Menyeret MK di Balik Politik Dinasti

Kemunculan Gibran di Pilpres 2024 tak lepas dari pamannya yang ketua MK dan ayahnya yang presiden. Hal ini tak sesuai dengan prinsip anak muda karena ada hasrat berkuasa, jalan pintas, dan abai prinsip meritokrasi.

KOMPAS

MK Kabulkan Gugatan Syarat Pernah Jadi Kepala Daerah, Gibran Bisa Jadi Cawapres?

Hujan kritik terhadap dinasti Jokowi turun dengan deras akhir-akhir ini. Namun, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, tak berhenti. Dia terus melaju mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas sembilan partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Gibran dan Polemik Dinasti Politik

Kelahiran dinasti Jokowi dan keresahan masyarakat terkait politik dinasti ini dibahas dalam Satu Meja The Forum, acara dialog yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (25/10/2023) malam. Episode bertajuk ”Selamat Datang Dinasti Jokowi” itu dipandu jurnalis senior harian Kompas, Tri Agung Kristanto. Hadir sebagai narasumber dalam bincang-bincang itu adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Projo Panel Barus, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, ahli hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti, pengajar komunikasi politik Universitas Nasional Lely Arrianie, serta pemikir kebinekaan Sukidi.

Gibran wujud politik dinasti

Survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pertengahan Oktober 2023 lalu menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut kehadiran Gibran di kancah politik nasional sebagai wujud politik dinasti. Namun, Fahri membantah dinasti yang kini seakan bermakna peyoratif. Sebab, penentunya tetap suara rakyat.

”Dinasti dalam bahasa nusantara adalah wangsa. Wangsa adalah pewarisan kekuasaan karena (pertalian) darah. Ini pewarisan tidak ada karena belum tentu menang,” tuturnya.

Baca juga: Meski Belum 40 Tahun, MK Bolehkan Kepala Daerah Maju Capres-Cawapres

Dia mencontohkan, keponakan Jusuf Kalla yang kalah melawan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ataupun putri Ma’ruf Amin yang juga gagal di Pilkada Kota Tangerang.

Ini senada dengan jawaban Presiden Jokowi yang kerap disampaikan ketika tudingan dinasti politik muncul. Kepada wartawan di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Selasa (24/10/2023), misalnya, Jokowi mengatakan isu dinasti akan kembali ke penilaian masyarakat. Hasil pemilu bukan ditentukan oleh elite politik, melainkan rakyat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pendaftaran Pemilihan Presiden 2024 di Ruang Sidang Utama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (25/10/2023). Prabowo-Gibran menjadi pasangan bacapres dan bacawapres terakhir yang mendaftar untuk Pemilu 2024. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini datang bersama para ketua umum parpol pendukung dalam koalisi tersebut.

Bukan hanya itu, Fahri menyebut Gibran sebagai simbol rekonsiliasi. ”Kami mencari sosok yang bisa diterima semua pihak, jadi ini simbol rekonsiliasi,” ujarnya.

Dalam Koalisi Indonesia Maju, parpol-parpol pengusung mengusulkan sosok cawapres masing-masing. Partai Golkar mengajukan Airlangga Hartarto, PAN mengajukan Erick Thohir, dan Partai Demokrat berharap Agus Harimurti Yudhoyono atau Khofifah Indar Parawansa yang menjadi cawapres.

Baca juga: Jumat Keramat yang Jadi Penentu Nasib Gibran

Dilakukan dengan menyeret MK

Namun, Bivitri menegaskan ada kekeliruan dalam memahami kritik politik dinasti saat ini. Sebab, dinasti Jokowi menggunakan sistem yang rusak dan menambah kerusakan dengan menyeret Mahkamah Konstitusi (MK) ke tengah pertikaian pemilu. Cara berpolitik ini yang dikritik.

