (diperlengkapi dengan baik), dan well-paid (digaji dengan layak). ”Nanti secara bottom up saya akan mengajukan kepada Kemenhan dan Kemenhan sudah acc (menyetujui) untuk tunjangan uang lauk-pauk (bagi) pasukan yang melaksanakan tugas operasi sehingga tidak terlalu jomplang dengan instansi lain,” tambahnya.

Ia juga akan menggandeng industri pertahanan untuk perlengkapan seperti senjata dan drone agar tidak terlalu tertinggal dari negara lain. Agar TNI bisa well-equipped, kegiatan evaluasi organisasi dilakukan secara berkala. ”Demikian juga alutsista (alat utama sistem persenjataan) ada evaluasi, kemudian apakah masih layak terbang atau masih bisa dirawat. Makanya, tadi well-equipped,” ucapnya menanggapi kecelakaan pesawat Super Tucano yang terjadi beberapa waktu lalu.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berfoto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam acara pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Menurut dia, Presiden Jokowi juga memberi arahan agar ia melaksanakan tugas pokok berkolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat, baik terkait penanganan gangguan keamanan di Papua maupun bencana alam. Terkait penanganan gangguan keamanan di Papua, ia menegaskan bahwa wilayah Papua memiliki keunikan karakteristik dan kearifan lokal.

Baca juga : MEF Dinilai Sulit Terpenuhi, Militer Butuh Strategi Baru

Strategi diplomasi

Di Papua, TNI akan menggunakan kekuatan smart power yang terdiri dari soft power dan hard power. Soft power akan mengedepankan operasi intelijen dan teritorial demi membantu percepatan pembangunan. ”Hard power juga digunakan, mereka kombatan itu bersenjata, jadi harus lawannya, ya, senjata. Tapi, kita kedepankan soft power. Kan, ada tiga front ya: front bersenjata, front politik diplomatik, front klandestin,” tambah Agus.

Dalam upaya pembebasan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, yang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan, sejak 7 Februari 2023 lalu, TNI akan mengedepankan strategi diplomasi dengan operasi intelijen dan teritorial.

Politik diplomatik militer di wilayah perairan Papua akan ditingkatkan, termasuk dengan Selandia Baru. ”Kita akan buat semacam MoU (nota kesepahaman) agar ada hubungan diplomatik, mungkin latihan bersama, pertukaran pelajar. Itu mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, TNI juga melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk berkomunikasi. ”Makanya, ke depan kita kedepankan operasi teritorial. Mudah-mudahan dengan langkah itu ada kabarlah, mudah-mudahan Saudara Philip Mehrtens yang ada di sana. Pokoknya, kita terus, kita akan terus meningkatkan operasi teritorial dalam rangka untuk menyejahterakan masyarakat di sana,” kata Agus.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti acara Pelantikan Panglima TNI dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Dinilai mumpuni

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto menilai Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merupakan sosok yang secara pengalaman dan jabatan mumpuni. ”Dan, kalau dihadapkan dengan tantangan masa kini dan ke depan nanti, saya kira sudah cukup punya pengalaman, punya pemahaman, dan punya konsep-konsep yang saya kira akan ada kesinambungan dengan Panglima (TNI) yang lalu,” ujar Wiranto.

Wiranto pun meyakini soliditas TNI selama pemilu akan tetap terjaga. ”Di TNI itu enggak sulit, lho, ya, karena semua konsep sudah terprogramkan dengan baik dan selalu ada kesinambungan. Beda dengan pemerintahan sipil, kan, lewat pemilihan. (Di TNI) Ini, kan ndak, ini kan penunjukan. Dengan demikian, maka saya kira TNI akan tetap solid,” katanya.

Sehubungan dengan harapan ke depan, Mahfud berharap mudah-mudahan akan bertambah bagus. Dia pun percaya soal netralitas TNI.

Saat ditanya mengenai isu yang perlu menjadi perhatian di tahun politik bagi TNI, Wiranto yang pernah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia periode 1997-1999 ini menyebutkan soal isu netralitas. ”Ya, netralitas saja, selalu itu. Jelang pemilu selalu netralitas dituntut bagi anggota TNI. Dan itu sangat mudah, kok, untuk membangun netralitas. Karena apa? Disiplin TNI sangat kuat. Sehingga perintah atasan selalu diikuti oleh bawahan,” tutur Wiranto.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan ada oknum yang tidak netral, Wiranto menjawab bahwa oknum ada di mana-mana, di berbagai instansi.

Secara terpisah, tetapi masih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD saat dimintai tanggapan terkait sosok Panglima TNI Agus Subiyanto menilainya bagus. ”Bagus, bagus, bagus,” ujar Mahfud sembari masuk ke mobil.

Sehubungan dengan harapan ke depan, Mahfud berharap mudah-mudahan akan bertambah bagus. Dia pun percaya soal netralitas TNI. ”Kan, sudah dibentuk poskonya, ya, Posko Netralitas TNI. Saya kira, saya percaya itu berjalan,” ujarnya.

Mahfud pun mengiyakan ketika ditanya apakah dirinya percaya dengan netralitas yang diungkapkan Panglima TNI Agus Subiyanto. ”Ya, ya. Saya sudah kenal semuanya,” kata Mahfud.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan keharusan Panglima TNI untuk netral. Dia pun percaya Agus Subiyanto akan netral. ”Oh ya, harus netral, lah. Ada aturannya, kok,” ujar Dasco sembari bergegas masuk ke mobilnya yang diparkir di halaman Kompleks Istana Kepresidenan.