Wapres Amin Tegaskan Netralitas MUI secara Kelembagaan di 2024
Wapres Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI menegaskan, MUI harus memosisikan diri bersikap netral secara kelembagaan di tengah Pemilu 2024.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan bahwa Majelis Ulama Indonesia harus tetap memegang teguh netralitas politik, termasuk menjelang Pemilihan Umum 2024. Secara kelembagaan, MUI harus menjaga agar bangsa Indonesia harmonis dan tidak terbelah.
”MUI, pertama, memosisikan dirinya bersikap netral secara kelembagaan. Jadi, netralitas MUI itu (yang) saya sampaikan. Dan sejak dulu, MUI dalam menghadapi pemilu itu secara kelembagaan netral. Bahkan waktu saya menjadi calon dulu, (calon) wapres, saya minta MUI secara kelembagaan netral,” ujar Wapres Amin di Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Sejak dulu, MUI dalam menghadapi pemilu itu secara kelembagaan netral. Bahkan waktu saya menjadi calon dulu, (calon) wapres, saya minta MUI secara kelembagaan netral.
Wapres Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI menuturkan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media dalam sesi keterangan pers seusai memimpin Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI 2023 di Ballroom Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat.
Rapat paripurna tersebut beragendakan pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI KH Anwar Iskandar yang terpilih pada Rapat Pleno MUI, 15 Agustus 2023, menggantikan KH Miftachul Akhyar.
Wapres Amin menuturkan, soal pemilihan adalah urusan masing-masing. ”Itu urusan personal dan sifatnya urusan hati. Jadi, itu masing-masing. Dan, secara kelembagaan MUI akan terus menjaga (suasana) harmonis, menjaga supaya bangsa ini tidak terbelah. Oleh karena itu, (agar) selalu membuat imbauan-imbauan untuk tidak terjadi permusuhan, kebencian, hoaks, dan sebagainya, (termasuk) disinformasi,” ujar Wapres Amin.
Wapres Amin juga menegaskan peran MUI dalam harmoni umat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. ”Itu selalu menjadi bagian dari tugas MUI,” kata Wapres Amin.
Selain menghadapi masalah keumatan dan kebangsaan, pada kesempatan tersebut Wapres Amin juga mengharapkan peran MUI dalam menghadapi permasalahan-permasalahan besar lainnya. Hal ini termasuk peran MUI saat ini yang terus membantu menghadapi permasalahan Palestina.
”Sejak dari bertahun-tahun, yang lama memperjuangkan itu, membantu membangun rumah sakit, bantuan-bantuan di Palestina. Termasuk sekarang juga terus menghimpun rapat-rapat besar, demo-demo besar, juga dalam rangka mendukung,” ujar Wapres Amin.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menuturkan, kepentingan besar yang mesti dijaga MUI adalah agar pemilu, termasuk Pemilu 2024 yang akan datang ini, tidak membelah persatuan bangsa. ”(Hal ini) Karena persatuan bangsa Indonesia ini adalah modal besar yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membawa misi ke depan yang lebih maju,” katanya.
Anwar mengatakan, MUI yang beranggotakan 80 organisasi massa Islam nantinya akan memberikan edukasi kepada masyarakat serta para imam, mubalig, dan dai supaya tetap dapat menjaga persaudaraan sesama Muslim dan sesama anak bangsa demi terjaganya persatuan Indonesia.
”Jadi, pemilu bukan tujuan akhir. Pemilu hanya bagian saja dari sekian instrumen untuk membangun demokrasi. Tidak boleh kemudian karena pilihan berbeda, menjadikan bangsa ini terbelah. Itu kepentingan besar dari MUI yang harus kita amankan bersama-sama,” kata Anwar.
Pemilu bukan tujuan akhir. Pemilu hanya bagian saja dari sekian instrumen untuk membangun demokrasi. Tidak boleh kemudian karena pilihan berbeda, menjadikan bangsa ini terbelah.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden menginformasikan, dalam kesempatan tersebut MUI juga menyerahkan bantuan kepada Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam bentuk infak kemanusiaan senilai Rp 23 miliar. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh ketua MUI Anwar Iskandar kepada Ketua Baznas KH Noor Achmad.