Karena itu, kendati Panel Barus menyebut putusan MK akan berguna bagi setidaknya 21 kepala daerah muda, Bivitri mengatakan hal ini tak bisa disamakan. Sebab, para kepala daerah itu tak memiliki paman yang ketua MK, yakni Anwar Usman, dan ayah seorang presiden, yakni Jokowi, yang sedang menjabat. Pemilu Presiden 2024 pun diibaratkan Bivitri sebagai lomba lari dengan start yang tidak sama. Ada pengistimewaan pada salah satu peserta. Di sisi lain, dikhawatirkan ada penyalahgunaan kekuasaan.

Bivitri menegaskan ada kekeliruan dalam memahami kritik politik dinasti saat ini. Sebab, dinasti Jokowi menggunakan sistem yang rusak dan menambah kerusakan dengan menyeret Mahkamah Konstitusi ke tengah pertikaian pemilu.

Ketidaksetaraan dan pelanggaran pada idealisme, nilai, dan meritokrasi ini dinilai Sukidi tak sesuai dengan prinsip-prinsip anak muda. Sebab, ada hasrat berkuasa dengan menempuh jalan pintas.

Baca juga: Uji Materi Usia Capres-Cawapres dari Mahasiswa Gulirkan Bola Panas

Politik ”machiavellian”

Karena itu, Sukidi menyebut fenomena ini sebagai politik machiavellian. ”Ini bukan sekadar selamat datang kepada politik dinasti, melainkan selamat datang kepada politik machiavelli,” ujarnya.

Jalan pintas yang ditempuh melalui MK, kata Sukidi, menunjukkan kehendak berkuasa dan mempertahankannya dengan bersandar pada kelicikan dan pengabaian prinsip meritokrasi. Kekuasaan pun dipisahkan dari panduan moral, etika, dan nilai luhur bangsa. Padahal, ketika para pendiri bangsa memilih Indonesia sebagai negara demokrasi, lanjutnya, diharapkan ini menjadi jalan terbaik untuk memberi kesetaraan kepada semua warga.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sebanyak enam boneka yang dibuat mirip pocong dengan tulisan yang membentuk kata "Gibran" dipasang di tengah pembatas jalan di Jalan Laksda Adisucipto, Gondokusuman, Yogyakarta, Senin (23/10/2023). Boneka itu dibuat oleh aktivis Gerakan Rakyat Yogya Melawak(n) sebagai bentuk kritik atas pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu calon wakil presiden. Hal itu dinilai sebagai salah satu wujud praktik politik dinasti.

Namun, akhirnya, Republik yang didirikan dengan demokrasi ini digunakan dengan cara monarki. ”Demokrasi langsung dijadikan alat untuk merawat kekuasaan,” tambah Sukidi.

Fahri menyebut pemilu adalah perang di zaman modern. Karena itu, selalu ada dua sisi, pahlawan, tetapi juga bergelimang darah. ”Pemilu adalah peperangan, itu perebutan kekuasaan secara sah dan konstitusional,” ujarnya.

Perang ada aturannya

Namun, Bivitri menegaskan perang sekalipun ada aturannya, apalagi pemilu. MK menunjukkan putusan uji materi terkait batas usia capres-cawapres penuh konflik kepentingan. Hal itu termasuk kepentingan Gibran yang, meskipun bukan pengusul uji materi, disebut dalam permohonan uji materi dari Almas Tsaqib Birru. Karena itu, proses atas dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi tetap perlu dipantau.

Baca juga: Jokowi Restui, Prabowo Pilih Gibran

Lely menilai putusan MK yang memenangkan uji materi batas usia capres-cawapres sebagai akhir. Untuk selanjutnya, opini publik akan terbentuk melalui media massa.

Panel Barus meyakini isu dinasti tak akan menggembosi suara Prabowo-Gibran. Kenyataannya, saat pendaftaran ke KPU, ribuan sukarelawan antusias mendampingi pasangan capres-cawapres itu dari Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, menuju kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta. Dia pun mengajak masyarakat menikmati pemilu ketimbang terus disajikan dengan kecurigaan dan logika konspiratif.

Namun, Sukidi mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap bersandar pada meritokrasi. Dengan demikian, harapan republik dibangun dengan semangat kesetaraan bisa dirawat. Ini juga akan menjadi landasan negara demokrasi yang sehat.